Investasi Padat Karya, Percepat Penurunan Kemiskinan

Agus Talino - Nunung Triningsih - Ridwan Syah (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Realisasi investasi di NTB terus mengalami peningkatan. Tahun 2018, realisasi investasi di NTB hampir mencapai Rp14 triliun. Tahun ini, realisasi investasi ditargetkan mencapai Rp16 triliun.

Namun, kontribusi realisasi investasi yang begitu besar masih menjadi pertanyaan. Terutama pengaruhnya terhadap percepatan penurunan angka kemiskinan di NTB. Dalam kurun waktu 2013 – 2018, angka kemiskinan di NTB hanya turun kurang dari 3 persen, dari target satu persen tiap tahun.

Pada awal 2013, angka kemiskinan di NTB sebesar 17,27 persen, turun menjadi 14,63 persen di akhir 2018. Realisasi investasi yang cukup besar di NTB masih didominasi sektor pertambangan, yang tidak padat karya. Sehingga, ke depan, NTB akan mendorong masuknya investasi padat karya terutama di sektor pertanian, perkebunan, pariwisata dan industri pengolahan.

Demikian terungkap dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB dengan tema “Investasi dan Pengentasan Kemiskinan” yang digelar di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Kamis (12/9). Diskusi dipandu Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Diskusi tersebut dihadiri Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Dra.Nunung Triningsih,MM, Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Rissa Khairunnisa. Kemudian Anggota DPRD NTB, H. Misbach Mulyadi, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB, H. L. Herry Prihatin, Akademisi Universitas Mataram, Prof. Mansur Afifi dan Ketua Umum Japnas NTB, I Made Agus Ariana.

Sekretaris DPMPTSP NTB, Nunung Triningsih menjelaskan, RPJMD 2019-2023 telah menetapkan program prioritas NTB ramah investasi. Beberapa langkah terobosan dilakukan untuk mewujudkan NTB ramah investasi. Misalnya, penyederhanaan perizinan. Karena pintu masuk dari investasi adalah perizinan.

Strategi menarik investasi terus dibenahi. Sebelumnya, dilakukan pameran di mal-mal. Namun sekarang dilakukan kunjungan atau temu bisnis di daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong investor di Indonesia. Seperti Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

‘’Kita akan mencari kantong-kantong investor. Dan kita berusaha menetapkan tema roadshow adalah industrialisasi. Sebagaimana yang telah ditetapkan, (prioritas) yang utama adalah industrialisasi,’’ ujar Nunung.

Terobosan lainnya dalam mewujudkan NTB ramah investasi adalah dengan mempermudah perizinan melalui sistem online yang dikenal dengan online single submission (OSS). Lewat OSS, investor dapat mengurus perizinan dari rumah, sehingga akan keluar Nomor Induk Berusaha (NIB) dari DPMPTSP.

Namun, bagi investor yang tidak bisa mendaftar dari rumah secara mandiri, kata Nunung, mereka bisa datang ke Kantor DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota. DPMPTSP menyiapkan pendampingan untuk mempermudah izin investasi di NTB.

DPMPTSP juga memfasilitasi investor ketika mengalami kesulitan dalam perizinan di lapangan. DPMPTSP memfasilitasi investor dari proses perizinan maupun dalam pelaksanaan investasinya di lapangan. Apabila terjadi masalah, investor akan difasilitasi oleh DPMPTSP, baik provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian dengan instansi terkait seperti Imigrasi, Polda, BPN dan OPD sesuai permasalahan investor di lapangan.

Dari beberapa strategi dan terobosan yang dilakukan dalam menarik investasi ke NTB, Nunung mengatakan, terjadi tren peningkatan realisasi investasi. Hal tersebut terlihat dari Laporan Keterangan Penanaman Modal (LKPM). Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa nilai realisasi investasi di NTB meningkat sampai 2018 yang mencapai hampir Rp14 triliun.

Terkait pengaruh langsung meningkatnya realisasi investasi terhadap penurunan kemiskinan, Nunung mengatakan DPMPTSP NTB belum pernah melakukan kajian.  Ia menyebutkan investasi yang masuk ke NTB dapat dilihat dari sektornya.

Investasi yang masuk ke NTB didominasi sektor pertambangan dan pariwisata. Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kedua sektor ini membutuhkan skill lulusan SMP ke atas. Tidak bisa kemudian tenaga kerjanya lulusan SMP ke bawah. Meskipun ada lulusan SMP ke bawah yang diserap, jumlahnya sedikit.

‘’Sehingga bisa dikatakan bahwa investasi ini memang bisa dikatakan tidak punya dampak secara langsung terhadap kemiskinan. Tapi secara tidak langsung, mempunyai dampak. Karena kita lihat, dengan adanya investasi ini bisa menyerap tenaga kerja,’’ ujarnya.

Nunung mengungkapkan, investasi padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja masih nol di NTB. Investasi padat karya tersebut adalah di sektor pertanian dan perkebunan. Pada 2018, realisasi investasi di sektor pertanian dan perkebunan nol berdasarkan data LKPM.

Sehingga ke depan, perlu mendorong dan menarik investor yang menanamkan modalnya di sektor pertanian dan perkebunan. Industri pengolahan di sektor tersebut sangat perlu didorong. Karena potensi di sektor pertanian dan perkebunan cukup besar.

“Cuma, ketertarikan ini yang betul-betul kita harus mencari investor yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Data sampai 2018 memang untuk sektor pertanian adalah nol. Ini berdasarkan data LKPM yang masuk ke kami,’’ungkapnya.

Memacu Sektor Pertanian

 

Sementara itu, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP melihat terjadi anomali peningkatan realisasi investasi di NTB. Di saat realisasi investasi begitu tinggi, belasan triliun setiap tahun. Tetapi belum begitu signifikan pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan di NTB.

Secara normatif, kata Ridwan, investasi diharapkan meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja. Sehingga pada akhirnya akan menurunkan angka kemiskinan. Pertanyaan besarnya, kata Ridwan, investasi yang menyerap banyak lapangan kerja di sektor apa.

Dari penjelasan DPMPTSP, sebenarnya sudah terjawab. Bahwa investasi di sektor pertanian dan perkebunan realisasinya nol pada 2018. Sementara itu, jika dilihat karakteristik kemiskinan di NTB, separuh penduduk miskin bekerja di sektor pertanian. Tetapi, investasi di sektor tersebut justru nol.

Malah, investasi yang besar berada di sektor pertambangan, perhubungan dan pariwisata. Sehingga dapat diambil kesimpulan, realisasi investasi di NTB didominasi sektor yang tidak berkontribusi langsung terhadap penurunan kemiskinan.

‘’Karena dia (investasi) berada pada sektor yang tidak padat karya,’’ kata mantan Kepala DPMPTSP NTB ini.

Selain itu, kata Ridwan meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun, dari 5,38 persen pada 2013 menjadi 3,72 persen di tahun 2018. Namun penurunannya tidak signifikan dengan bertambahnya realisasi investasi di NTB.

Penyerapan tenaga kerja sangat kecil untuk sektor pertambangan, meskipun realisasi investasinya paling tinggi  pada 2018. Hal ini disebabkan SDM yang belum terkoneksi antara pendidikan keahlian dengan kebutuhan sektor industri yang masuk ke NTB.

Mantan Kepala Bappeda NTB ini mengatakan, saat diskusi penyusunan RPJMN 2020-2024 di Labuhan Bajo beberapa waktu lalu yang dihadiri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc. Dimana gubernur diundang menjadi salah satu pembicara di acara tersebut.

Dalam kesempatan tersebut gubernur mengatakan cara paling ampuh mempercepat penurunan kemiskinan adalah lewat industrialisasi. Industri yang berbasis sumber daya lokal. Industrialisasi yang dibangun dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Misalnya, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, kawasan industri smelter dan industri turunannya di Sumbawa Barat dan Bandar Kayangan di Lombok Utara. Dijelaskan, KEK Mandalika ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai destinasi wisata super prioritas di Indonesia.

Apalagi dengan adanya gelaran MotoGP 2021 mendatang. Maka investasi yang masuk ke sana, harus dikreasikan supaya bisa menyerap tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya. KEK Mandalika dan event MotoGP harus bisa menjawab persoalan-persoalan kemiskinan di Pulau Lombok, khususnya di Lombok Tengah.

Selain Mandalika, Pemda mendorong PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) mempercepat pembangunan  smelter. Karena ini amanat UU Minerba, bahwa AMNT wajib membangun smelter dan harus beroperasi tahun 2022.

Dengan adanya industri smelter, akan mendorong tumbuhnya industri ikutan. Seperti pabrik semen, pabrik pupuk, industri kabel dan lainnya. Sehingga, hal ini akan berkontribusi terhadap penyerapan banyak tenaga kerja.

Menyiapkan SDM Lokal

 

Selain mendorong pembangunan industri skala besar tersebut, kata Ridwan, Pemprov sedang fokus mengembangkan industrialisasi berbasis sumber daya lokal. Misalnya, industri pengolahan jagung menjadi pakan ternak.

Pasalnya, selama ini NTB masih mengirim jagung dalam bentuk mentah. Belum diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Sehingga nilai tambahnya belum ada di dalam daerah.

Dengan pengembangan industrialisasi sesuai sumber daya lokal, ke depan jagung harus diolah dulu menjadi pakan ternak. Pakan ternak yang dihasilkan tersebut minimal untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah NTB. Pakan tersebut sangat dibutuhkan di sektor peternakan, seperti budidaya unggas, sapi, perikanan dan lainnya.

Selama ini, pakan ternak didatangkan dari luar daerah. Dengan mengolah jagung menjadi pakan ternak di dalam daerah, maka akan menyerap tenaga kerja.

“Kata kunci dalam menurunkan angka kemiskinan benar investasi. Kita sepakat memilih industrialisasi yang berbasis sumber daya lokal. Kita jangan membayangkan industrialisasi membangun pabrik-pabrik besar. Pariwisata pun juga industri,” kata Ridwan.

Menurut Ridwan, membangun industri berbasis pertanian dan menarik investasi sebesar-besarnya di sektor tersebut sangat penting. Dalam pengembangan industri pengolahan harus didukung industri permesinan. Mesin-mesin yang dibutuhkan masyarakat untuk mengolah produk-produk hasil pertanian, perkebuan, peternakan, perikanan dan kelautan harus menggunakan mesin produk lokal yang dihasilkan anak-anak NTB. Sehingga mendorong terciptanya nilai tambah.

Menurut Ridwan, jenis dan lokasi pembangunan industri harus dipastikan. Termasuk kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia lokal. Jangan sampai kehadiran industri di NTB yang membutuhkan puluhan ribu sampai ratusan ribu tenaga kerja, berasal dari luar daerah.

Sehingga, SDM lokal harus disiapkan dari sekarang. Misalnya, menyambut kehadiran pabrik smelter dan industri turunannya di Sumbawa Barat. Maka SDM lokal harus disiapkan dari sekarang. Jangan sampai tenaga kerjanya nanti berasal dari luar daerah.

Untuk penyiapan SDM lokal ini, kata Ridwan, Pemprov sedang mendorong pembangunan Politeknik Pertambangan di Sumbawa. Selain itu, Balai Latihan Kerja (BLK) dan SMK juga perlu didorong mencetak SDM yang dibutuhkan ketika pabrik smelter dan industri turunannya beroperasi di Sumbawa Barat.

Yang cukup mendesak harus disiapkan dalam waktu dekat ini adalah penyiapan SDM lokal menyambut MotoGP 2021. Disebutkan, untuk menjaga sirkuit saja dibutuhkan tenaga kerja sekitar 900 orang. Tenaga kerja lokal inilah yang perlu dipersiapkan dari sekarang, terutama Lombok Tengah.

Untuk penyiapan SDM lokal ini, kata Ridwan, perlu juga  melibatkan pengelola kawasan dalam hal ini Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kawasan, kata Ridwan, Gubernur dan Bupati Lombok Tengah bisa meminta ITDC untuk ikut membantu penyiapan SDM lokal yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan  di KEK Mandalika.

‘’Kita harus membuat regulasi untuk memastikan industri apapun yang dibangun di Mandalika atau di KSB harus menyerap tenaga kerja lokal. Konsekuensinya ketika regulasi dibuat, siapkah kita? Ini harus paralel. Regulasi kita siapkan, orangnya juga kita siapkan sesuai kebutuhan,’’ katanya.

Berkaitan dengan industrialisasi yang sedang dikembangkan di NTB, Pemprov sedang merancang regulasi tentang pemanfaatan dan perlindungan produk lokal. Pemprov menginginkan agar bantuan-bantuan mesin kepada masyarakat tidak perlu membeli dari luar daerah. Tetapi membeli mesin-mesin pengolahan yang dibuat oleh anak-anak NTB. Tetapi tentunya, mesin-mesin yang dibuat tersebut harus sesuai standarnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

‘’Kita bikin e-catalog 2020. Ada Pergub atau Perda yang mewajibkan membeli  minimal mulai dari OPD. Bahwa mesin-mesin bantuan yang diberikan ke masyarakat harus membeli mesin-mesin dari kita. Tapi syaratnya harus distandarisasi dulu. Soal harga bisa bersaing,’’ katanya.

Hal itu merupakan semangat Pemda dalam rangka mendorong industri pengolahan dan industri permesinan benar-benar mendorong peningkatan sumber daya lokal. Ridwan kembali mengatakan bahwa industrialisasi adalah pilihan yang sangat pas untuk mempercepat penurunan kemiskinan di NTB.

Namun pengembangan industrialisasi berbasis sumber daya lokal  juga harus sejalan dengan peningkatan SDM. Dalam sektor pariwisata, telah dibangun Poltekpar di Lombok Tengah. Kehadiran Poltekpar ini untuk penyiapan tenaga kerja yang kompeten di bidang perhotelan dan pariwisata di NTB.

Jika dibangun 25.000 kamar hotel saja, maka membutuhkan tenaga kerja sekitar 75.000 orang tenaga kerja. Dalam event MotoGP 2021, diperkirakan jumlah wisatawan atau penontong yang hadir sebanyak 300 ribu orang selama seminggu. Sementara, hotel yang ada di NTB hanya mampu menampung 55.000 orang. Artinya, lebih dari 200.000-an tidak akan dapat kamar. Sehingga inilah yang perlu disiapkan dari sekarang.

‘’Karakteristik  atau apa yang diinginkan oleh orang yang datang ini perlu dipahami oleh pemerintah dan para pelaku pariwisata. Sehingga pasar yang tersisa ini bisa diambil pangsanya oleh kawasan di luar Mandalika atau Mataram,’’ ujarnya.

Menurutnya harus disinergikan peran-peran yang ada. Karena tidak mungkin Pemerintah pusat,  Pemda kabupaten maupun provinsi yang membangun sendiri sarana prasarana yang ada. Tetapi harus disinergikan antara program pusat, provinsi, kabupaten/kota dan dunia usaha. (nas)