Tingkatkan Literasi Keuangan, Putus Mata Rantai Kemiskinan

Rissa Kahirunnisa (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Kemiskinan bukan hanya perkara kecilnya pendapatan masyarakat. Akan tetapi  kemiskinan juga memiliki hubungan yang cukup kuat dengan tingkat literasi keuangan masyarakat. Semakin rendah tingkat literasi keuangan masyarakat, semakin sulit masyarakat keluar dari mata rantai kemiskinan.

Pandangan itu disampaikan Kepala Bagian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB,  Rissa Kahirunnisa dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB dengan tema “Investasi dan Pengentasan Kemiskinan” yang digelar di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Kamis (12/9).

‘’Ada keterkaitan yang cukup erat antara tingkat kemiskinan dengan tingkat inklusi sosial ekonomi serta inklusi keuangan masyarakat. Untuk itu OJK meyakini bahwa salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah kemiskinan juga dengan meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat miskin,’’ ujarnya.

Lebih lanjut dipaparkan Rissa, dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah dan masyarakat selama ini selalu fokus pada usaha peningkatan pendapatan. Namun menurut Rissa, permasalahan kemiskinan tidak akan langsung tuntas dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, tanpa dibarengi oleh peningkatan literasi keuangan.

‘’Kami temui di lapangan bahwa sering kali kita fokus pada bagaimana masyarakat ini mendapatkan penghasilan. Tapi kita kurang menyoroti dan memperhatikan bagaimana masyarakat ini mengelola keuangannya.  Setelah mendapatkan penghasilan, lalu penghasilannya itu diapakan,’’ katanya.

Temuan OJK dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikucurkan pemerintah dengan bunga rendah, dalam rangka memberikan bantuan modal usaha pertanian kepada masyarakat pada awal musim tanam. Namun setelah musim panen, sebagian hasilnya digunakan untuk melunasi KUR tersebut, dan sisanya dipergunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Sehingga pada saat datang musim tanam berikutnya, masyarakat kembali membutuhkan KUR.

‘’Jadi kalau polanya tetap terus berlanjut seperti itu, maka siklusnya tidak akan terputus. Masyarakat akan tetap berada pada siklus yang sama, tidak bisa naik kelas. Karena masalahnya pengelolaan keuangan yang belum tepat. Penghasilan yang didapatkan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif tanpa ada upaya menyisihkan untuk investasi tambahan modal usaha selanjutnya,’’ cetusnya.

Hal tersebut terjadi, menurut Rissa karena tingkat inklusi keuangan masyarakat masih sangat rendah. Perhatian pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk cerdas mengelola keuangan masih sangat minim sekali dilakukan. Karena itu, salah satu menjadi fokus OJK yakni mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat.

‘’Selama 2019 ini OJK telah melakukan banyak sosialisasi dan edukasi kepada berbagai segmen masyarakat seperti nelayan, petani, pedagang pasar dan pelaku UMKM dan pelajar,’’ katanya. Tujuannya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk layanan keuangan untuk meningkatkan skill masyarakat mengelola keuangannya sendiri. Dengan harapan budaya pengelolaan keuangan masyarakat itu semakin meningkat.

‘’Sosialisasi inklusi keuangan yang dilakukan OJK diberikan mulai dari usia dini, dengan menyasar pelajar dan mahasiswa. Karena membuat budaya masyarakat agar memiliki kesadaran atas pengelolaan keuangan ini akan sangat efektif dari usia dini. Meskipun memang untuk usia pelajar uang yang dikelola belum terlalu besar,’’ sambungnya.

Lebih-lebih dengan kondisi perekonomian dunia yang mengalami pelembatan dan tekanan perdagangan dunia, tentunya semakin lama akan semakin terasa imbasnya ke Indonesia, yang kemudian pada saatnya ini bisa berdampak pada meningkatnya kemiskinan.

‘’Untuk itu kami di OJK berupaya untuk meminimalisir dan mengantispasi tekanan yang muncul itu dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang layanan jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi dan mencapai tujuan ekonomi masing-masing induvidu masyarakat,’’ cetusnya.

Dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, OJK juga kemudian mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga jasa keuangan yang menawarkan investasi kepada masyarakat. Melalui Satgas Waspada Investasi, OJK bersama pihak kepolisian dan kejaksaan senantiasa melakukan pemantauan terhadap perusahaan yang melakukan jasa investasi yang tidak masuk akal dan yang tidak berizin.

‘’Selama tahun 2019 bersama Satgas Waspada Investasi, sudah melakukan penutupan terhadap sekitar 49 lembaga jasa keuangan tidak berizin yang menawarkan investasi. Harapan kami memang masyarakat dapat lebih bijaksana lagi untuk merencanakan keuangannya agar penghasilannya dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik di masa yang akan datang,’’ pungkasnya. (ndi)