Pacu Pertumbuhan, Undang Investasi dari Luar

Mansur Afifi (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Pengamat Ekonomi dari Universitas Mataram, Prof. Dr. H. Mansur Afifi mengatakan, jika ingin mengembangkan ekonomi di NTB, tidak ada cara lain selain meningkatkan investasi. Selain dari daerah sendiri, investasi bisa datang dari luar NTB. Dan itu justru berdampak paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

‘’Artinya kalau uang masuk, berarti skala ekonomi kita semakin besar. Itu yang akan menyebabkan kegiatan ekonomi bergerak. Standar hidup suatu negara sangat tergantung seberapa banyak dia memproduksi barang dan jasa. Jadi kalau kita miskin, berarti produksi kita rendah nilainya,’’ jelasnya saat berbicara dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB dengan tema “Investasi dan Pengentasan Kemiskinan” yang digelar di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Kamis (12/9).

Mansur menekankan, konsep tersebut juga berlaku pada negara dan daerah, kalau memproduksi sedikit, maka pendapatan juga sedikit. Oleh karena itu yang paling mudah ditingkatkan adalah industri, karena paling nyata barangnya.

Jika melihat data, Mansur merincinkan, ekonomi NTB tanpa sektor tambang berada di urutan 23 di Indonesia dengan pertumbuhan rendah sebesar 5,7 persen selama 2011 sampai dengan 2018. Jika digabungkan dengan tambang, maka berada di posisi 31 dengan pertumbuhan ekonomi hanya 3,5 persen.

“Jadi kinerja ekonomi kita jelek jika dibandingkan dengan provinsi lain,” katanya.

Jika dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tahun 2010 NTB berada di urutan 28, sementara pada 2018 NTB lebih baik dari Maluku dan NTT. ‘’Tidak ada yang bisa kita  banggakan jika kita katakan kita tumbuh besar, setelah lihat datanya, aib,’’ ungkapnya.

Mansur menjelaskan, pertumbuhan ekonomi rendah dikarenakan komponen pertumbuhan tersebut. Jika dilihat dari 17 sektor, ada pertumbuhan yang positif dan ada juga yang negatif. Sejak 2017 sampai tahun ini pariwisata tumbuh negatif, pada 2018 sebesar 0,1 persen, sedangkan saat ini tumbuh -8,87 persen karena adanya bencana gempa bumi.

Sementara itu, industri tidak bergerak banyak walau pun industri tumbuh pada triwulan kedua sebesar 7,73 persen. Namun kontribusinya masih di antara 3,47 persen. Industri kecil dan menengah tidak banyak bergerak dalam hal sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mansur mengakui, industri kecil dan menengah tumbuh, tapi tidak menyebabkan kontribusi menjadi semakin besar terhadap struktur ekonomi NTB.

Jika dilihat dari investasi, investasi Foreign Direct Investment (FDI) hampir tidak ada pada tahun 2018. FDI hanya ada pada tahun 2017. Pada tahun 2018 hampir tidak. Pada triwulan kedua tahun ini naik karena ada investasi di kawasatan Mandalika. ‘’Hal ini juga menjadi masalah,’’ katanya.

Mansur juga mengatakan, jika dilihat dari PDRB berdasarkan pengeluaran untuk triwulan kedua tahun 2019,  net ekspor antar daerah NTB minus.

‘’Artinya kita tidak berproduksi, atau kalau kita memproduksi tidak cukup memenuhi kebutuhan di daerah. Bagaimana kita mau kaya, (jika diibaratkan) orang kaya yang berdagang. Karena barang banyak untuk dijual, tidak dikonsumsi semua. Sehingga mendatangkan pendapatan. Kondisi kita -20,84 persen pada triwulan kedua 2019. Itu masalah kita,’’ urai Mansur.

Selain itu investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) naik pada tahun 2018, tapi Mansur melihat dari data PMDN dan PMA, total penanaman modal di NTB meningkat sangat signifikan. Pada tahun 2017 sebesar Rp11,3 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp15,8 triliun.

‘’Kalau data ini saya lihat, ini (kenaikan) di (sektor) pariwisata. Karena tahun 2017 Bappenas mengatakan bahwa investasi FDI tidak ada, perusahaan pertambangan tidak banyak,’’ katanya.

Menurut Mansur, wajar saja kalau angka kemiskinan susah turun, karena faktor yang mendukungnya tidak ada. Artinya kecil sekali peluang untuk turun. Lebih besar penurunan angka kemiskinan di Indonesia, dibandingkan penurunan angka kemiskinan di NTB, sehingga jaraknya dengan nasional semakin jauh.

‘’Jadi kalau mau mengentaskan kemiskinan. Sederhana saja, supaya tidak miskin harus berpendapatan. Kalau mau berpendapatan dia harus bekerja atau harus berproduksi, dalam artian menawarkan barang dan jasa,’’ katanya.

Mansur menyampaikan secara keseluruhan agregat produksi di NTB sedikit. Sehingga NTB masih impor. Pekerjaan rumah (PR) NTB adalah berproduksi. Oleh karena itu, kalau industrialisasi, kira-kira industri yang akan dibuka yaitu yang bisa dikerjakan oleh massa.

‘’Persoalan kita kalau kita menginginkan industrialisasi dengan mengundang investor yang besar dalam skala yang besar, itu susah di NTB ini. Karena kembali kalau  berproduksi dalam jumlah yang besar, dia akan jual ke luar. Kalau dijual ke luar, harus transportasi, biaya  berproduksi di NTB ini untuk skala yang besar lebih tinggi. Relatif tinggi dibandingkan daerah lain,’’ jelasnya.

Terutama, sambung Mansur, saat mendistribusi produknya. Kalau di Jawa pasar luas. Sementara penduduk NTB, kalau kawasan Jawa dibandingkan dengan Lombok dan Sumbawa, pasar terlalu kecil. ‘’Kalau bawa ke Jawa, biaya transportasi meningkat. Itu sebabnya ndak mungkin kita mengembangkan industri besar di NTB, yang bisa UMKM,’’ urainya.

Terkait industrialisasi, Mansur menekankan, strateginya harus jelas. Apakah mau substitusi impor atau mau promosi ekspor, karena dua paradigma itu berbeda strateginya.

“Kita belum lihat, sudah setahun program industrialisasi belum jelas. Arah dan strateginya belum jelas. Yang ada hanya baru mengembangkan Science Technology, Industrial Park (STIP) yang tugasnya itu membuat mesin. Tapi mesin apa yang mau dibuat, belum jelas, karena memang road map belum ada. Jadi kita berpacu dengan waktu, sementara kondisi kita ini secara relatif masih jauh dibandingkan daerah lain,’’ pungkas Mansur. (ron)