Perlu Strategi Investasi yang Menyentuh Masyarakat

Misbach Mulyadi (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Investasi menjadi salah satu strategi kunci untuk mengentaskan kemiskinan. Namun untuk mencapai tujuan itu, diperlukan karakteristik investasi yang langsung menyentuh masyarakat. Pemerintah daerah harus berani berinvestasi  ke masyarakat untuk mengembangkan industri kreatif.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD NTB, H. Misbach Mulyadi dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB dengan tema “Investasi dan Pengentasan Kemiskinan” yang digelar di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Kamis (12/9). Menurutnya investasi penting, tapi perlu dipikirkan investasi yang bisa menyentuh masyarakat. Ia pun mengutarakan ide, terkait penyelenggaraan MotoGP 2021 mendatang. Menurutnya, di ajang tersebut, akan hadir sedikitnya 200 ribu orang.

‘’Artinya ini bahwa yang mereka datang ke sini ingin belanja produk lokal, tapi siapkah kita menyiapkan ini? Bahwa pemerintah harus berani investasi. Apa itu? industri kreatif. Kita bikin secara masif suvenir atau apapun namanya,’’ sarannya.

Pada industri pariwisata, kata Misbach, orang yang datang mau berbelanja oleh-oleh dari Lombok. Menurutnya, tidak bisa hanya mengharapkan investasi dari swasta. Pemerintah harus memulainya. Misalnya, dengan menyusun secara serius pabrik pembuatan suvenir di NTB.

‘’Kalau bicara Rp200 miliar untuk investasi ini, tidak ragu-ragu. Pemerintah masih sanggup, kita ke luar negeri, ke Malaysia, gantungan kunci saja kita bisa beli tujuh biji. Masa kita tidak bisa bikin itu. Tapi kita harus fight dengan membuat pabrikasi, pabrikasi suvenir lah. Kalau kita tunggu swasta tidak mungkin. Tapi mari kita pemerintah ini memberikan contoh,’’ kata Misbach.

Selain itu, jika dilihat dari pertanian dan perkebunan, menurut Misbach industri yang saat ini sedang populer yaitu kopi. Kebun kopi di Lombok begitu luas. Tapi penanganannya masih terbatas. Ia menyayangkan Lombok tidak masuk pada peta kopi Indonesia. Padahal Lombok memiliki potensi 17 ribu hektar kebun kopi.

Menurut Misbach, ada daya beli masyarakat untuk industri kopi. Masyarakat yang bekerja di industri ini juga ada. Peluang untuk penyerapan tenaga kerja cukup baik di industri kopi.

‘’Tapi kita tidak kelola dengan baik, barangkali kalau dari perkebunan ini menyerap tenaga kerja besar, kita subsidi dengan teknologi perkopian, saya pikir Indonesia sudah luar biasa,’’ katanya.

Ia tertarik pada program Pemprov NTB beberapa tahun lalu yang ingin menciptakan 100 wirausaha baru. Hal itu bisa dilakukan kembali, tapi harus selektif. Ia mencontohkan, saat ini dirinya memiliki satu hotel yang memiliki 10 kamar. Ia coba mencari pekerja dari warga berpendidikan di kampung sekitar hotel itu, ketika diajak bicara mereka mau bekerja.

‘’Dan yang terjadi, mereka sekarang bekerja,’’ katanya.

Misbach menyarankan, perlunya industri suvenir atau industri kreatif dibuat secara massif. Ia mencontohkan, salah satu toko oleh-oleh yang berawal dari Ruko kecil, tapi karena peminatnya banyak akhirnya memperbesar usahanya dengan membuka cabang dan merekrut lebih banyak pekerja. ‘’Saya yakin pemberi lapangan pekerjaan ini dapat mengurangi kemiskinan,’’ katanya optimis.

Ia juga menyoroti peluang pada MotoGP 2021. Jika ada 2000 kamar bintang lima, di mana dalam satu kamar ada tiga orang bekerja, maka dibutuhkan setidaknya 6000 tenaga kerja. Jika 20 sampai 30 persennya berasal dari orang sekitar wilayah itu, akan memberikan dampak yang besar.

Misbach berharap 10 tahun kemudian Lombok bisa memiliki10 ribu kamar hotel. Jika MotoGP 2021 sudah terlaksana, Lombok akan kesulitan menikmatinya karena minimnya kamar dan restoran. Orang-orang diyakini akan tinggal di Bali. ‘’Karena kamar kita cuma 6 ribu,  kalau 200 ribu orang datang, bisa apa? Butuh 100 ribu kamar,’’ sebutnya.

Namun demikian, ia mengatakan, penduduk di kawasan wisata bisa diberi dorongan untuk mengelola homestay di rumah mereka sendiri. Ia menekankan pemerintah harus membantu, setidaknya satu kamar dengan nilai Rp25 juta.

‘’Diasuh oleh hotel yang bisa mendidik satu orang keluarganya di sana untuk men-serve tamu-tamunya sesuai dengan klasifikasi melayani turis. Itu kan bisa kita lakukan. Bukan tidak mungkin kawasan itu akan menjadi lebih baik.  Ada sebanyak 99 desa wisata di NTB, satu rumah bisa dibikinkan satu kamar oleh pemerintah,’’ sarannya.

Selain itu, ia memandang kesinambungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten masih perlu ditingkatkan. Menurut Misbach, kontribusi PAD ke pemerintah kabupaten sangat besar, mencapai ratusan miliar. Paling tidak, pendapatan itu bisa dikembalikan untuk ide homestay.

“Kalau misalnya dana pariwisata itu kita kembalikan ke pariwisata, modal untuk homestay. Satu kamar Rp25 juta sudah bagus dan mereka bisa hidup di rumah itu, kalau kamar seharga Rp200 ribu, bisa mendapatkan Rp6 juta se-bulan. Bisa sekolahkan anaknya satu keluarga itu. Tapi, kita tidak pernah berani memberikan (investasi) itu kepada masyarakat,’’ pungkasnya. (ron)