Kemiskinan Pascagempa Butuh Intervensi Optimal

Wismaningsih Dradjadiah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Sosial (Disos) belum melakukan intervensi khusus untuk korban gempa yang jatuh miskin. Alih alih penanganan khusus dalam bentuk bantuan, bahkan pendataan belum dilakukan.

Kepala Disos NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah dikonfirmasi di Mataram  akhir pekan kemarin, berbeda dari pernyataan sebelumnya terkait 21 ribu warga jatuh miskin pascagempa. Sumber data itu dari Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat saat berada di Mataram.

“Yang menyatakan 21 ribu bukan saya. Tapi Pak Dirjen. Kita perlu telusuri,” katanya. Wismaningsih mengatakan data korban gempa yang jatuh miskin tersebut perlu diperjelas lokasinya di kabupaten/kota terdampak, seperti Lombok Utara, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur. Sementara di Pulau Sumbawa terdampak di Sumbawa Besar dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). “Mau diperjelas permasalahannya. 21 ribu itu apa saja,” katanya singkat.

Intervensi program belum dilakukan tahun ini. Disos NTB baru sebatas merencanakan korban gempa yang jatuh miskin akan diberikan bantuan permodalan lewat program Kelompok Usaha Bersama (KUBe) 2020 mendatang.

Sebelumnya, Wismaningsih menjelaskan tentang masyarakat korban gempa yang jatuh miskin ini. Mereka adalah masyarakat miskin yang tidak terdata sebelum gempa. Dicontohkan, dalam pendataan sebelum gempa, ada satu rumah yang terdata satu Kepala Keluarga (KK) miskin. Ternyata dalam satu rumah dihuni oleh beberapa KK miskin.

“Ternyata dalam rumah tangga itu, ada beberapa KK. Nah itu sekarang hasil verifikasi dan validasi,” terang Wismaningsih. Puluhan ribu korban gempa yang jatuh miskin ini akan diintervensi dengan memberikan bantuan permodalan. Pemprov NTB akan memberikan bantuan permodalan kepada warga korban gempa tersebut lewat program KUBe, yang menjadi salah satu program prioritas untuk penanggulangan kemiskinan.

Program ini akan mulai dilakukan 2020 mendatang. Nantinya masyarakat miskin akan berkelompok. Setiap kelompok akan diberikan bantuan KUBe sekitar Rp10 sampai Rp20 juta. Bantuan permodalan ini dapat dimanfaatkan untuk usaha bakulan dan usaha lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. Disinggung mengenai korban gempa yang jatuh miskin, ia mengatakan rata-rata sudah mulai bekerja mandiri.

Baca juga:  Mereka di Ambang Kemiskinan

Pelaksanaan fungsi keluarga sudah bisa berjalan. Artinya, fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar sudah berjalan. Melindungi anak dan keluarga sudah bisa walaupun mereka  masih tinggal di huntara.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi angka kemiskinan akan meningkat. Tetapi, berdasarkan rilis BPS, angka kemiskinan di NTB justru mengalami penurunan. Persentase angka kemiskinan di NTB periode September 2018 ke Maret 2019 turun sebesar 0,07 persen.

Pada September 2018, angka kemiskinan di NTB sebesar 14,63 persen, turun menjadi 14,56 persen pada Maret 2019. Meski proyeksi Bappenas bahwa pascabencana gempa bumi angka kemiskinan  NTB akan naik menjadi 15,88 persen. Tetapi justru angka kemiskinan NTB Bulan Maret 2019 turun 0,07 persen. Meskipun melambat, tetapi persentase angka kemiskinan turun dari 14,63 persen menjadi  14,56  persen pada Maret 2019.

Ditanggulangani PKH Adaptif

Kabupaten Lombok Barat sudah kembali pulih dari dampak gempa bumi Agustus 2018 lalu. Masyarakatnya yang masuk daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) sedang menanti hasil verifikasi. PKH adaptif diharapkan dapat menunjang beban ekonomi sekitar 4 ribu masyarakat Lombok Barat yang tidak mampu.

Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Lombok Barat Wawan Sudarso menyebut, usulan PKH adaptif untuk calon KPM sudah diusulkan bertahap. Calon KPM sudah didata sejak sepekan pascagempa melanda. “(PKH) sudah ada lampu dari Kementerian. Hanya waktu itu kan ada bencana lagi di Sulawesi. Jadi mandek. Daerah sudah usulkan. Kita sedang menunggu hasil dari Kemensos,” ucapnya dikonfirmasi Suara NTB.

Dia menyebutkan sekurangnya 4.000 Kepala Keluarga (KK) diusulkan untuk menjadi KPM PKH adaptif pascagempa Lombok. Data itu sesuai dengan pemutakhiran KPM semula dengan tambahan data pascagempa. Usulan itu meliputi Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). “Itu sudah didata secara BNBA (by name by address). Awalnya sudah kirim sendiri ke pusat. Selanjutnya kita kolektif sambil dirapikan data BNBA,” terangnya.

Baca juga:  Kemiskinan Diprediksi Meningkat

Ketentuan hak KPM PKH tetap mengacu pada Permensos RI No 1/2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Komponennya meliputi bantuan barang, uang, dan jasa dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan atau kesejahteraan sosial. “Setelah gempa ini ada pengembangan atau penambahan peserta. Tapi yang penting sekarang itu usulannya disetujui dulu. Tergantung bagaimana kemampuan negara juga,” kata Wawan.

Usulan tersebut masih akan dikembalikan lagi ke daerah untuk keperluan verifikasi dan validasi. Ketentuannya, sambung, dia calon KPM paling banyak bisa mendapat dana PKH sebesar Rp2,4 juta per tahun dari masing-masing komponen kesehatan dan kesejahteraan sosial seperti keluarga yang anggotanya terdiri dari ibu hamil, anak balita, disabilitas berat, dan lanjut usia.

“Kalau satu keluarga ada masuk enam kategori bahkan ada yang sampai Rp8 -10 juta. Itu paling maksimal untuk PKH biasa. Harapannya yang PKH adaptif ini bisa sama,” sebutnya. Wawan mengatakan, usulan PKH adaptif itu bisa mengungkit kehidupan keluarga rentan risiko sosial. Khususnya mereka yang semakin rentan akibat terdampak gempa.

“Ini diharapkan membantu warga yang ekonominya jadi miskin karena rumahnya hancur. Dari PKH ini bisa mulai hidup baru. Nanti kalau kehidupannya sudah mulai sejahtera bisa diusulkan dikeluarkan,” tandas Wawan. (nas/why)