Kemiskinan Diprediksi Meningkat

A. Yani dan H. Faisol

Bertambahnya jumlah kemiskinan pascagempa menjadi kekhawatiran tersendiri, khusus untuk daerah terdampak, seperti Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, termasuk Kota Mataram, serta Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Sumbawa Besar.  Angka kemiskinan ini diprediksi meningkat. Namun bisa sebaliknya (menurun), apabila melihat kesibukan warga dalam membangun rumah pascagempa secara swakelola.

Kepala Dinas Sosial PPPA KLU, H. Faisol, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Saprudin, mengungkapkan, klaim warga korban gempa yang jatuh miskin ada kemungkinan benar. Namun pihaknya di Kabupaten belum pernah melakukan pendataan. Saprudin menjelaskan, data kemiskinan masyarakat Lombok Utara mengacu pada data BDT (Basis Data Terpadu). Data ini sendiri dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Terakhir kalinya, data BDT keluar tahun 2015 berdasarkan PPLS tahun 2011.

Sebagaimana data BDT, sebut Saprudin, jumlah warga miskin KLU mencapai 40.381 jiwa. Sedangkan kemiskinan berdasarkan penerima Rastra sejumlah 33.752 Rumah Tangga. Setelah perluasan RASTRA menjadi BPNT, jumlah kemiskinan berkurang lagi menjadi 33.625 rumah tangga. “Mengapa jumlahnya tidak sama, karena BPNT murni elektronikal. Misalnya satu nomor di NIK saja salah, data tidak bisa masuk, kesalahan nama maka gagal membuka rekening kolektif,” jelasnya.

Sumbawa akan Validasi

Sementara itu di Sumbawa Besar, Dinas Sosial (Disos)  setempat belum memperoleh data rinci terkait korban gempa yang jatuh miskin. Sebab masih melakukan verifikasi dan validasi data. Kepala Disos Sumbawa, Ir. A. Yani mengakui adanya indikasi masyarakat korban gempa yang jatuh miskin. “Secara detail angka pasti belum bisa kami sampaikan karena masih verifikasi dan validasi,” ujarnya.

Menurutnya, verifikasi dan validasi data ini sekaligus juga untuk pendataan pemberian bantuan seperti jaminan hidup (jadup) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Verifikasi Dan validasi itu sekaligus untuk bansos jadup dan BPNT,” akunya.

Proses ini dilakukan untuk mendapatkan data terpadu dalam rangka pemberian bantuan nantinya. Pihaknya melakukan pendataan melihat kondisi di lapangan untuk mendapatkan keluarga penerima manfaat yang akan diberikan bantuan. Tentunya pendekatan yang dilihat dari sejumlah aspek diantaranya analisa ekonomi, infrastruktur, demografi dan lainnya.

Beberapa program lainnya juga dilakukan dalam rangka penanganan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk Kelompok Usaha Bersama (KUBe) dan usaha ekonomi produktif

serta bansos lainnya. “Kami berusaha menurunkan angka kemiskinan dengan program-program bantuan bansos itu. Yang dikatakan Ibu Kadis bisa jadi. Inilah yang kita benahi lewat program bantuan. Cuma angka belum kita ketahui,” terangnya.

Dijelaskannya, berdasarkan data BPS angka kemiskinan di Sumbawa mengalami penurunan. Di tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Sumbawa tahun 2018 sebesar 63,76 ribu orang atau sebesar 14,08 persen. Mengalami penurunan 4,93 ribu orang atau sekitar 1,23 persen dari tahun 2017 yang jumlahnya 68,69 ribu orang atau sebesar 15,31 persen. “Kalau angka rillnya BPS untuk angka kemiskinan. Ketika BPS mengeluarkan rilis 14,08 persen dengan  63,76 ribu orang, nama dan alamatnya ada di kita. BPS yang melakukan pendataan, kita melakukan pemutakhiran dari data itu,” tukasnya.

Dinas Sosial (Disos) Sumbawa Barat mencatat jumlah penerima program keluarga harapan (PKH) di tahun 2019 mencapai 5.513 orang. Jumlah tersebut merupakan hasil verifikasi yang dilakukan sejak awal tahun yang kemudian difinalkan di Bulan Agustus lalu.

Kepala Dinas Sosial (Disos) melalui Kordinator PKH Sugianto ST kepada Suara NTB mengatakan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang terdampak gempa mencapai sekitar 1.761 orang. Hanya saja, tidak bisa mendapatkan perlakuan khusus.

Hal itu terjadi karena berdasarkan instruksi dari Kemensos, semua korban gempa akan diperlakukan sama. Meskipun demikian, pihaknya tetap memantau kondisi terkini di lapangan, terutama KPM yang terdampak gempa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sedangkan untuk pendataan masyarakat miskin pascaterjadi gempa belum bisa dilakukan hingga saat ini. “Kami tetap menunggu hasil BPS untuk angka kemiskinannya dan kami optimis angkanya jauh lebih rendah dari penerima program PKH,” ujarnya.

Disebutkan, pada awalnya  penerima PKH di KSB hanya 3. 970 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hasil basis data terpadu (BDT) Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2015. Data tersebut kemudian diverifikasi lanjutan karena Pemerintah mendapatkan kuota 1.826 KPM, sehingga muncullah angka 5.513 KPM sebagai angka final.

Jumlah ini kemudian akan di intervensi secara bersama-sama melalui program dari Kemensos maupun program penanganan kemiskinan yang dimiliki Pemkab. Angka itu kata dia, merupakan data by name by address terhadap penduduk miskin. Sehingga dalam pengentasan angka kemiskinan yang dilakukan nantinya bisa semakin maksimal dan tidak ada lagi yang tumpang tindih. (ari/ind/ils)