Stok Pupuk Subsidi Kritis

Slamet Mariyono (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Stok pupuk subsidi jenis urea sudah mulai kritis. Permintaan tambahan kuota harus disegerakan. Berdasarkan data distribusi PT. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) untuk wilayah NTB, serapan pupuk subsidi telah mencapai 80 persen lebih. “Makanya mau minta realokasi lagi. Permintaan ke Kementerian Pertanian,” kata Kepala Kantor Pemasaran Pupuk Kaltim Wilayah NTB, Slamet Mariyono.

Kepada Suara NTB di Mataram, Selasa, 10 September 2019 kemarin, Slamet mengatakan untuk Pulau Sumbawa kondisnya cukup  mengkhawatirkan. Jatah pupuk subsidi untuk masing-masing kabupaten/kota terserap lebih cepat. Misalnya Bima, Dompu, dan Sumbawa.

Pada  4 September 2019 ini, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB melakukan realokasi pupuk. Memindahkan jatah kabupaten/kota yang stoknya masih tersedia kepada kabupaten/kota yang stoknya kritis. Tingginya penggunaan pupuk ini, kata Slamet, dimanfaatkan oleh petani untuk tanaman jagung dan padi. Apalagi Pulau Sumbawa adalah lumbung padi dan jagung.

Di Pulau Lombok, serapan pupuk untuk tanaman padi di wilayah-wilayah irigasi teknis dengan ketersediaan airnya tercukupi. “Daerah tadah hujan yang ada musiman. Kalau daerah irigasi teknis, air ngalir terus. Tanaman terus ada. Ini yang serapan pupuknya lebih tinggi,” kata Slamet.

Tahun 2019 ini, NTB

mendapatkan alokasi pupuk subsidi sebanyak 179.815 ton. Telah terserap sebanyak 80 persen lebih oleh petani jagung dan padi. Rencananya, dalam waktu dekat ini permintaan penambahan kuota pupuk akan dilayangkan ke Kementerian Pertanian. Slamet mengatakan, untuk kebutuhan ini, Pupuk Kaltim bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB melakukan komunikasi cukup intens. Koordinasi berjalan sangat baik katanya.

Tinggal empat bulan tahun 2019 ini berakhir. Cadangan pupuk sudah terbatas. Bulan September ini harapannya sudah ada respon dari Kementerian Pertanian untuk penambahan kuota. Karena itulah, Pupuk Kaltim dan Pemprov NTB akan bersuara bersama ke Kementerian Pertanian. “Kabupaten di Pulau Sumbawa sudah kasian. Jatahnya tinggal sedikit. Sementara kebutuhannnya masih tinggi. Kalau sudah habis, bisa-bisa terjadi keributan,” kata Slamet.

Permintaan penambahan ke pusat menurutnya sudah cukup memenuhi. Realokasi boleh diajukan setelah kuota yang diberikan oleh pemerintah terserap hingga 80 persen atau 90 persen. NTB kondisinya saat ini telah terserap 80 persen lebih. “Harapan kita tambahan minimal seperti tahun lalu diberikan oleh Kementerian,” harapnya. Soal stok, selain dari sisa kuota, tersedia berkecukupan di gudang-gudang Pupuk Kaltim. Untuk pupuk non subsidi, menurut Slamet, Pupuk Kaltim akan memenuhi seberapapun kebutuhan masyarakat. (bul)