Dana Bantuan Kesehatan Jampersal Rp 1,7 Miliar Habis

Warga yang datang mengurus rekomendasi pelayanan Jampersal ke Disos Lobar. Sekarang ini dana Jampersal sudah habis. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Dana bantuan kesehatan untuk program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Lombok Barat (Lobar) senilai Rp 1,7 miliar habis. Dana bersumber dari pemerintah pusat ini disiapkan bagi warga miskin tak punya BPJS ini habis sekitar bulan Juli lalu, lantaran banyaknya warga yang melahirkan.

Kondisi ini pun dikeluhkan oleh warga, lantaran warga yang mengajukan bantuan Jampersal ke Dinas Kesehatan (Dikes) tidak bisa diberikan pelayanan Jampersal akibat tidak ada anggaran. Bahkan ada di antara warga pasien yang datang menangis ke Kantor Dinas Sosial (Disos) Lobar terkait agar diberikan bantuan, namun dinas terkait tak bisa berbuat banyak.

Salah seorang warga asal Gunungsari menuturkan dirinya datang ke Kantor Disos Lobar untuk mengurus bantuan biaya pengobatan bagi istrinya yang melahirkan. Ia mengurus rekomendasi bantuan Jampersal  ke Disos untuk dibawa ke Dikes. Saat mengurus rekomendasi itu, pihak Disos menyampaikan tidak bisa mengeluarkan rekomendasi karena anggaran Jampersal sudah habis.  ”Kalau saya kaya ndak mungkin saya ke sini minta bantuan, tapi ini saya orang ndak mampu, makanya saya datang ke sini meminta bantuan,” ungkapnya.

Setelah komunikasi alot dengan petugas Disos, akhirnya warga ini diberikan rekomendasi bantuan Jampersal. Rekomendasi itupun langsung dibawa ke Dikes. Setiba di sana, ia menyodorkan berkas dan rekomendasi dari Disos untuk mendapatkan persetujuan dari Dikes. Akan tetapi lagi-lagi, penjelasan dari pihak Dikes bahwa dana Jampersal habis. “Habis dana bantuan Jampersal ini,” kata petugas Dikes Lobar.

Hal serupa dialami keluarga Nuhri warga Buwun Mas Sekotong. Pihaknya juga mengurus keperluan Jampersal bagi keluarganya yang melahirkan, namun tidak bisa, karena dana bantuan ini habis. “Katanya, dana bantuan jampersal ini habis,lalu kami mau bayar pakai apa?” jelas dia. Saat ini keluarganya hanya bisa menunggu kebijakan Pemda dan rumah sakit agar mau membantu biaya bersalin istrinya.

Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK) pada Dikes Lobar, Zulkifli S.Kep.,MM., mengatakan dana bantuan Jampersal senilai Rp 1,7 miliar tahun 2019 ini sudah habis. Bahkan, kata dia, pemda berutang Rp 550 juta untuk menanggulangi biaya bersalin warga.  Solusi yang bisa dilakukan pemda agar tidak terputus pelayanan bagi warga yang melahirkan ini maka dipakai bantuan sosial (bansos). Untuk mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan dari bansos ini, warga bisa meminta rekomendasi ke Disos Lobar dengan persyaratan KK, KTP, SKTM dan surat keterangan perawatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Gerung dengan maksimal dana bantuannya Rp 5 juta.

Dijelaskan lebih lanjut, penggunaan dana jampersal ini tak ada batasannya. Bantuan ini akan dicairkan  berapa yang diajukan oleh rumah sakit, misalnya biaya diajukan Rp 20 juta, maka itu yang dicairkan. Berbeda dengan bansos, dana bantuannya dibatasi hanya Rp 5 juta. Dengan kebijakan bansos ini paling tidak mengurangi beban masyarakat. Menurut dia, untuk Jampersal ini tidak bisa diutang, sebab aturan tidak membolehkan. Berbeda lagi dengan bansos bisa ditalangi dengan berutang dulu. (her)