Ratusan Miliar Dana Bencana Mengendap Jadi Catatan BPKP

Tiang RTG yang masih berdiri di Desa Sambik  Bangkol Lombok Utara karena masih dalam proses pengerjaan oleh aplikator bersama pokmas. (Suara NTB/ars) 

Mataram (Suara NTB) – Ratusan miliar dana bencana untuk korban gempa bumi belum dapat dicairkan. Kini dana mengendap di bank itu jadi temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diminta segera dicairkan untuk digunakan membangun Rumah Tahan Gempa (RTG).

Dari total Rp 5,1 triliun dana yang disalurkan ke masyarakat korban gempa, masih ada selisih belum bisa dicairkan. Dalam temuan BPKP, dipicu salah sasaran penerima, yang seharusnya dapat bantuan tapi tidak terdata. Temuan lain dobel Nomor Induk KTP (NIK) atau penerima sama.

“Bantuan itu akhirnya mengendap di bank, tidak bisa disalurkan. Itu kan salah satu penyebabnya, dobel nama dan lain sebagainya,” kata Kepala BPKP NTB, Dr. Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo kepada Suara NTB, kemarin.

Dana mengendap itu tidak dapat dicairkan hingga kini, meski demikian secara bertahap masih terus diupayakan BPBD dan pihak lain untuk memenuhi syarat syarat pencairan. Seperti pembentukan pokmas dan perbaikan data anomali. Jika tidak disegerakan, maka Pemda terdampak tidak bisa mengajukan lagi anggaran tambahan.

“Itu perlunya inventaris untuk perbaiki data. Makanya ketika dari Pemda nanti ajukan dana tambahan, ini harus di-klir-kan dulu. Sebab jangan jangan kebutuhan anggaran itu bisa ditutupi dengan anggaran yang tidak tepat sasaran tadi,” paparnya.

Baca juga:  Rem Belanja, Pemprov Kurangi Perjalanan Dinas

Sejauh ini, dari total Rp5,1 triliun dana bencana yang sudah ditransfer pemerintah pusat melalui BNPB, masih mengendap di rekening masyarakat dan ditampung di bank mencapai Rp 643 miliar. Anggaran ini belum bisa ditransfer ke rekening pokmas sebagai syarat digunakan untuk pembangunan RTG.  Sementara dana yang sudah disalurkan mencapai Rp4,8 triliun dan yang sudah digunakan oleh pokmas mencapai Rp 4,1 triliun.

Soal data salah sasaran penyebab dana mengendap ini menurutnya bukan temuan baru. Pada fase awal rehabilitasi dan rekonstruksi sudah menjadi catatan, karena bantuan banyak yang salah sasaran kemudian terakumulasi jadi data anomali.

Temuan awal itu seperti data yang dobel, tidak sesuai Nomor Induk KTP. Kesalahan sasaran dalam bentuk lain, seperti penerima yang seharusnya untuk rumah rusak ringan, tapi anggaran justru untuk rusak berat. Termasuk temuan masyarakat yang tidak berhak sebagai penerima  bantuan.

“Ini kita dorong terus. Sebab ini kan uang negara, jangan sampai salah sasaran. Orang yang tidak berhak, malah mendapat. Orang yang seharusnya dapat, malah tidak dapat, jangan sampai seperti itu. Uang yang sudah digelontorkan di NTB lebih dari  lima triliun,” sorotnya.

Baca juga:  BNPB Transfer Rp466 Miliar untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NTB

Agus berharap kepada pemerintah kota dan kabupaten terdampak yang berperan mengendalikan validasi data ini harus dijaga akuntabilitasnya.  Dipertanggungjawabkan validaitasnya, sehingga tidak ada lagi temuan yang dobel  dan tidak tepat sasaran.

Terkait masalah ini, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., menekankan soal proses validasi yang turut menentukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena hasil validasi data anomali, akan diteruskan ke Kementerian Keuangan melalui BNPB.

“Makanya kita surati kabupaten dan kota untuk percepatan validasi ini,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.,MM.

Sementara data proses rehab rekon pascagempa data terbaru menunjukkan kemajuan. Rumah rusak berat mencapai 75,195 unit, sudah tuntas dikerjakan 18.071 atau 24 persen. 65 persen dalam proses pengerjaan. Sedangkan rumah rusak sedang target 32.829 unit, sudah tuntas dikerjakan 11.580. Persentasenya 35 persen dan yang sedang dalam pengerjaan 41 persen. Sementara rumah rusak ringan mencapai 33 persen yang sudah tuntas atau berjumlah 38.868 unit sudah tuntas. Sedangkan dalam proses masih 41 persen. Total keseluruhan yang sudah selesai dikerjakan 68.519 unit dan masih dalam proses 104.362 unit atau perbandingannya 30 persen dan 46 persen. (ars)