Aset Pemprov di Gili Trawangan 23 Tahun Ditelantarkan Investor

TGH Mahalli Fikri (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kalangan DPRD NTB mendesak Pemprov ntb meninjau perjanjian kerja sama pemanfaatan aset milik daerah yang berada di Gili Trawangan. Pasalnya, aset Pemprov NTB yang ada di daerah tujuan wisata dunia itu terhitung sudah 23 tahun ditelantarkan investor.

Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri mengatakan Pemprov NTB dan PT. Gili Trawangan Indah telah menandatangani perjanjian kerja sama. Kontrak produksi antara Pemprov NTB telah menandatangani perjanjian kerja sama  dengan PT Gili Trawangan Indah untuk pengelolaan aset milik daerah seluas 65 hektare di Gili Trawangan puluhan tahun silam. Dalam perjanjian kerja sama tersebut, investor akan membangun 105 cottage dan fasilitas penunjang dalam waktu tiga tahun sejak penandatangan perjanjian kerja sama.

“Akan tetapi sampai dengan saat ini lebih kurang 23 tahun PT Gili Trawangan Indah belum menjalankan prestasi untuk membangun 105 bangunan yang dijanjikan,” kata Mahalli pada paripurna di DPRD NTB, Jumat, 30 Agustus 2019 sore.

Paripurna tersebut dihadiri langsung Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Selain belum ada pembangunan yang dilakukan investor, Mahalli mengatakan dewan meminta juga dilakukan peninjauan besaran royalti yang diterima daerah atas kerja sama pemanfaatan aset.

Baca juga:  Ditinjau, Perjanjian Lapangan Golf Golong

Ia mencontohkan seperti  kerja sama pengelolaan Pasar Seni Senggigi, antara Pemprov NTB dengan PT Rajawali Adi Senggigi. “Jika dibandingkan antara nilai aset yang dikerjasamakan dengan besarnya royalti yang dihasilkan, belum menunjukkan keadilan,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc yang dikonfirmasi mengenai catatan DPRD NTB atas pengelolaan beberapa aset daerah  yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga tak memberikan tanggapan. Namun, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, H. Zainul Islam sebelumnya mengakui kontribusi atas pemanfaatan aset tersebut masih minim.

Ia mengatakan, Pemprov sedang melakukan negosiasi dengan pihak ketiga kaitan dengan perubahan besaran nilai sewa atau kontribusi bagi Pemda. “Kita dalam proses pembicaraan dengan yang bersangkutan (pihak ketiga pemegang izin). Belum tentu langsung mau mereka. Sekarang dalam proses,” ujarnya.

Beberapa aset milik Pemprov NTB dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam jangka waktu 70 tahun. Dari kerja sama sepanjang itu, kontribusi atas pemanfaatan aset daerah sangat minim, hanya puluhan juta setahun.

Beberapa aset Pemprov yang dikerjasamakan dengan jangka waktu cukup lama yakni aset yang berada di Gili Trawangan Lombok Utara dan Lapangan Golf Golong Lombok Barat (Lobar).

Baca juga:  Kasus Kerugian Randis Hilang Bisa Dibawa ke Ranah Hukum

Aset tanah milik daerah yang berada di Gili Trawangan seluas 65 hektare. Aset milik Pemprov tersebut dikerjasamakan dengan PT. Gili Trawangan Indah sesuai  perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp 22,5 juta.

Untuk aset Pemprov yang berada di Golong berupa tanah dikerjasamakan dengan PT. Green Enterprise Indonesia Corporation. Perjanjian kerjasama ini sesuai surat perjanjian kontrak produksi Nomor 39a Tahun 1993. Selama ini, aset tersebut  telah menjadi salah satu target pendapatan asli daerah. Akan tetapi, kontribusinya masih kecil dikarenakan perjanjian kerjasamanya telah ditandatangani sejak tahun 1993 dengan jangka waktu perjanjian 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov NTB dengan pemanfaatan aset tersebut hanya Rp 35 juta setahun.

Selain itu, pemanfaatan aset Pasar Seni Senggigi Lombok Barat. Berupa pemanfaatan tanah Pasar Seni Senggigi oleh pihak ketiga dilakukan melalui pola kerjasama produksi yang kontrak perjanjian ditandatangani pada tahun 1993  dengan PT. Rajawali Adi Senggigi Nomor 229 tahun 1993. Jangka waktunya selama 30 tahun  tahun dengan besaran royalti per tahun Rp17.250.000. (nas)