Tiga Investor Berebut Kelola Aset Pemprov di Gili Tangkong

Zainul Islam (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak tiga investor berebut untuk mengelola aset Pemprov NTB di Gili Tangkong, Sekotong Lombok Barat (Lobar). Mereka telah melakukan ekspose di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Selasa (27/8) lalu.  Dalam kegiatan ekspose tersebut dihadiri juga Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc.

Plt Kepala BPKAD NTB, H. Zainul Islam yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (28/8) siang mengatakan penjaringan investor yang akan menjadi mitra Pemda masih berproses.

“Kalau sudah keluar pemenangnya, nanti akan disampaikan lewat media. Insya Allah bulan depan (September, red),” kata Zainul.

Zainul mengatakan kehadiran Gubernur yang berkenan dan menyempatkan diri mendengar ekspose tiga investor yang berminat mengelola Gili Tangkong. Sebagai bentuk kepedulian orang nomor satu di NTB itu terhadap investor.

Sebelumnya, Zainul mengatakan untuk mencegah investasi abal-abal, Pemprov akan mewajibkan investor yang akan mengelola Gili Tangkong menyerahkan uang jaminan sebesar 10 persen dari nilai investasi  di bank daerah.

“Nanti dalam perjanjian kerja sama kita atur. Makanya dalam ketentuannya, 10 persen mereka wajib menaruh uangnya di bank daerah. Sebagai jaminan investasi,” kata Zainul.

Ia menyebutkan lahan milik Pemprov di Gili Tangkong seluas 7 hektare dengan nilai sekitar Rp10 miliar. Dijelaskan, uang jaminan investasi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi calon investor yang akan mengelola Gili Tangkong.

Baca juga:  Delegrasi NTB Jajaki Investor China

Terkait dengan masa waktu maksimal yang diberikan kepada investor merealisasikan investasinya. Zainul mengatakan sesuai ketentuan mereka akan diberikan kesempatan maksimal selama dua tahun. Apabila sampai dua tahun tak kunjung merealisasikan investasinya, maka izin yang sudah diberikan akan dicabut. “Itu aturan dalam investasi. Mereka investasi besar, sehingga banyak yang harus disiapkan,” tandasnya.

Zainul menambahkan Tim Independen yang dibentuk Pemprov untuk menjaring investor Gili Tangkong terdiri dari unsur kejaksaan dan perguruan tinggi. Harapannya, akan diperoleh investor yang benar-benar bonafide.

Nanti kita dapatkan investor yang bonafide. Kita lakukan penelurusan rekam jejak. Sejak daftar bkita sudah turun. Sampai ada dari Riau calon investornya. Dari luar daerah empat investor.

Tiga investor telah melirik Gili Tangkong untuk menjadi mitra kerja strategis. Gili yang terletak di Kecamatan Sekotong Lobar itu rencananya akan dikelola oleh calon investor yang telah lulus penjaringan yang dilakukan tim independen yang dibentuk Pemprov NTB.

Ketua Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Aset Daerah Provinsi NTB, Dr. Prayitno Basuki,MA .,di hadapan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah pada rapat ekspose Rencana Induk Pengembangan (RIP) calon mitra Gili Tangkong, di ruang rapat BPKAD Provinsi NTB di Mataram, Selasa (27/8) menjelaskan sejumlah calon investor yang berminat tersebut sudah mengikuti tahap seleksi sejak awal.

Baca juga:  Delegrasi NTB Jajaki Investor China

Dari 8 investor yang mendaftar, hanya tiga yang menyerahkan dokumen penawaran. Yakni PT. Heritage Resort and Spas (Bintan), PT. Istana Cempaka Raya (Mataram), dan PT. Ananda Tangkong Paradise (Denpasar).

Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc  menyambut baik niat para investor tersebut untuk ikut membantu mengembangkan daerah wisata di NTB. Ia berharap agar dalam proses pemilihan mitra kerja sama tersebut, tidak ada yang dipersulit.

Semuanya harus terbuka, tidak boleh ada yang ditutup tutupi atau dipersulit. Sehingga  para investor merasa senang dan nyaman untuk berinvestasi di NTB.  “Orang-orang (investor) akan segan berinvestasi didaerah kita bilamana tidak dibuat ribet,” kata orang nomor satu di NTB ini.

Gubernur menekankan kepada seluruh calon mitra untuk taat pada aturan. Namun jangan sampai aturan-aturan tersebut membelenggu. Tidak lupa juga ia mengingatkan jangan sampai ada oknum ataupun ASN  mempersulit niat baik para investor untuk menanam saham di wilayah NTB. Tugas Pemerintah Daerah adalah membantu dan memfasilitasi para investor.

“Jangan sampai ada kepala dinas ataupun staf yang bikin susah, karena jika prosesnya saja susah, orang -orang berpikir dua kali untuk berinvestasi,” tandas Gubernur. (nas)