Pemkot Dalami Dugaan Pungli di Pasar Kebon Roek

Pasar Kebon Roek (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram tengah mendalami indikasi pungutan liar (pungli) retribusi lapak di Pasar Kebon Roek. Kasus ini jadi atensi untuk mencari titik permasalahan sebenarnya.

Dugaan pungli tidak kali ini saja. Tahun 2018 lalu, Tim Saber Pungli Polda NTB melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap petugas keamanan di Pasar Kebon Roek. Penangkapan itu hasil pengembangan dari laporan masyarakat. Petugas juru pungut menarik retribusi tak sesuai dengan ketentuan.

Kasus ini kembali terulang. Permasalahannya petugas juru pungut menarik Rp2.000 dari pedagang. Sementara, retribusi yang dikenakan ke pedagang sesuai Perda Rp800,. Kelebihan penarikan retribusi Rp1.200 tak diketahui.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang dikonfirmasi, Kamis, 15 Agustus 2019 menegaskan, persoalan demikian juga menjadi atensi dari tim sapu bersih pungutan liar Kota Mataram. Tim sedang mendalami kasus tersebut, sehingga diketahui permasalahan sebenarnya. “Persoalan ini juga menjadi atensi,” kata Martawang.

Sejauh ini, Pemkot Mataram memiliki fokus mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah pewujudan pemerintahan yang bersih dari pungutan yang tidak dibenarkan oleh aturan yang berlaku.

Kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Polda NTB tahun 2018 lalu sambung Martawang, kaitannya dengan adanya indikasi pungli. Persoalan demikian tidak lepas dari ada peluang yang dilihat oleh oknum juru pungut. Pemkot Mataram berupaya menata dan tidak memberikan peluang untuk hal tersebut. Namun demikian, perlu didalami adanya perbedaan persoalan antar kasus yang terjadi.

“Sehingga, penyelesaiannya pun harus bisa menuntaskan ruang persoalan yang dihadapi,” timpalnya.

Fokus didalami oleh penyidik Polda NTB adalah berkaitan dengan nilai lebih dari penarikan retribusi tersebut. Kondisi saat ini diterangkan Martawang, nilai uang Rp200 kadang lebih sulit dibandingkan dengan pecahan ribuan. Terkadang ini yang membuat petugas menggampangkan karena dianggap sepele. Untuk menyamakan persepsi dari nilai lebih pembayaran tersebut harus dibedah secara komprehensif.

Menyoal apakah Pemkot Mataram menaikkan tarif retribusi pedagang dengan mengubah Perda tentang retribusi ? Martawang menegaskan, akan mempelajari terlebih dahulu supaya memberikan cara penyelesaian yang lebih substansi.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan, H. Amran M. Amin enggan menanggapi dugaan pungli retribusi di Pasar Kebon Roek. Sepenuhnya persoalan demikian diserahkan ke Asisten I. “Supaya tidak salah persoalan ini sekarang lewat satu pintu di Pak Asisten langsung,” demikian kata dia. (cem)