Rp57,72 Miliar DAK Fisik Berpotensi Gagal Disalurkan di NTB

Syarwan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB mencatat sebesar Rp57,72 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2019 untuk Pemda di NTB berpotensi gagal disalurkan. Puluhan miliar DAK Fisik yang berpotensi gagal disalurkan di NTB, salah satu penyebabnya, belum adanya penandatanganan kontrak.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM, Kamis, 15 Agustus 2019 menjelaskan, DAK Fisik yang berpotensi gagal salur di NTB disebabkan dua faktor. Pertama, sebesar Rp38,34 miliar merupakan selisih antara pagu dengan rencana kerja. Hal ini berdasarkan hasil sinkronisasi kegiatan antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemda untuk kemudian dituangkan dalam rencana kegiatan. Sebesar Rp38,34 miliar DAK Fisik yang berpotensi gagal salur itu bukan karena Pemda tidak dapat merealisasikan. Namun penghematan anggaran secara alamiah.

Baca juga:  Rp45 Miliar Dana Tanggap Darurat Mengendap

Kedua, belasan miliar DAK Fisik berpotensi gagal salur di NTB lantaran belum memiliki kontrak. Dengan rincian, DAK Fisik Afirmasi Transportasi rekomendasi sekaligus Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp900 juta. Kemudian, DAK Penugasan Bidang Pariwisata Kota Mataram sebesar Rp3,82 miliar.

Selanjutnya, DAK Penugasan Bidang Irigasi Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp13,21 miliar. Dan DAK Fisik Transportasi Rekomendasi sekaligus Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp1,45 miliar.

Secara keseluruhan, sampai 31 Juli 2019, DAK Fisik yang sudah disalurkan pemerintah pusat ke NTB sebesar Rp547,1 miliar lebih atau baru 21,33 persen dari total pagu DAK Fisik tahun 2019 sebesar Rp2,56 triliun lebih. Untuk Pemprov NTB baru terealisasi Rp64,6 miliar atau 14,16 persen dari pagu Rp457 miliar.

Kemudian Lombok Barat, baru terealisasi Rp75,3 miliar atau 23,46 persen dari pagu Rp321 miliar. Lombok Tengah baru terealisasi Rp47,6 miliar atau 21,25 persen dari pagu Rp224 miliar.

Baca juga:  DAU Kota Mataram Terancam Berkurang

Lombok Timur baru terealisasi Rp68,2 miliar atau 23,2 persen dari pagu Rp294 miliar. Bima baru Rp55,5 miliar atau 24,59 persen dari pagu Rp225 miliar lebih. Sumbawa baru Rp68,1 miliar atau 24,78 persen dari pagu Rp274,8 miliar.

Selanjutnya, Dompu baru terealisasi Rp50 miliar atau 25,71 persen dari pagu Rp194,8 miliar lebih. Sumbawa Barat baru Rp31 miliar atau 21,6 persen dari pagu Rp143,5 miliar. Lombok Utara baru Rp49,9 miliar atau 19,2 persen dari pagu Rp260 miliar.

Selain itu, Kota Mataram baru terealisasi Rp18,6 miliar atau 19,12 persen dari pagu Rp97,6 miliar dan Kota Bima baru terealisasi Rp17,8 miliar atau 24,89 persen dari pagu Rp71,5 miliar. (nas)