Waspadai Spekulan Tanah Berkedok Investor

L. Gita Ariadi (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mewaspadai spekulan tanah yang berkedok investor. Jangan sampai kemudahan investasi dimanfaatkan untuk kepentingan (interest) yang lain.

‘’Katakanlah hanya untuk menjual surat izin berinvestasi. Ini yang tidak kita inginkan. Dan kita kontrol yang begitu,’’ tegas Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 14 Agustus 2019.

Gita mengatakan, modus operansi seperti ini ada yang ditemukan. Mereka seolah-olah melakukan investasi di NTB, setelah mendapatkan fasilitas permodalan perbankan. Kadang-kadang mereka melakukan relokasi investasi ke daerah lain.

Apakah modal yang didapatkan dari perbankan setelah mendapatkan izin investasi diinvestasikan ke daerah lain? Gita mengatakan ada praktik-praktik seperti itu.

‘’Seperti itu yang kita akan keras untuk menuntut mereka. Sehingga aset yang ada di sini seolah menunggu waktu baik baru dia (realisasikan investasi). Ini sama dengan modus operandi spekulan tanah,’’ ujar Gita.

Pemprov berharap  kemudahan investasi  yang diberikan bermuara pada ada sebuah realisasi investasi. Namun, investor punya otoritas tersendiri untuk menentukan kapan dia berinvestasi.

Untuk itu, perlu ada jaminan kesungguhan berinvestasi. Ia mencontohkan seperti di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, ada jaminan kesungguhan berinvestasi yang diberlakukan.

Apabila investor sudah menandatangani Land Utilization and Development Agreement (LUDA), maka jelas realisasi rencana  investasinya. Jika mereka menunda-nunda realisasi investasinya, maka investor tersebut yang akan rugi. Karena argo sewa lahan tetap berjalan.

‘’Satu sisi kita memfasilitasi, tetapi satu sisi kita membutuhkan, ada instrumen untuk ‘’memaksa’’ agar investor bersungguh-sungguh,’’ ujarnya.

Mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini menjelaskan, dengan sistem yang ada saat ini calon investor diberikan kemudahan yang sedemikian rupa untuk mencoba berinvestasi. Calon investor yang berminat berinvestasi melakukan pendaftaran lewat Online Single Submission (OSS). Setelah mendaftar, calon investor akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dalam proses investasinya, kadang mereka mencermati kondisi lapangan, prospek busines  plannya. Sehingga ada yang melanjutkan realisasi investasi. Ada yang reschedule investasi bahkan ada yang tidak menunjukkan progres realisasi investasinya.

Lantas, apakah investor yang tidak menunjukkan progres investasinya dapat dikatakan investasi abal-abal? Gita mengatakan diksi investasi abal-abal ini mungkin sebuah ekspresi kepala daerah karena sudah lama investor difasilitasi Pemda.  Tetapi komitmen dari mereka tidak cukup kuat untuk segera merelisasikan investasi  sebagaimana yang diharapkan.

Baca juga:  Bali Ditawari Kereta, NTB Pengolahan Sampah, NTT Peternakan

‘’Artinya, di satu sisi dia bermodal, bersurat dan lainnya minta difasilitasi. Setelah kita fasilitasi, permasalahan ada di mereka. Ini mungkin ungkapan kekecewaan sampai diksinya seperti itu,’’ kata Gita.

Fenomena seperti ini, kata Gita bukan saja di NTB. Tetapi juga terjadi secara nasional. Bahkan Presiden Jokowi juga pernah kecewa karena banyak investor yang masuk. Tetapi  ternyata banyak investor tersebut tidak sampai tuntas merealisasikan investasi.

‘’Makanya di satu sisi kita memberikan kemudahan. Tetapi di sisi yang lain kita terus meningkatkan pengawasan. Jangan sampai kemudahan, karpet merah yang kita berikan itu dimaknai lain. Sebagai sebuah kelonggaran kontrol,’’ ucapnya.

Setelah Pemda memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor. Maka Pemda juga berhak menuntut tanggung jawabnya untuk segera merealisasikan rencana investasi.

Terhadap investor pemegang izin yang tak kunjung merealisasikan investasinya, DPMPTSP NTB telah  mengusulkan ke  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI untuk mencabut izin puluhan investasi dalam dan luar negeri yang ada di NTB.  Nilai investasi yang direncanakan mencapai Rp2,479 triliun lebih.

Rekomendasi pencabutan izin, didasarkan atas ketidakpastian realisasi investasi di NTB yang

telah diajukan oleh pemodal-pemodal umumnya luar negeri ke pemerintah pusat.  Sebelumnya, BKPM RI meminta NTB menelusuri 139 perusahaan yang mengajukan izin investasi dalam kurun waktu  2017 – 2018.

Penelusuran yang dilakukan oleh tim dari Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP NTB, pada 22 April 2019. Dari  48 perusahaan yang didatangi lokasi izin investasinya, diketahui 28 perusahaan yang tidak tertib Laporan Kegiatan Penanaman Modal  (LKPM). Dengan nilai investasi yang berpotensi gagal dari yang direncanakan mencapai Rp2.057.521.700.000 (kurs Rp13.500 per dolar Amerika).

Kemudian pada 18 Juni 2019, dari 25 perusahaan yang didatangi, 14 perusahaan berpotensi batal investasinya mencapai Rp421.640.380.000 (Rp13.500 per dolar Amerika). Tim DPMPTSP terus menelusuri perusahaan-perusahaan lain yang masuk dari 139 perusahaan yang diminta dicek oleh BKPM RI.

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP NTB, Baiq Yunita Puji Widiani mengatakan ada perusahaan yang menjual lahannya. Ada juga yang tidak jadi berinvestasi dan ada juga yang hanya konstruksi tetapi tidak melaporkam LKPM.

“Ada juga yang lahannya kosong. Ada juga yang tidak kita temukan jejaknya. Kita tanya-tanya sampai ke pemerintah desa dan kelurahannyanya,” kata Yunita.

Baca juga:  Investasi Tiongkok di Indonesia Mencapai 2,3 Miliar Dolar Amerika

Nama-nama perusahaan asing yang raport merah, diantaranya. PT. Sky Investment Group (Hongkong, Cina) di KLU, PT. Origin Resort Lombok (Hongkong, Cina, Perancis) di Loteng, PT. Unistra Internasional Create (Jepang) di Kota Mataram. PT. Evershine Pemenang Abadi (Taiwan) di Kota Mataram, PT. New House (Australia) di Lobar.

  1. Woory Investment and Development Property (Korsel,Indonesia) di Loteng. PT. Marcel Real Estate Pulau Indonesia (Italia) di KLU. PT. Gili Wisata Indah (Belanda) di KLU. PT. Simahi Beach Resort (Inggris, Indonesia) di Lobar. PT. Masoan Peter Turral (Australia, Indonesia) di Lobar. PT. Primacitilink (Slovakia) di Lobar.
  2. Virgin Indonesia (Belgia) di Lotim, PT. Baik House City (Prancis) di KLU, PT. Raj Investment Indonesia (Australia) di KLU. PT. Lombok Investma Indonesia (Polandia,Indonesia) di Lobar, PT. AG Emi Development (Perancis, Inggris) di Loteng. PT. Tera Selong Real Estate (Jerman) di Loteng. PT. Resort Beach Development (Singapura) di Lotim.
  3. Galery Property Development (Singapura,Kanada) di Lotim.PT. Antara Dusun Air (Singapura) di KLU. PT. Geomek Korea Lombok (Korea Selatan) di Lombok Timur. PT. VLI (Indonesia) di Kota Mataram. PT. Secret Hide Away (Perancis) di Loteng. PT. DHT Bumi Budhi Sejahtera (Korsel) di Lotim. PT. Bellevue (Bulgaria) di Lotim. PT. Shamadhra Estate Indonesia (Hongkong, Cina) di Loteng. PT. Brow Bros Lombok (Irlandia, Spanyol) di Loteng.

Selanjutnya PT. Raja Guangxi International Organization (Cina, Singapura) di Kabupaten Bima. PT. Terra Tour Sumbawa  (Siprus, Bulgaria) di Kabupaten Bima. PT. Lombok Internasional Resources (Singapura) di Dompu.  PT. Lakey Mimpi International (Jepang) di Dompu. PT. Clemenceau Sinar Nirmala (Australia, Perancis) di KSB. PT. Shinning Blue Sea (Swiss, Indonesia) di Sumbawa.

  1. Sumbawa Pelita Energi (China, Indonesia) di Sumbawa. PT. Jeeva Resort Hotels (AS, Indonesia) di Lobar. PT. Puri Mas Lombok (Belanda,Indonesia) di Lobar. PT. Boka Internation Invest (Tunisia) di KLU. PT. Yamma Pool Investment (Australia) di KLU. PT. Lombok Australia Joint Enterprises (Australia) di KLU. PT. Pacula Lombok International (Australia) di Lobar.

Lalu PT. Lombok Pulau Surga (Australia, Indonesia) di Lobar. PT. Maju Tumbuh Bersama (Australia, Indonesia) di Lobar dan PT. Blackwell Estates (Inggris) di Loteng. (nas)