NTB Harus Selektif Terhadap Investor Asing

Firmansyah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Lahan investasi yang terindikasi ditelantarkan investor di NTB dinilai merugikan masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk itu, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota harus selektif terhadap masuknya investasi terutama dari investor asing.

Pemerhati Ekonomi Universitas Mataram, Dr. Firmansyah, SE, M. Si mengatakan, dari telantarnya lahan investasi di daerah ini, maka dapat dilihat motif dari investor yang menanamkan modalnya. Ada investor yang tidak jadi berinvestasi karena sudah hilang momentum bisnisnya. Ada juga yang memang dari awal tidak membangun atau broker.

‘’Yang jelas ini (investor menelantarkan lahan) merugikan Pemda karena menghalangi investor yang serius masuk NTB,’’ kata Firmansyah dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 13 Agustus 2019 siang.

Menurut Firmansyah, perlu dilihat kontrak kerjasama pemanfaatan lahan untuk investasi tersebut. Ketika tidak dijalankan dalam waktu tertentu sesuai klausul dalam perjanjian kerjasama, maka harus segera dikembalikan untuk kemudian diredistribusi kepada investor yang benar-benar serius.

‘’Tapi langkah bijaknya kita ajukan permohonan untuk segera merealisasikan investasinya. Kalau mereka tidak bisa, segera diselesaikan di tingkat yang lebih tinggi,’’ katanya.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ini mengatakan, puluhan ribu hektare lahan investasi yang terindikasi ditelantarkan investor harus menjadi catatan Pemda. Dengan adanya kasus seperti ini, maka Pemda harus hati-hati memberikan izin kepada investor.

Baca juga:  PT. ESL Nunggak Pembayaran Iuran IUPJWA Rp6 Miliar

Memang, kata Firmansyah, NTB sangat butuh investasi. Mempercepat pemberian izin kepada investor suatu hal yang sangat diharapkan para pemilik modal. Tetapi percepatan pengurusan izin bukan berarti memangkas prosedur.

‘’Tapi harus menambah tenaga di bidang pelayanan perizinan.  Ujung-ujungnya cepat jadinya proses izin. Pemda harus tetap selektif,’’ katanya.

Supaya tak tertipu investor abal-abal, maka sebelum pemberian izin harus ditelusuri rekam jejaknya. Mulai dari rekam jejak bisnis, permodalan dan yang punya perusahaan.

Jangan sampai Pemda banyak memberikan izin investasi. Tetapi pada akhirnya realisasi investasi kecil. Jika hal ini terjadi maka sangat disayangkan.

‘’Kalaupun kita selektif sedikit. Tapi investor yang benar-benar serius. Yang punya komitmen. Maka perlu kita perkuat dikontrak. Misalnya dalam jangka waktu enam bulan. Kalau tak menjalankan investasinya,  harus diambil alih pemerintah, direinvestasi ke pihak lain,’’ ujarnya.

Firmansyah menyarankan, klausul perjanjian kerjasama dengan investor harus diperkuat. Jangan sampai mereka yang memperoleh izin investasi di NTB, tidak serius merealisasikan investasinya. Atau mereka kehilangan momentum merealisasikan investasinya.

Baca juga:  DPMPTSP Usulkan Cabut Izin Investasi Senilai Rp2,479 Triliun

Menurutnya, Pemda perlu selektif terhadap investor asing yang mau menanamkan investasinya di NTB. Dan memberikan karpet merah kepada investor lokal.

Pasalnya, kalau investor asing akan susah dicari apabila mereka tak kunjung merealisasikan investasinya. Sedangkan kalau investor lokal, mereka akan mudah dicari dan dapat didesak segera merealisasikan investasinya.

‘’Kita maksimalkan peran investor lokal sebagai salah satu antisipasi investasi abal-abal. Karena kita tak tahu secara mendalam kalau investornya dari luar negeri.  Kalau dari sini, bisa kita cari,’’ katanya.

Investor yang tidak serius menanamkan investasinya di NTB harus disisir. Kemudian memperkuat klausul kerjasama investasi. Sehingga lahan yang diberikan kepada investor, benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

‘’Pertama, kita perkuat kontraknya, syarat di depan. Ke dua, kita beri karpet merah kepada investor lokal,’’ tandasnya.

Seluas 21.467,675 hektare lahan investasi  terindikasi ditelantarkan investor di NTB. Di sisi yang lain, Pemprov NTB melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengusulkan pencabutan izin investasi senilai Rp2,479 triliun dari puluhan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah diberikan izin di NTB. (nas)