Nunggak Pajak, Oknum Pejabat Pengusaha Katering Ditelusuri

Ilustrasi Pajak (suarantb.com/pexel)

Mataram (Suara NTB) – Inspektorat akan menelusuri indikasi pejabat yang menunggak pajak usaha katering. Auditor akan turun setelah tim dibentuk sesuai rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai auditor pengawas internal pemerintah (APIP), kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri ditemui, Senin, 12 Agustus 2019 Inspektorat belum bisa bergerak menelusuri dugaan tunggakan pajak. Komisi Antirasuah baru saja mensosialisasikan peran – peran yang nanti dibentuk oleh Badan Keuangan Daerah (BKD).

Tim akan dibentuk yang terdiri dari sosialisasi, pengawalan, pengamanan, pemeriksaan dan lainnya. Peran Inspektorat ditentukan dari hasil pembentukan tim tersebut, apakah sebagai pengawalan atau fungsi lainnya. “Kita kan baru berkomunikasi dengan KPK. Nanti setelah terbentuk tim baru kita tahu,” kata Alwan.

Baca juga:  Mengemplang Pajak, Rekanan PT. AMNT Di Sumbawa di Penjara

Setelah tuntutan KPK ini rampung, Inspektorat baru akan menelusuri penunggak pajak. Termasuk tunggakan pajak oleh oknum pejabat di Pemkot Mataram. Namun demikian sambung Alwan, pihaknya tidak mau berspekulasi apakah benar ada pejabat yang menunggak pajak atau tidak. Semuanya berdasarkan kerja tim. “Tidak bisa kita berspekulasi oknum ini yang nunggak pajak,” tandasnya.

KPK sebelumnya merilis pengusaha hotel, restaurant dan tempat hiburan di Kota Mataram yang diindikasi menunggak pajak. Total tunggakan mencapai miliaran rupiah. Tidak saja pengusaha. Oknum pejabat di Pemkot Mataram juga jadi bagian yang menunggak pajak usaha jasa boga mencapai Rp200 juta.

Baca juga:  Izin Usaha Penunggak Pajak Terancam Dibekukan

Disinyalir oknum pejabat hendak menghilangkan jejak dengan mengubah nama usaha katering miliknya. Modus ini agar petugas pajak menganggap usaha kateringnya bangkrut. Praktiknya, jasa boga miliknya tetap berjalan dan menerima pesanan baik dari perorangan maupun pemerintahan.

Persoalan ke depan kata mantan Kadis Perdagangan ini, tergantung dari hasil pembentukan tim. Pengawasan secara rutin penunggak pajak menjadi tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja. (cem)