PT. ESL Nunggak Pembayaran Iuran IUPJWA Rp6 Miliar

Bima Harahap (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Investasi PT. Eco Solutions Lombok (ESL) di Kawasan Tanjung Ringgit, Hutan Sekaroh, Lombok Timur (Lotim) terhambat persoalan lahan. Sejak mendapatkan izin pada 2013, hingga saat ini belum ada progres pembangunan di kawasan tersebut.

Di sisi yang lain, PT. ESL menunggak pembayaran iuran Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) sekitar Rp3,4  miliar lebih di kawasan tersebut. PT. ESL juga berkewajiban membayar iuran IUPJWA sekitar Rp3,2 miliar lebih, untuk investasi yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP yang dikonfirmasi usai memimpin rapat fasilitasi investasi PT. ESL di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin, 12 Agustus 2019 siang, menjelaskan investor asal Swedia itu sudah mengantongi izin di Kawasan Tanjung Ringgit Hutan Sekaroh sejak 2013 lalu. Namun sampai sekarang belum beroperasi.

‘’Sebagaimana kita maklumi, ada banyak persoalan,’’ kata Ridwan.

Disebutkan,  ada lima persoalan yang menjadi penghambat. Pertama, persoalan lahan. Banyak sertifikat hak milik yang terbit di lokasi yang menjadi izin investasi PT. ESL. Ke dua, ada lokasi investasi yang belum clear.

Ke tiga, persoalan kemitraan dengan masyarakat. Ke empat, kewajiban PT. ESL mengenai pembayaran iuran IUPJWA. Dan terakhir, adanya wilayah perairan yang masuk izin PT. ESL disinyalir diserobot oleh perusahaan lain.

‘’Tadi dalam rapat, Pak Gubernur, Bupati KSB sepakat bahwa kita perlu ramah terhadap investor. Supaya investasi ini bergerak cepat,’’ kata Ridwan.

Namun, kewajiban PT. ESL sesuai peraturan yang ada terkait dengan pembayaran iuran IUPJWA harus tetap dibayar. PT.ESL juga sedang meminta Izin untuk membangun di tiga gili di KSB sejak 2016. Tepatnya di Gili Balu yang dimohonkan PT. ESL sejak 2016.

Tetapi pada waktu itu belum diproses karena belum ada desain tapak. Sekarang,  desain tapak sudah disusun PT. ESL dan disetujui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tahun  2018.

Baca juga:  Gubernur Siap Jadikan NTB sebagai Destinasi Investasi Terbaik

‘’Persoalannya, kita meminta kepada PT. ESL menyelesaikan dulu kewajibannya. Membayar iurannya sekitar Rp3 miliar di Lombok Timur, satu lagi Rp3 miliar di KSB. Sehingga total Rp6 miliar. Kita ingin iktikad baik, kita selesaikan satu-satu,’’ kata mantan Kepala Bappeda NTB ini.

Terpisah, Direktur Hukum PT. Eco Region Indonesia, Bima Harahap menjelaskan penyebab belum adanya pembangunan di kawasan Hutan Sekaroh. Ia menjelaskan sejak mendapatkan izin pada 2013, pihaknya tidak bisa mengakses lokasi. Kontainer yang dibawa untuk dijadikan bangunan kantor dihadang oleh Satpol PP Lombok Timur pada waktu itu.

Dengan pergantian kepemimpinan di Lotim, Bima mengatakan PT. ESL memiliki harapan baru. Setelah Bupati Lotim kembali dijabat Drs. H. M. Sukiman Azmy, pihaknya punya harapan bisa masuk ke lokasi. Dulunya, kata Bima, kontainer yang dipasang, dibakar oleh warga. Begitu juga plang-plang yang dipasang, dicabut warga.

‘’Harapan kita bisa lari lagi. Makanya kita sering ketemu dengan Bupati dan pemerintah provinsi. Masalah-masalah yang dulu tak bisa diselesaikan, masalah sertifikat, peladang liar dan sebagainya. Semoga sekarang lebih cepat kita selesaikan,’’ harapnya.

Ia berharap, tahun ini sudah mulai bisa dilakukan pembangunan di kawasan Hutan Sekaroh. Rencananya, PT. ESL dalam jangka panjang akan membangun 5.000 kamar hotel. Karena lokasinya berada di kawasan hutan, maka bangunan hotel maksimal dua lantai. Hotel yang dibangun sejenis vila.

‘’Kurang lebih 5.000 kamar. Izin kita peroleh 339 hektare,’’ sebutnya.

Investasi yang disiapkan untuk dua tahun ke depan sekitar 5 juta dolar Amerika. Jika ditambah dengan pembangunan klinik, investasinya mencapai 10 juta dolar Amerika.

Investasi bertahap, dua tahun ke depan paling tidak kita 5 juta dolar Amerika. Bagian selatan jalan akan ada klinik, itu menunggu KEK, 2-3 tahun selesai. KEK selesai, klinik jalan mungkin 100 juta dolar Amerika.

Baca juga:  Izin Usaha Penunggak Pajak Terancam Dibekukan

Terkait dengan kewajiban sebesar Rp6 miliar untuk pembayaran iuran IUPJWA di Sekaroh dan KSB. Bima mengatakan pihaknya sedang berdiskusi dengan Pemda. Sebenarnya, kata Bima, kewajiban ini timbul sebelum izin keluar.

Untuk di kawasan Hutan Sekaroh, izin PT. ESL keluar pada Agustus 2013. Ia mengaku sudah membayar kewajiban ini tetapi pada waktu itu izin PT. ESL mau dibatalkan oleh bupati, karena mau digantikan investor lain. Sehingga iuran IUPJWA yang dibayarkan dikembalikan.

‘’Jadi uang itu dikembalikan ke kita. Inilah yang mau kita diskusi. Apakah kewajiban kita ini mengikuti peraturan yang lama atau peraturan yang baru,’’ kata Bima.

Ia mengatakan, seharusnya hukum tak berlaku surut. Sejak 2015, ketika iuran yang dibayarkan dikembalikan. Bima mengatakan, di mana mereka harus membayar iuran tersebut. Dan berapa besaran iuran yang harus dibayar.

‘’Seharusnya kita bayar kembali apa yang kita bayarkan pada waktu itu. Nah ini sebenarnya kita sangat pingin bayar,’’ ujarnya.

Ia menyebutkan, dulunya iuran yang harus dibayar sebesar Rp339 juta sesuai dengan luas izin yang diberikan. Pada waktu itu, satu hektare, iurannya sebesar Rp1 juta. Namun dalam aturan yang baru, meskipun PP belum ada, Bima mengatakan iuran IUPJWA per hektare sebesar Rp10 juta. Sehingga tunggakan iuran yang harus dibayar nilainya miliaran rupiah. Hal inilah yang dipertanyakan.

‘’PNBP kita bayarkan ke pemerintah pusat. Tapi yang mengatur tarifnya pemerintah provinsi. Ini yang sekarang kita pingin diskusi,’’ katanya.

Terkait persoalan lahan, pihaknya berharap segera selesai. BPN diharapkan segera membatalkan puluhan sertifikat yang berada di kawasan hutan Sekaroh. Pasalnya, dari sisi hukum juga sudah ada putusan pengadilan. (nas)