Tiga Proyek Strategis di NTB akan Dijamin BUMN

Ridwan Syah (Suara NTB/dok)

Mataram (suarantb.com) – Tiga proyek strategis Pemprov NTB akan dijamin BUMN, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Ke tiga proyek bernilai triliunan rupiah  tersebut antara lain, proyek Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) Regional Pulau Lombok, proyek upgrade RSUP NTB menjadi rumah sakit internasional dan Rumah Sakit HL. Manambai Abdul Kadir Sumbawa.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP menjelaskan, Pemprov sudah mendengarkan paparan dari PII mengenai mekanisme dan persyaratan penjaminan infrastruktur, pekan kemarin.

Untuk pembangunan tiga proyek strategis tersebut, Pemprov akan menggunakan pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pertimbangannya, pertama, karena banyak sekali kebutuhan atau program yang harus dibiayai. Sementara anggaran daerah terbatas.

‘’Dan di mana-mana sudah mulai KPBU ini. Dengan prinsip saling menguntungkan,’’ jelas Ridwan dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 11 Agustus 2019 siang.

Alasan kedua, karena PII adalah BUMN. Mereka bukan saja menyediakan dana. Tetapi juga bisa mencarikan investasi dan banyak lagi program-programnya, seperti penjaminan infrastruktur.

Baca juga:  Inspektorat Ingatkan Kontraktor Waduruka

Ridwan menjelaskan,  SPAM Regional merupakan program unggulan untuk mengatasi kekeringan yang melanda NTB khususnya Pulau Lombok tiap tahun. Ia menyebut berdasarkan hasil Feasibility Study (FS), pembangunan SPAM Regional butuh biaya sekitar Rp4 triliun lebih.

Kemudian program unggulan lainnya adalah pembangunan RSUP NTB menjadi rumah sakit  bertaraf internasional. Jumlah kamar dan peningkatan pelayanan akan ditambah sehingga RSUP NTB dapat menjadi rumah sakit bertaraf internasional.

Begitu juga Rumah Sakit HL. Manambai Abdul Kadir Sumbawa juga akan diupgrade. Sehingga menjadi rumah sakit rujukan di Pulau Sumbawa.

Upgrade Rumah Sakit HL. Manambai Abdul Kadir juga untuk mengantisipasi keberadaan smelter dan industri turunannya yang berada di Sumbawa Barat. Dengan adanya smelter dan industri turunannya, maka dibutuhkan rumah sakit yang memadai sebagai rujukan di Pulau Sumbawa.

Baca juga:  ‘’Groundbreaking’’ Bendungan Meninting Tetap Jalan

Terhadap usulan penjaminan pembangunan tiga proyek strategis tersebut, Ridwan mengatakan dalam waktu dekat Pemprov akan melakukan studi pendahuluan. Hasil studi pendahuluan tersebut kemudian dievaluasi oleh PII. Setelah itu, pejabat Pemprov NTB akan magang di Bappenas selama seminggu untuk mempelajari mekanisme KPBU tersebut.

‘’Kalau kita usulkan sekarang, KPBU untuk proyek ini bisa kita mulai tahun 2021. Paling lama satu tahun dua bulan persiapannya,’’ jelasnya.

Dengan pola KPBU, PII yang akan menanggung biaya pembangunannya. Pemda akan mengembalikannya dalam jangka waktu 20 tahun. Untuk proyek yang bisa dijamin PII, minimal nilainya Rp250 miliar.

‘’Ini sangat menarik. Kita provinsi tak perlu mengeluarkan uang yang banyak. Misalnya SPAM Regional, mereka yang biayai. Airnya dikelola oleh kita, masyarakat membeli airnya. Dari uang bayar itu, kemudian diguakan  membayar pinjaman itu,’’ terangnya. (nas)