Oknum Pejabat Diduga Nunggak Pajak Usaha Katering

Ilustrasi Pajak (suarantb.com/pexel)

Mataram (Suara NTB) – Bukan saja pengusaha. Oknum pejabat di Pemkot Mataram yang memiliki usaha katering diduga menunggak pajak. Nilai tunggakannya pun mencapai ratusan juta rupiah.

Untuk menghilangkan jejak, oknum pejabat mengubah nama usaha katering miliknya. Modus ini agar petugas penagih pajak menganggap usaha kateringnya bangkrut. Praktiknya, jasa boga miliknya tetap berjalan dan menerima pesanan baik dari perorangan maupun pemerintahan.

Sumber Suara NTB menyampaikan, tunggakan pajak oknum pejabat Pemkot Mataram mencapai Rp200 juta. Nilai ini terakumulasi dari tagihan pajak sejak 2017 lalu. Hanya saja, ia cukup cerdik dengan cepat – cepat mengubah nama jasa boganya. Padahal, pemiliknya sama. “Sekarang sudah lain nama kateringnya. Caranya supaya petugas pajak ndak datang nagih,” ungkap sumber.

Baca juga:  Mengemplang Pajak, Rekanan PT. AMNT Di Sumbawa di Penjara

Di Pemkot Mataram sendiri terkadang banyak acara atau kegiatan yang menggunakan jasa katering milik pejabat tersebut. Sumber menyebutkan jelas identitas katering itu. Termasuk di organisasi perangkat daerah (OPD) mana biasanya kegiatan ditangani.

Menanggapi adanya pejabat yang menunggak pajak, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi, S.E., M.M mengaku, tidak hafal betul siapa – siapa saja menunggak pajak hotel, restaurant maupun tempat hiburan. Pun diketahui, tidak bisa ekspose. Wajib pajak bisa menuntut jika namanya dirilis.

“Saya tidak hafal betul siapa saja. Yang jelas datanya ada di kantor,” tandasnya dikonfirmasi pekan kemarin.

Target pajak katering (restaurant) tahun ini Rp27 miliar. Tunggakan pajak yang belum tertagih kini petugas sudah mulai turun menagih ke wajib pungut pajak. Syakirin menegaskan, Pemkot Mataram bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan bank daerah memasangkan alat ke wajib pungut pajak.

Baca juga:  Izin Usaha Penunggak Pajak Terancam Dibekukan

Alat ini akan terkoneksi dengan sistem pelaporan pendapatan pengusaha baik hotel, restaurant dan tempat hiburan. Sehingga, pajak yang dititipkan oleh konsumen terdeteksi. “Kita akan pasangkan alat. Nanti alatnya disiapkan oleh bank,” kata Syakirin.

Dengan alat ini akan lebih mudah mengetahui apa benar pendapatan pengusaha sekian atau tidak. Di samping itu, pengusaha terbantu karena akan tahu rekap pendapatan mereka. Pemasangan alat ini sebagai bagian mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah. (cem)