Izin Kedaluwarsa, Disdag Laporkan Satu Distributor Sianida ke Polda NTB

Haryono (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perdagangan Provinsi NTB melaporkan satu perusahaan distributor bahan berhaya (B2) jenis Sianida ke Polda NTB. Laporan ini setelah dipastikan izin penjualannya kedaluwarsa sejak 2018 lalu. “Kita sudah bersurat ke Polres Lombok Barat, dan ke Polda NTB,” kata Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Ir. Haryono.

Perusahaan distributor yang dilaporkan tersebut adalah PT. IAK, di Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Dasarnya, izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perindag Berdasarkan Permendag Nomor 75/Dag/Per/01/2014 pasal 11 ayat (2) SIUP PT-B2 telah berakhir pada Bulan Oktober 2018. “Perusahaan ini sudah kita surati, kalau tidak salah sekitar dua minggu lalu untuk memperpanjang izin-izinnya.  Kita kasi waktu dua minggu lagi,” kata Haryono.

Baca juga:  NTB Cabut 46 IUP Mineral Logam

Selama izin distributor ini kedaluwarsa, sampai saat ini. Selama itu juga, pemerintah tidak dapat mengontrol penjualannya. Seperti diketahui, sianida ini adalah salah satu zat kimia berbahaya yang tidak dijual sembarangan. Karena penjualan tak dilaporkan, spekulasi yang muncul diduga ke penambang emas tanpa izin (PETI). “Kemungkinan dijual ke penambang di Sekotong, ke Gunung Prabu, bisa juga ke Sumbawa,” ujarnya.

Selain satu perusahaan yang izinnya telah kedaluwarsa dimaksud, Pemprov memberikan izin kepada tiga perusahaan distributor lainnya. Yaitu PT. TJK di Desa Batu Putih. Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Izin dikeluarkan pada Juni 2016. Lalu PT. ARPU di Bertais Sandubaya, Kota Mataram.

Izinnya dikeluarkan pada September 2017. Satu perusahaan lainnya, PT. SHC di Mandalika, Sandubaya Mataram yang diterbitkan izinnya pada 3 Mei 2019. Tiga perusahaan yang diberi izin resmi oleh pemerintah ini juga diingatkan agar menyampaikan laporan penjualan B2nya secara berkala.

Baca juga:  NTB Cabut 46 IUP Mineral Logam

“Berapa yang sudah dijual. Kemana penjualannya, tidak ada yang melapor. Kita tidak tahu berapa total penjualan Sianida ini sebulan. Kemungkinan juga dijualnya ke penambang emas ilegal itu ,” imbuh Haryono. Pemerintah tengah menelusurinya. Jika perusahaan, atau distributor yang dimaksud tak mengindahkan. Dinas Perdagangan Provinsi NTB dapat melaporkannya ke Kementerian Perdagangan untuk dipertimbangkan izinnya. Bahkan di cabut. “Kalau tidak patuhi. Bisa kita rekom ke pusat izinnya di cabut,” demikian Haryono. (bul)