KPK Rilis Penunggak Pajak di Mataram

Para pengusaha hotel, restaurant dan hiburan hadir pada diseminasi program optimalisasi PAD di Pendopo Walikota Mataram, Kamis, 8 Agustus 2019. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis penunggak pajak hotel, hiburan dan restauran di Kota Mataram. Total tunggakannya mencapai miliaran rupiah. Pengusaha diminta segera menyetor ke kas daerah untuk menghindari penggelapan pajak.

Data disampaikan Korsupgab KPK, para penunggak pajak di antaranya, Hotel GL dengan tunggakan Rp1 miliar, Hotel LR Rp200 juta, Hotel B Rp154 juta, Hotel F Rp120 juta. Untuk restaurant di antaranya Lesehan GA Rp140 juta, Lesehatan TI Rp67 juta, rumah makan RP, Lesehan K dan rumah makan IS Rp71 juta.

Koordinator V KPK, Kunto Arianto mengungkapkan, tugas KPK tidak saja fokus pada penindakan, melainkan koordinasi, monitoring dan pencegahan. Dalam hal pencegahan sejak tahun 2016 – 2019, Komisi Antirasuah fokus pada pencegahan delapan area. Yakni, perencanaan penganggaran, pengadaan barang jasa lebih independen, perizinan menggunakan sistem online atau perbaikan manajemen ASN.

Baca juga:  Nunggak Pajak, Oknum Pejabat Pengusaha Katering Ditelusuri

Dalam konteks pencegahan dibutuhkan biaya. Biaya itu diambil dari biaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). “Banyak melihat dari sisi pengeluaran dan belanja. Dari sisi pendapatan belum banyak yang mengawasi,” kata Kunto pada diseminasi program optimalisasi PAD di Pendopo Walikota Mataram, Kamis, 8 Agustus 2019.

Pertumbuhan ekonomi di Mataram 8 pesen. Pertumbuhan ekonomi ini apakah selaras dengan pajak atau tidak, ataukah mengalir ke tempat lain. Pengawasan PAD KPK dan bank daerah sebagai mitra untuk menyediakan sistem memonitoring transaksi secara online. Yang difokuskan adalah hanya untuk pajak yang telah dipungut oleh pengusaha. Pengusaha berkewajiban menyetorkan pajak yang dipungut dari konsumen.

Baca juga:  Oknum Pejabat Diduga Nunggak Pajak Usaha Katering

Pemasangan alat ini tujuan memastikan setoran sama sesuai yang dilaporkan. Kunto mengharapkan pemasangan alat ini tidak menimbulkan resistensi dari petugas pajak.

“Pemasangan alat ini memberikan nilai tambah. Misalnya, mengurangi resiko kekurangan dari kasir. Manajeman dapat memantau omset. Secara otomatis langsung dipisahkan kewajiban disetor ke Pemda dan operasional,” tandasnya.

Dia mengingatkan, pengusaha yang tidak melakukan penyetoran pajak yang dipungut termasuk penggelapan pajak. Pajak dipungut tidak ada kaitanya dengan bencana yang melanda Lombok tahun 2018 lalu. “Pajak disetorkan telah dipungut. Beda dengan pajak penghasilan perusahaan,” demikian kata Kunto. (cem)