Disurati Gubernur, Lima Kabupaten Belum Sertakan Modal di Jamkrida

Indra Manthica (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Lima kabupaten di NTB sampai saat ini belum menyertakan modal untuk memperkuat perusahaan penjaminan kredit daerah, PT. Jamkrida NTB Bersaing. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyahpun telah bersurat. Lima kabupaten tersebut, Dompu, Sumbawa Barat, Sumbawa, Lombok Timur dan Lombok Utara.

Sementara lima kabupaten/kota yang telah menyertakan modalnya yaitu, Kabupaten Bima Rp1,5 miliar, Kota Bima Rp1 miliar, Lombok Barat Rp1 miliar, Lombok Tengah Rp1 miliar dan Kota Mataram Rp1 miliar. Sementara Pemprov NTB menyertakan modal terbesar Rp27 miliar.

“Saya sudah datang ke bupatinya dan membawa langsung surat dari gubernur. Tapi sampai saat ini belum ada respon. Satu rupiahpun belum ada yang dimasukkan. Entah apa persoalannya, kita ndak tau,” kata Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica.

Indra mengatakan, Jamkrida tetap mengharapkan penyertaan modal dari seluruh kabupaten/kota tanpa terkecuali. Lantaran, perusahaan daerah ini juga melakukan penjaminan kredit kepada para pelaku usaha, atau kepada pelaku UMKM yang tersebar di kabupaten/kota tanpa kecuali. “Meskipun tak ada penyertaan modalnya masuk. Kami tetap memberikan penjaminan kredit di bank, bagi UMKM atau pengusaha yang ada di kabupaten yang tidak ikut menyertakan modal pemerintah daerahnya,” kata Indra.

Sebab tak ada pengecualian untuk penjaminan, kepala daerah di masing-masing wilayah tersebut diharapkan memberi perhatian. Maksudnya agar PT. Jamkrida mampu memberikan penjaminan kredit kepada masyarakat lebih besar lagi. Sampai saat ini, PT. Jamkrida NTB Bersaing belum memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait modal inti. Jamkrida mengelola modal sebesar Rp32 miliar. Padahal, harus memenuhi ketentuan modal dasar Rp50 miliar.

“Modal kita masih dibawah standar ketentuan,” imbuhnya. Indra Manthica mengatakan, selain masih berharap kepada kabupaten-kabupaten yang belum menyertakan modal, tumpuan harapan juga kepada Pemprov NTB agar penyertaan modal ditambah. Penambahan penyertaan modal ini, untuk mengembangkan bisnis PT. Jamkrida agar dapat memberi kontribusi pendapatan lebih besar kepada daerah.

Jamkrida juga dituntut untuk membentuk unit usaha syariah. Mengingat, sistem keuangan syariah terus berkembang.  Apalagi Bank NTB Syariah telah konversi penuh dari konvensional. Seyogiyanya, Jamkrida juga harus memiliki unit usaha syariah untuk menjaminkan kredit-kredit UMKM yang ada di Bank NTB Syariah.

“Kita belum punya unit syariah. Karena penjaminan di Bank NTB sudah hilang, setelah Bank NTB konversi menjadi syariah. Untuk membentuk unit usaha syariah, harus ada dua orang DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan tiga pelaksana. Ini juga membutuhkan tambahan modal. Kalau tidak, ya tidak memberi lebih besar kepada daerah,” demikian Indra. (bul)