Pengelolaan Parkir, RSUD Legowo Rekanan Diputus Kontrak

RSUD Kota Mataram (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Maha Putra tak mempermasalahkan atau legowo pihak ketiga yang mengelola lahan parkir diputus kontrak. Pemutusan perjanjian kerjasama jika dinilai wanprestasi.

“Saya kira tidak masalah. Kita persilakan saja,” tegasnya dikonfirmasi, Senin, 5 Agustus 2019.

Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) sedang memfasilitasi penyelesaian tersebut. Anggapan dari Badan Keuangan Daerah (BKD), lanjut dr. Jack, sapaan akrabnya, rekanan memiliki tunggakan pajak yang belum dibayarkan ke kas daerah.

Tahun 2018 lalu, pajak tidak dibayar disebabkan oleh force majeur atau gempa bumi. Kejaksaan membantu menagih dan rekanan membayar Rp250 juta tunggakan pajak tersebut. “Kita menunggu hasil komunikasi dari TP4D, supaya tidak terkesan wanprestasi,” ucapnya.

Baca juga:  2020, Parkir Sembarang di Mataram akan Didenda Rp500 Ribu

Seandainya kerjasama diputus kontrak, RSUD akan melelang perusahaan mana yang mau mengelola parkir di rumah sakit. Prinsipnya, manajemen RSUD Kota Mataram tidak mau mengelola parkir. Dia menyadari akan kesulitan

mengelola parkir ditambah dengan tanggungjawab memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Jack menegaskan, pihaknya ingin bekerja profesional mengelola pelayanan kesehatan tanpa diganggu urusan lain yang bukan menjadi bidangnya. “Kita tidak ada kompetensi mengelola itu. Maunya kami bekerja profesional,” tandasanya.

Dorongan memutus kontrak kerjasama dengan pihak ketiga tidak terlepas dari hasil uji petik dilakukan BKD terhadap potensi pendapatan dari pajak parkir di RSUD Kota Mataram. BKD mencatat potensi mencapai Rp625 juta lebih. Namun demikian, rekanan hanya menyetor sekira Rp 250 juta.

Baca juga:  Realisasi Retribusi Parkir di Kota Mataram Masih Rendah

Kondisi demikian disangkal oleh Jack. Dikatakan, BKD bisa melakukan uji petik terhadap hasil pengelolaan lahan parkir. Hasil didapatkan rumah sakit kecil. Mereka menganggap parkir adalah fasilitas umum. “Oh tidak. Hasilnya yang kita terima kecil kok,”tandasnya.

Meskipun demikian, pihaknya tidak mau terburu – buru memutus kerjasama sembari menunggu hasil komunikasi Kejaksaan dengan rekanan. Sehingga, tidak ada kesan bahwa perusahaan pengelola jasa parkir wanprestasi. (cem)