Bangun Industri Galangan Kapal, Investor Korea Butuh 1.000 Hektare di Bandar Kayangan

Ilustrasi desain Global Hub, Kayangan, Lombok Utara. (Youtube/Lombok Utara Berjaya)

Mataram (Suara NTB) – Investor asal  Korea, Sungdong Industry Holding menunjukkan keseriusannya menanamkan investasi di Bandar Kayangan, Lombok Utara dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH.

Sungdong akan menanamkan investasi sebesar 1 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp14 triliun untuk membangun industri kapal di Bandar Kayangan. ‘’Untuk kawasan industri dengan segala kelengkapannya diperlukan tanah 1.000 hektare,’’ sebut Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 5 Agustus 2019 siang.

Ridwan yang ikut mendampingi gubernur dalam penandatangan MoU, Minggu (4/8) siang di Jakarta itu menjelaskan, Sungdong Industry Holding bukan hanya akan melakukan transfer teknologi. Tetapi akan memindahkan teknologinya menjadi milik Indonesia dan milik NTB.

Di awali dedngan pelatihan mengirim 300 orang kita ke Korea dan juga ada pelatihan-pelatihan singkat. Insya Allah pembangunan fisik dimulai awal 2020.  ‘’Global Hub mulai bergeliat mengubah takdir,’’ katanya.

Dijelaskan, MoU atau kesepakatan bersama ini untuk membangun dan mengoperasionalkan kompleks pembuatan kapal di Bandar Kayangan, Lombok Utara. MoU tersebut ditandatangani antara Pemprov NTB, Pemda KLU dan PT. Diamar Mitra Kayangan dengan PT. Sungdong Industry Group.

Sungdong Industry Group merupakan sebuah perusahaan yang terdaftar di Republik Indonesia yang memiliki kantor terdaftar di Lantai 28, Menara Kantor Ciputra, Kompleks Dunia Ciputra, Jl Pf. Satrio Kav. 3-1 Jakarta. Sedangkan PT. Diamar Mitra Kayangan merupakan perusahaan yang ditunjuk untuk mengembangkan kota baru yaitu Bandar Kayangan Lombok Utara sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017.

Dimana dalam PP tersebut, Bandar Kayangan Lombok Utara ditetapkan  sebagai  kawasan andalan nasional. Terdiri dari pelabuhan hub internasional, kompleks industri, komersial, sosial, dan daerah perumahan.

Ridwan menjelaskan, sejak 21 Juli 2019, PT. Diamar Mitra Kayangan dan Sungdong mengadakan beberapa pertemuan umum untuk bertukar gagasan dan rencana bisnis mereka di area dan perspektif kerjasama. Kemudian mencapai kesepakatan bersama untuk memulai proyek dalam jalur yang sama dalam membangun dan mengoperasikan galangan kapal kelas dunia di Bandar Kayangan.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Sungdong mengeluarkan letter of intent  yang menyatakan posisi terakhirnya untuk membangun galangan kapal di Bandar Kayangan dan Diamar Mitra Kayangan menjawab penerimaannya pada tanggal 2 Agustus 2019.

Pada tanggal 2 Agustus 2019, Sungdong dan Diamar mengadakan pertemuan untuk memperkenalkan proyek ini kepada Pemprov NTB dan mengonfirmasi untuk memperpanjang dukungannya untuk mewujudkan proyek ini. Pemprov NTB, Pemda KLU dan Diamar sesuai kewenangan masing-masing, memiliki kemauan dan niat yang kuat untuk mengalokasikan hampir 1.000 hektare dari 7.373 hektare lahan  untuk menjadi kota baru ke Sungdong untuk rencana bisnisnya.

Kawasan itu meliputi fasilitas galangan kapal / lepas pantai / pemeliharaan kelas dunia tertinggi, pembangkit listrik kerjasama dengan KEPCO (Korea Electric Power Corporation), impor dan ekspor bahan baku dan produk yang relevan. Kemudian pembangunan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan untuk melatih tenaga ahli dan sumber daya manusia setempat di Indonesia.

Dalam MoU tersebut, Pemprov NTB, Pemda KLU, Diamar dan Sungdong memiliki komitmen yang kuat untuk mempromosikan pembangunan ekonomi di Bandar Kayangan. Termasuk pengembangan kapasitas masyarakat lokal.

Dalam pasal 2 MoU tersebut, Pemprov NTB sesuai dengan kewenangannya akan memberikan kebijakan, peraturan, perizinan, dan tindakan hukum lainnya yang diperlukan, untuk mencapai tujuan. Kemudian  Pemda KLU  sesuai dengan kewenangannya akan memberikan kebijakan, peraturan, perizinan, dan tindakan hukum lainnya yang diperlukan, untuk mencapai tujuan.

Sementara PT. Diamar Mitra Kayangan akan melakukan izin lokasi dari 7.373 hektare yang diberikan kepadanya. Untuk melakukan pembebasan lahan hampir 1.000 hektare untuk Sungdong. Selain itu membantu Sungdong dalam memperoleh izin yang diperlukan dari pemerintah di semua tingkatan, serta dukungan dari para pemangku kepentingan. (nas)