Mataram ‘’Dikepung’’ PKL, Kontribusi ke PAD Nihil

PKL di lingkar selatan Kota Mataram tidak memberikan kontribusi apapun terhadap daerah. Apalagi saat musim haji, jumlah mereka semakin menjamur. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Keberadaan PKL (Pedagangan Kreatif Lapangan) di Kota Mataram, semakin menjamur. Sayangnya, keberadaan mereka sama sekali tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap PAD (Pendapatan Asli daerah).

‘’Mataram ini sudah dikepung PKL, saya kira langkah pencegahannya juga terlambat,’’ kritik Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., dalam rapat gabungan komisi-komisi Dewan bersama eksekutif di DPRD Kota Mataram, Kamis, 1 Agustus 2019.

Terlambatnya pencegahan ini, lanjut Wiska, setidaknya tergambar dari insiden adu mulut Kadis Perkim Kota Mataram dengan Apkli (Asosiasi PKL) ketika mereka akan ditertibkan. Padahal, dari keberadaan PKL ini Pemkot Mataram tidak pernah memungut retribusi. Justru, lanjut dia, informasi yang diterima Dewan, PKL dipungut antara Rp5 – Rp10 per hari. Pungutan itu disebut sebagai iuran kepada Apkli.

Seharusnya, banyaknya jumlah PKL ini mampu menyumbang PAD dari retribusi. Toh, banyak PKL di Kota Mataram dengan omzet lebih dari Rp300 ribu. Mataram, lanjut anggota Komisi Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., menggeliat luar biasa. Hanya saja, pesatnya perkembangan Kota mataram ini tidak diimbangi oleh solusi dari eksekutif. Eksekutif justru terkesan lamban. ‘’Jangan tahun depan ini (masalah PKL, red) lagi yang muncul,’’ tegasnya.

Oleh karena itu, anggota Komisi II, Misban Ratmaji, SE., meminta Pemkot Mataram tegas. ‘’Apa dasar Aplki memungut? Pemerintah saja memungut harus jelas dasar hukumnya, apalagi Apkli,’’ demikian politisi PKPI ini. Dia bahkan menyebut pungutan itu sebagai pungli. ‘’Kalau masih dipungut, lebih baik dilaporkan saja,’’ sarannya.

Menanggapi hal itu, Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., mengatakan bahwa penataan PKL ini merupakan tunggakan pekerjaan eksekutif. ‘’Dulu waktu masih ada Dinas Tata Kota, kita pernah meminta mereka memetakan dan membuat zonasi,’’ katanya. Zonasi ini sejatinya akan mempertegas bahwa tidak semua kawasan boleh dipakai berjualan oleh PKL.

‘’Tidak adanya zonasi ini membuat PKL semrawut,’’ akunya. Namun demikian, penataan PKL ini akan menjadi atensi Pemkot Mataram. Karena, menurut Eko, semua PKL di Kota Mataram tidak memiliki izin. Selain itu, belum ada batasan PKL yang boleh dikenakan retribusi. Ini, seharusnya menjadi pekerjaan Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan diminta memetakan PKL berdasarkan omzetnya. ‘’Saya kira ini tidak sulit,’’ cetusnya.

Pada bagian lain, Eko menegaskan bahwa pungutan yang dilakukan Apkli sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pemkot Matram. ‘’Jangan kemudian disimpulkan bahwa pungutan oleh Apkli adalah pungutan legal dari pemerintah,’’ pungkasnya. (fit)