APTI Tolak Pernyataan Kadis Perindustrian NTB Soal Larangan Tanam Tembakau

Sahminuddin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Provinsi NTB membantah pernyataan Kepala Dinas Perindustrian, Andi Pramaria terkait pendangannya yang cenderung tak mendukung penanaman tembakau virginia Lombok, bahkan terkesan merekomendasikan pengalihan ke komoditas lain. Tembakau juga dianggap memiskinkan.

Ketua APTI Provinsi NTB, Sahminuddin mengatakan, pelarangan penanaman tembakau berkaitan erat dengan ketidakpahaman tentang APBN. Tembakau telah menghidupkan masyarakat petani di Lombok turun temurun. Multiflier efek ekonominya juga tidak kecil.

Produksi tembakau Indonesia setiap tahun dikemukakan oleh Ketua APTI NTB di bawah 55.000 ton. Sementara kebutuhan bahan baku rokok setiap tahun mencapai 90.000 ton sampai 100an ribu ton. Produksi sendiri masih di bawah kebutuhan nasional.

Pandangan kepala dinas dianggap berbalik. Lalu jika penanaman tembakau virginia Lombok dihentikan, ke mana lapangan pekerjaan masyarakat akan dikonversi. Pendapatan negara juga ke mana akan dicarikan. Tembakau memberikan dampak yang tidak kecil bagi negara. Secara Nasional, tahun 2006 diprediksi rokok Indonesia 2025  kurang lebih 250 miliar batang. Kenyataan,  tahun 2014 sudah tembus 360 miliar batang.

Besar cukai tembakau 2014 rata – rata Rp425 per batang. Target cukai tembakau 2015 Rp 160 tahun. Dan mulai 2014, provinsi seluruh Indonesia menerima pajak rokok. Serapan tenaga kerja dari tembakau dan rokok meliputi petani tembakau 2,5 juta, petani cengkeh 1,5 juta. Buruh, karyawan, pedagang rokok  dan lainnya 30 juta.

Sementara jumlah 34 juta orang tenaga kerja setara dengan 25 % angkatan kerja nasional. Bila setiap satu persen pertumbuhan ekonomi Indonesia cuma menyerap 450 orang, maka dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 – 5.3 % per tahun, maka tenaga kerja yang terserap 2,25 juta orang sampai  2,335 juta orang pertahun.

Masih menurut Sahminuddin, untuk mengganti 34 juta orang tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi 5 %, butuh waktu 81 tahun lebih. “Itupun khusus diperuntukkan untuk tenaga kerja tembakau, cengkeh dan rokok. Siapa yang mampu? Suatu hal yang mustahil,” ujarnya.

Produksi tembakau Indonesia dari semua jenis tembakau 200 ribu ton – 250 ribu ton per tahun. Termasuk di dalamnya produksi tembakau Virginia FC 50 ribu ton – 55 ribu ton per tahun . Sementara kebutuhan tembakau Virginia FC Nasional 90 ribu ton – 120 ribu ton per tahun.

Di tahun 2025 diperkirakan produksi rokok Indonesia 600 miliar batang, dengan istimasi kebutuhan tembakau rata rata 1gram per batang rokok. Maka kebutuhan tembakau Indonesia mencapai 600 ribu ton.  Khusus untuk Tembakau Virginia FC dari yang 600 ribu ton, berkisar antara 200 ribu ton – 275 ribu ton.

“Bukankah hal tersebut peluang besar bagi NTB, khususnya Lombok yang memiliki lahan yang potensial untuk Tembakau Virginia mencapai 58.500 hektar (disbun NTB, 2006),” papar Sahminuddin. Skup NTB. Produksi tembakau Virginia FC Lombok 35 ribu ton – 50 ribu ton per tahun. Setara dengan 80- 90 % produksi tembakau Virginia FC nasional. Luas lahan yang tertanam di Lombok khususnya Virginia 16 ribu hektar – 25 ribu hektar per tahun.

Jumlah Hari Kerja Orang (HKO) di usaha tani Tembakau Virginia Lombok 400 – 600 HKO per hektar. Upah tenaga kerja 2019 berkisar antara Rp80 ribu sampai dengan Rp90 ribu per HKO. Sementara dengan luas yang tertanam 2019 untuk ongkos tenaga kerja paling tidak Rp 1 triliun sampai Rp 1,1 triliun. Dihitung dgn keuntungan petani, akan mencapai Rp 1,5 triliun.

“Adakah usaha komoditas selain Tembakau virginia yang mampu memberikan perputaran uang sebesar Rp1,5 triliun dalam jangka waktu 6 bulan di Lombok? Belum dihitung dari produksi tembakau rajangan atau tembakau rakyat,” kata Sahminuddin. Kontribusi tembakau NTB kepada negara dari cukai tembakau, mengurangi impor tembakau Virginia FC, diekspor (mendatangkan devisa dan menghemat devisa negara). Menyediakan lapangan kerja untuk NTB, Menyediakan lapangan kerja dan pendapatan untuk provinsi tempat pabrik rokok.

Pendapatan untuk provinsi dan kabupaten kota di NTB. Retribusi penjualan tembakau, izin operasional perusahaan mitra petani. Pajak rokok, DBH-CHT, pajak secara tidak langsung, tersedianya lapangan kerja. Terjaganya stabilitas keamanan sosial. Pendapatan perusahaan dan buruh pabrik rokok, pendapatan buruh tani tembakau, pendapatan petani tembakau dan multi efek lainnya bagi masyarakat Lombok khususnya dan NTB umumnya. (bul)