Serapan APBN 19 Satker di NTB Nol

Syarwan (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyerapan APBN  pada 19 Satuan Kerja (Satker) di NTB masih nol. Padahal, tahun anggaran 2019 sudah berjalan enam bulan.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM meminta Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota mendorong percepatan realisasi anggaran yang sudah diperuntukkan untuk membiayai pembangunan di NTB. Sehingga multiplier effect-nya dapat dirasakan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan, Syarwan dikonfirmasi usai bertemu Penjabat Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si di ruang kerjanya, Rabu, 31 Juli 2019 siang. Syarwan ditemani sejumlah pejabat Kanwil DJPB menghadap Penjabat Sekda NTB.

Baca juga:  TPTGR Segera Adili Penunggak Kerugian Daerah

Ia menjelaskan, tujuan kedatangannya ke Pemprov NTB untuk menyampaikan perkembangan realisasi belanja APBN di NTB. Termasuk juga mendorong Pemda lebih aktif menyosialisasikan kredit Ultra Mikro (UMi) agar lebih banyak masyarakat mendapatkan fasilitas kredit dengan bunga sangat rendah tersebut.

Syarwan membeberkan, 19 Satker yang serapan anggarannya masih nol sampai akhir Juni 2019. Antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dengan pagu Rp1 miliar, Diskop UKM Lombok Barat Rp500 juta, Disperindag Lombok Barat Rp4 miliar.

Kemudian, Diskop UKM Lombok Tengah Rp950 juta, Diskop UKM Lombok Timur Rp950 juta, Diskop UKM Perindag Lombok Utara Rp950 juta, Dinas Perdagangan Kota Mataram Rp5,5 miliar. Selanjutnya, Disnakertrans NTB Rp429 juta lebih, Disnakertrans Lombok Timur Rp245 juta, Sekretariat Daerah NTB Rp208 juta lebih.

Baca juga:  Ratusan Miliar Dana Bencana Mengendap Jadi Catatan BPKP

Selain itu, Disnakertrans Lombok Tengah Rp790 juta, Disperindag Lombok Timur Rp4 miliar, Diskop UKM Perindag Lombok Utara Rp11,5 miliar. Kemudian Diskop UKM Perindag Lombok Utara Rp2,3 miliar.

Pembangunan Infrastruktur Permukiman Lombok Tengah Rp4,4 miliar lebih, Pembangunan Infrastruktur Permukiman Lombok Timur Rp4,9 miliar, Pembangunan Infrastruktur Permukiman Sumbawa Barat Rp1,225 miliar, Pembangunan Infrastruktur Permukiman Dompu Rp1,7 miliar lebih dan Pembangunan Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi NTB Rp167,5 miliar lebih. (nas)