Rakor Bahas Kemiskinan, Wagub NTB Beri Arahan Soal Data

Hj.Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/diskominfotikntb)

Mataram (Suara NTB) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menegaskan bahwa kendala dan permasalahan yang harus dibenahi adalah terkait data sasaran penduduk miskin yang belum valid.

‘’Perlu validasi data dan update sasaran penduduk miskin berdasarkan by name by address,’’ katanya saat memimpin rapat koordinasi teknis terbatas, Senin, 22 Juli 2019.

Rakor teknis terbatas dihadiri, Penjabat Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si, Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, MT, Plt. Kepala Dinas Kominfotik NTB, GP. Aryadi, S.Sos.MH dan Kepala BPS NTB, Suntono beserta jajarannya.

Dengan validasi data dan update sasaran penduduk miskin by name by address, sehingga pelaksanaan dari program-program nasional untuk masyarakat miskin menjadi tepat sasaran. ‘’Dan harus dilaksanakan lebih cepat,’’ tegasnya.

Baca juga:  Pemprov NTB Terus Upayakan Percepatan Penurunan Kemiskinan

Karena itu, validasi data sasaran akan segera dilakukannya secara terintegrasi bersama seluruh instansi terkait, terutama pemerintah desa dan dusun. Karena disitulah letaknya pendataan dan validasi itu dilakukan.

Proses pemutakhiran data penduduk miskin akan dilakukan melalui metode rembug desa. Dan seluruh rumah tangga miskin akan dipasang label/stiker.

Umi Rohmi juga mengungkapkan bahwa masih adanya penduduk yang secara ekonomi sudah mampu/kaya materi, tetapi masih mau menerima Raskin. Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah kemiskinan yang kita hadapi bukan hanya miskin ekonomi, tetapi juga miskin secara mentalitas.

Kepala BPS NTB,  Suntono mengatakan, upaya menurunkan kemiskinan, pada prinsipnya sangat ditentukan oleh efektivitas dan pelaksanaan program-program intervensi yang digulirkan pemerintah telah tepat sasaran. Program-progran intervensi itu yaitu distribusi beras miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan NBPNT.

Baca juga:  Satu Tahun Zul-Rohmi, Pemprov NTB Bagikan KIAP untuk Yatim Piatu

Masih tingginya GK (garis kemiskinan) di NTB, antara lain disebabkan distribusi beras miskin belum tepat sasaran. Faktanya menurut Kepala BPS NTB,  Suntono, dari hasil survei yang dilakukannya, ternyata 27,6 peren dari penduduk yang paling miskin (desil 1) dan mestinya mendapatkan raskin/rastra, ternyata tidak menerima raskin/NBPNT. Sebaliknya terdapat 20,8 persen penduduk mampu/kaya materi (desil 10) ternyata menerima raskin.

Demikian juga, 72 persen rumah tangga miskin di NTB tidak menerima KPS. Apabila program-program penanggulangan kemiskinan tersebut tepat sasaran, maka pihaknya yakin garis kemiskinan di NTB dapat ditekan hingga 8,5 persen. (nas/r)