NTB Terus Perkuat Program Penanggulangan Kemiskinan

Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah memimpin rapat koordinasi (Rakor) teknis terbatas bersama Penjabat Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si, Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, Kepala Bappeda NTB, Ir.Wedha Magma Ardhi, MT, Plt. Kepala Dinas Kominfotik NTB, GP. Aryadi, S.Sos.MH dan Kepala BPS NTB, Suntono beserta di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin, 22 Juli 2019. (Suara NTB/diskominfotikntb)

Mataram (Suara NTB) – Penduduk miskin di NTB pada maret 2019  14,56 persen. Menurun tipis (0,07 persen) dibanding September 2018 sebesar 14,63 persen. Penurunan tersebut tidak membuat pasangan Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah merasa puas.

Meski mengapresiasi kinerja penanganan kemiskinan tersebut, karena di tengah kondisi bencana, NTB tetap menjadi daerah di Indonesia yang sangat progesif dalam penurunan angka kemiskinan. Namun penurunan tipis tersebut, justru dijadikannya pelecut dan bahan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program agar tepat sasaran dan menyentuh langsung akar masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat.

Wakil Gubernur (Wagub) yang akrab disapa Umi Rohmi saat memimpin rapat koordinasi teknis terbatas bersama Penjabat Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si, Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, MT, Plt. Kepala Dinas Kominfotik NTB, GP. Aryadi, S.Sos. MH dan Kepala BPS NTB, Suntono beserta jajarannya, di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin, 22 Juli 2019, mengajak para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya untuk terus menggencarkan dan memperkuat pelaksanaan program-program intervensi penanggulangan penduduk miskin.

Wagub meminta jajarannya terus mencermati dan mengkaji, penyebab dan kendala-kendala  atau faktor-faktor yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan berjalan lambat.

Baca juga:  NTB Usulkan Perbaikan 3.000 RTLH Tiap Tahun

Pada rapat tersebut, Wagub meminta masukan dari Kepala BPS -NTB, Suntono, yang berdasarkan rilis data BPS, presentase kemiskinan di NTB masih berada di bawah nasional (9,41persen). Namun dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan dan ketimpangan kemiskinan (gini ratio), NTB justru lebih baik dari angka nasional, yakni nasional 0,382 dan NTB 0,379.

Itu artinya tingkat dan kedalaman kemiskinan yang dialami oleh masyarakat NTB tidaklah terlalu parah, sehingga lebih mudah untuk menanggulanginya.

Untuk itu, Wagub ingin mendapatkan kajian menyeluruh terkait kondisi tersebut, sehingga Pemda NTB dan seluruh stakeholder dapat melakukan langkah-langkah intervensi secara tepat sasaran.

Suntono menjelaskan bahwa pendekatan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonominya. Yakni kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar non makanan.

Kebutuhan dasar makanan, kata Suntono adalah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2100 kkalori perkapita perhari (diwakili paket komoditi kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 komoditi).

Sedangkan kebutuhan dasar non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Beras dan Rokok

Suntono menjelaskan bahwa komoditi makanan yang mendominasi terbentuknya Garis Kemiskinan  (GK) di NTB adalah pengeluaran untuk makanan, yakni beras (21,41 persen) dan rokok (11,95 persen).

Baca juga:  Kisah Sedih Purnama Hadi, Pernah Mati Suri dan 18 Tahun Hanya di Tempat Tidur

‘’GK di NTB sebesar 74,54 persen. Hal tersebut karena pengeluaran untuk membeli makanan,’’ ungkapnya. Kemudian hanya 25,46 persen saja untuk pengeluaran non makanan seperti perumahan hanya sebesar 8,59 persen di kota dan 9,55 persen di pedesaan.

Lebih lanjut Kepala BPS menjelaskan bahwa upaya menurunkan kemiskinan, pada prinsipnya sangat ditentukan oleh efektivitas dan apabila pelaksanaan program-program intervensi yang digulirkan pemerintah telah tepat sasaran. Yaitu distribusi beras miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan NBPNT.

Ia menjelaskan, masih tingginya GK di NTB, antara lain disebabkan karena distribusi beras miskin belum tepat sasaran. Faktanya kata Suntono, dari hasil survei yang dilakukannya, ternyata 27,6 peren dari penduduk yang paling miskin (desil 1) dan mestinya mendapatkan raskin/rastra, ternyata tidak menerima raskin/NBPNT. Sebaliknya terdapat 20,8 persen penduduk mampu/kaya materi (desil 10) ternyata menerima raskin.

Demikian juga, 72 persen rumah tangga miskin di NTB tidak menerima KPS. Apabila program-program penanggulangan kemiskinan tersebut tepat sasaran, maka pihaknya yakin garis kemiskinan di NTB dapat ditekan hingga 8,5 persen. (nas/r)