Percepat Industrialisasi, NTB Harus Naikkan Kelas Produk Lokal dan Substitusi Impor

Ilustrasi produk lokal NTB (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB harus membuat rancangan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang terkait dengan pengembangan industrialisasi. Untuk mempercepat industrialisasi dalam jangka pendek, Pemprov NTB disarankan menaikkan kelas produk lokal dan melakukan substitusi impor.

Pemerhati Ekonomi Universitas Mataram, Dr. Firmansyah, SE, M. Si mengatakan, harus ada yang bisa dilakukan dalam jangka pendek. Sehingga  industrialisasi yang sering diwacanakan Pemprov NTB kelihatan hasilnya dalam waktu dekat.

‘’Untuk jangka pendek menurut saya yang lebih mudah diintervensi saat ini menaikkan kelas produk lokal yang kita punya. Sehingga mereka bisa menguasai pasar lokal,’’ kata Firmansyah dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu, 20 Juli 2019.

Setelah menaikkan kualitas produk lokal, NTB juga perlu melakukan substitusi impor. Produk-produk luar yang membanjiri NTB dapat digantikan dengan produk lokal. Menurut Firmansyah, produk-produk luar yang dibutuhkan masyarakat NTB seperti sabun, shampo, bumbu-bumbuan dapat digantikan dengan produk lokal.

Bahkan, kata Firmansyah, UMKM NTB sudah ada yang bisa memproduksi sabun. Jika produk lokal mampu menguasai pasar NTB dengan intervensi kebijakan dari Pemda, maka IKM akan bergairah.

‘’Baru bisa cepat menurunkan kemiskinan. Terus ada sentra-sentra industri yang terintegrasi. Sehingga, di samping tempat berproduksi. Juga sebagai tempat kunjungan,’’ katanya.

Dalam industrialisasi, kata Firmansyah tak sembarangan produk yang bisa dibuat. Produk olahan maupun mesin yang dibuat harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal.

‘’Bagaimana caranya produk seperti shampo dan sabun, bumbu-bumbuan  yang merupakan produk perusahaan besar itu tergantikan oleh produk UMKM kita. Ini perlu gerakan besar,’’ kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram ini.

Menurutnya, untuk menaikkan kelas produk lokal agar mampu menggantikan produk-produk perusahaan besar tidak membutuhkan teknologi tinggi. Tinggal nanti, Pemda membuat regulasi tentang penggunaan produk-produk lokal yang diawali dari PNS dan sekolah-sekolah milik Pemda.

Firmansyah menambahkan, konsep industrialisasi yang dibuat Pemprov NTB sudah cukup bagus. Hanya saja definisi industrialisasi yang lebih cepat dalam jangka pendeka ini adalah menaikkan kelas produk lokal dan melakukan substitusi impor. UMKM-UMKM yang memproduksi produk olahan harus dinaikkan kelasnya. Mereka perlu diarahkan memproduksi produk yang menjadi kebutuhan masyarakat NTB.

Baca juga:  Kembangkan Industri Peternakan, Kesinambungan Bahan Baku Jadi PR NTB

‘’Industrialisasi tak segampang yang kita bicarakan, butuh proses. Cuma, tahapan-tahapannya harus kita letakkan dulu dasarnya. Kita bantu dia kuantitas dan kualitas produk bisa naik kelas,’’ imbuhnya.

Dalam industrialisasi, lanjut Firmansyah yang pertama kali harus dibenahi adalah pasar. Nantinya produksi akan mengikuti permintaan pasar.

‘’Kita harus tahu dulu, pasar maunya apa, jumlahnya berapa. Sehingga apa yang diproduksi UMKM sesuai keinginan pasar. Bukan sesuai keahliannya atau apa yang dia bisa buat,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) menyatakan sedang menyusun roadmap pengembangan industrialisasi. Dalam roadmap tersebut nantinya akan terencana secara detail industrialisasi dalam jangka pendek, menangah dan panjang di NTB.

‘’Prinsipnya barang row material minimal jadi setengah jadi. Ada proses nilai tambah di dalam daerah. Justru itu makanya perlu roadmap. Kita upayakan tahun ini selesai roadmapnya,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP.

Ardhi mengatakan, pihaknya sedang memetakan apa yang akan dilakukan untuk jangka pendek. Untuk jangka pendek, industrialisasi yang kelihatan segera terealisasi adalah pembangunan pabrik pakan ternak.

Selain itu, Pemprov juga akan melakukan pendataan industri yang sudah jalan saat ini. Misalnya, industri makanan yang sudah berkembang di NTB seperti Phoenix. Apakah bisa Industri Kecil Menangah (IKM) menjadi pemasok di industri makanan tersebut. ‘’Itu kita akan bicara dengan pelaku industrinya,’’ katanya.

Penyusunan roadmap industrialisasi kata Ardhi juga dibahas dengan Dewan Riset Daerah (DRD). Dengan penyusunan roadmap, maka akan kelihatan target-target yang akan dicapai untuk jangka pendek, menengah dan panjang.

‘’Industri yang sudah ada kita perkuat, kecuali yang belum ada. Kecuali yang industri baru untuk skenario jangka panjang,’’ tandas mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk segera merealisasikan industrialisasi di NTB. Tahun depan, gubernur menargetkan sudah berdiri pabrik pakan ternak di NTB.

Baca juga:  2020, Pemprov Wajibkan OPD Gunakan Mesin Produk IKM Lokal

Gubernur juga menunjuk langsung tiga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan misi pendirian pabrik pakan ternak di NTB ini. Tiga pimpinan OPD itu adalah Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, dan Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si.

Selain target mendirikan pabrik pakan ternak, sejumlah target lain juga harus dicapai dalam waktu dekat. Pembangunan kawasan industri yang dijanjikan oleh Bappenas, menurut Gubernur harus ditindaklanjuti oleh Kepala Bappeda NTB dan Kadis Perindustrian NTB.

Pembangunan smelter juga merupakan harga mati bagi gubernur.  Untuk mempercepat pendirian smelter, gubernur meminta Gita Ariadi dan Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. H. Muhammad Husni, M.Si untuk mencurahkan perhatiannya.

Selain itu, komitmen pendirian pabrik penggilingan padi oleh Bulog juga harus dimulai. Untuk memuluskan komitmen ini, gubernur menegaskan Pemprov NTB siap memberikan dukungannya jika memang Bulog membutuhkan kemudahan. Untuk target ini, gubernur secara khusus menunjuk Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Wirajaya Kusuma untuk mengawalnya.

Sentra industri logam dan permesinan di Lotim juga masuk dalam daftar prioritas gubernur. Untuk mengawal rencana ini, Dr.Zul menunjuk Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Ir. Andi Pramaria dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM untuk membuat rencana kerja yang terukur.

Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, M.Si, gubernur meminta agar rencana membangun pengolahan sampah dan industri pengolahan hasil hutan bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Kadis Perikanan dan Kelautan diminta memastikan NTB segera memiliki industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan. Kadis Perdagangan diminta memastikan semua industri pengolahan yang dibangun terbuka dan tersedia pasarnya.

NTB swasembada telur juga harus segera digeber. Peternakan ayam dan petelur harus segera direalisasikan. Target ini akan dibebankan kepada Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani dan Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si. (nas)