Kontraktor Lokal Jangan Pinjam Bendera Perusahaan Luar

Azhar (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM mengatakan, sebenarnya tidak ada kontraktor luar yang mengerjakan proyek APBD kecuali dibawa oleh kontraktor lokal. Untuk itu, ia mengharapkan kontraktor lokal jangan meminjam bendera perusahaan luar untuk memenangkan proyek yang dibiayai APBD.

‘’Harapan saya kontraktor lokal jangan main curang. Jangan pinjam-pinjam perusahaan luar. Pakailah perusahannya yang ada,’’ kata Azhar dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 21 Juli 2019 siang.

Azhar mengatakan, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) No. 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Di mana, dalam Pergub ini mewajibkan kontraktor luar melakukan kerja sama operasional (KSO) dengan kontraktor lokal untuk proyek-proyek konstruksi besar.

Azhar menjelaskan, kewajiban KSO tersebut mengatur untuk proyek-proyek yang anggarannya berasal dari APBD. Sedangkan proyek-proyek yang dibiayai APBN, tidak masuk dalam aturan tersebut.

‘’Karena kita, ketika Pergub itu dibuat kesiapan kontraktor lokal sangat siap sekali. Mereka kualifikasinya  mulai dari besar, menengah dan  kecil ada semua. Tapi memang kontraktor kita pada umumnya banyak yang kecil,’’ ungkapnya.

Baca juga:  Polda NTB Tangani Lima Kasus Dugaan Penyimpangan Dana RTG

Karena banyak kontraktor lokal yang masuk kategori kecil, sehingga Pemprov punya inisiatif melindungi mereka. Dengan mewajibkan kontraktor luar bekerjasama dengan kontraktor lokal untuk proyek-proyek konstruksi dengan nilai Rp25-100 miliar ke atas.

Dengan terbitnya Pergub ini, lanjut Azhar, diharapkan kontraktor lokal semuanya bisa bekerja alias tak menganggur. Sehingga mereka mendapatkan pengalaman, kemudian menjadi besar dan mampu bersaing ke luar NTB.

Tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) NTB melakukan sertifikasi badan usaha. Kemudian sertifikasi tenaga ahli maupun tenaga kerja konsruksi yang ada di NTB. ‘’LPJK melakukan sertifikasi, sebelumnya dilakukan pembinaan terhadap rekanan maupun tenaga kerja,’’ katanya.

Dengan pembinaan yang dilakukan diharapkan ke depan banyak kontraktor lokal yang berkiprah di daerah lain. Kontraktor lokal diminta jangan hanya bermain di kandang sendiri.

Data jumlah kontraktor dan konsultan di NTB hingga Desember 2018. Jumlah konsultan di NTB  mulai kelas  kecil (K1)  sampai kelas menengah (M)  sebanyak 198 perusahaan. Sedangkan jumlah kontraktor di NTB mulai kelas K1 sampai menengah (M)  sebanyak  2.710 rekanan. Dengan rincian kontraktor kelas K1 sebanyak 2.265 rekanan.

Baca juga:  Pemerintah akan Bangun Guest House dan Homestay Tahun Depan

Rincian sebaran kontraktor di 10 kabupaten/kota. Kontraktor katagori kecil K1 sebanyak 2.265 rekanan, K2 175 rekanan dan K3 sebanyak 106 rekanan. Untuk kontraktor kategori menengah dibagi dua, M1 dan M2. Untuk kontraktor menengah M1 sebanyak 121 rekanan dan M2 sebanyak 32 rekanan. Sedangkan kontraktor besar, juga dua jenis B1 dan B2. Jumlah kontraktor besar B1 sebanyak 9 rekanan dan B2 sebanyak 2 rekanan.

Kontraktor kecil K1 dan K2 banyak tersebar di 10 kabupaten/kota. Untuk kontraktor kecil K1 di Lombok Barat sebanyak 190 rekanan, Lombok Tengah 331 rekanan, Lombok Timur 252 rekanan, Sumbawa 307 rekanan, Dompu 190 rekanan, Bima 69 rekanan, Sumbawa Barat 305 rekanan, Lombok Utara 127 rekanan, Kota Mataram 308 rekanan dan Kota Bima 186 rekanan.

Sedangkan kontraktor kecil K2 di Lombok Barat 23 rekanan, Lombok Tengah 20 rekanan, Lombok Timur 19 rekanan, Sumbawa 17 rekanan, Dompu 12 rekanan, Bima 4 rekanan, Sumbawa 16 rekanan, Lombok Utara 6 rekanan, Kota Mataram 39 rekanan dan Kota Bima 19 rekanan. (nas)