REI Minta Kuota Rumah Subsidi Tambahan

Ilustrasi rumah subsidi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Akibat tingginya permintaan, kuota rumah subsidi, habis. Real Estate Indonesia (REI) tengah meminta penambahan kuota kepada pemerintah. Dalam pertemuan dengan Kementerian PUPR, REI meminta penambahan kuota secara nasional sebanyak 350.000 unit rumah subsidi.

Kuota penambahan ini, bila disetujui selanjutnya akan dibagi – bagi ke semua provinsi di Indonesia. Ketua REI Provinsi NTB, H. Heri Susanto menyebut, dengan habisnya kuota nasional ini, pengembang kelimpungan. Sementara tidak sedikit rumah-rumah yang telah dibangun. Jika tak jual dengan subsidi pemerintah, berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah mengaksesnya.

Tahun 2018 ini, NTB mendapatkan 8000-an unit kuota rumah subsidi. Dari awalnya 5 ribuan unit. Dari total kuota ini, 4.000 unit telah akad. “Bagaimana mau menghabiskan kuota NTB, sementara kuota secara nasional telah habis,” jelas H. Heri Susanto. Harga rumah subsidi sesuai ketentuan terbaru Rp158 juta.

Baca juga:  Warga Setujui Pembangunan Rumah Subsidi Sembung Palace

Harga ini berlaku efektif pada 18 Juli ini. REI tengah mengupayakan agar pemerintah memberikan penambahan kuota. Tahun 2019 ini, jumlah rumah subsidi yang dilaporkan akan dibangun oleh para pengembang mencapai belasan ribu unit. Diantaranya telah terbangun ada yang dalam tahap pembangunan, ada juga yang tengah finishing.

Dengan ludesnya kuota rumah subsidi ini, pengembang kelabakan. H. Heri Susanto memastikan, hampir seluruh pengembang yang ada di REI NTB fokus pada pembangunan rumah subsidi. Alasannya, karena permintaan rumah subsidi yang terus meningkat. Sejalan dengan tingginya angka backlog (kekurangan) rumah di NTB.

Baca juga:  NTB Usulkan Perbaikan 3.000 RTLH Tiap Tahun

Selain itu, alasan masih lemahnya daya beli masyarakat untuk rumah komersil mengakibatkan pengembang berloma-lomba membangun rumah subsidi. “Sudah dibangun, subsidinya habis. Jelas kelimpunganlah pengembang,” demikian H. Heri.

Tahun ini pembangunan  rumah subsidi secara nasional hanya mencapai 168.000 unit dengan rincian FLPP 68.000 unit dan SSB sebesar 100.000 unit. Adapun realisasi penyaluran FLPP per Mei ini lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya dan lebih minim kendala.

Pasalnya, penyaluran KPR FLPP tahun lalu terhambat oleh sejumlah perubahan kebijakan, terkait pengawasan kualitas bangunan rumah subsidi yang dibangun oleh pengembang. Baik FLPP maupun SSB merupakan KPR bersubsidi. Sehingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat mencicil dengan bunga 5% hingga masa cicilan paling lama 20 tahun. (bul)