Harus Ada Cara Luar Biasa Percepat Penurunan Angka Kemiskinan

Ilustrasi (Kemiskinan)

Mataram (Suara NTB) – Persentase angka kemiskinan di NTB periode September 2018 ke Maret 2019 turun sebesar 0,07 persen. Pada September 2018, angka kemiskinan di NTB sebesar 14,63 persen, turun menjadi 14,56 persen pada Maret 2019.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, harus ada cara luar biasa untuk menurunkan angka kemiskinan agar lebih signifikan. Saat ini, Pemprov NTB sedang mendorong percepatan industrialisasi di dalam daerah.

‘’Mesti ada cara-cara luar biasa yang bisa memangkas kemiskinan secara signifikan. Industrialisasi itu upaya kita serius mengatasi kemiskinan,’’ kata gubernur dikonfirmasi di Mataram, Selasa, 16 Juli 2019.

Dengan adanya industri, katanya, maka masyarakat mempunyai banyak opsi untuk bekerja. Apabila masyarakat punya pekerjaan yang formal, maka jaminan kesehatan dan pendidikan anak-anaknya sudah terjamin.

Bahkan gubernur sudah memberikan arahan kepada OPD terkait untuk mempercepat hadirnya industrialisasi di NTB. Tahun depan, gubernur menargetkan pabrik pakan sudah terbangun di NTB.

Gubernur menunjuk langsung tiga pimpinan OPD untuk mewujudkan misi pendirian pabrik pakan ternak di NTB ini. Tiga pimpinan OPD itu adalah Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, dan Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si.

Selain target mendirikan pabrik pakan ternak, sejumlah target lain juga harus dicapai dalam waktu dekat. Pembangunan kawasan industri yang dijanjikan oleh Bappenas, menurut Dr. Zul harus ditindaklanjuti oleh Kepala Bappeda NTB dan Kadis Perindustrian NTB.

Pembangunan smelter juga merupakan harga mati bagi gubernur. Untuk mempercepat pendirian smelter, gubernur meminta Gita Ariadi dan Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. H. Muhammad Husni, M.Si untuk mencurahkan perhatiannya.

Komitmen pendirian pabrik penggilingan padi oleh Bulog juga harus dimulai. Untuk memuluskan komitmen ini, gubernur menegaskan Pemprov NTB siap memberikan dukungannya jika memang Bulog membutuhkan kemudahan. Untuk target ini, gubernur secara khusus menunjuk Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Wirajaya Kusuma untuk mengawalnya.

Sentra industri logam dan permesinan di Lotim juga masuk dalam daftar prioritas gubernur. Untuk mengawal rencana ini, Dr.Zul menunjuk Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Ir. Andi Pramaria dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM untuk membuat rencana kerja yang terukur.

Baca juga:  Kisah Sedih Purnama Hadi, Pernah Mati Suri dan 18 Tahun Hanya di Tempat Tidur

Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, M.Si, gubernur meminta agar rencana membangun pengolahan sampah dan industri pengolahan hasil hutan bisa direalisasikan dalam waktu dekat.  Begitu juga Kadis Perikanan dan Kelautan diminta agar memastikan NTB segera  memiliki industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

Target NTB swasembada telur juga harus segera digeber. Peternakan ayam dan petelur harus segera direalisasikan. Target ini akan dibebankan kepada Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani dan Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si.

Terpisah, Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP mengatakan, penurunan persentase kemiskinan di NTB sesuai rilis BPS, Senin (15/7) cukup menggembirakan dan memberikan optimisme  bagi pencapaian target-target NTB Gemilang. Meski proyeksi Bappenas bahwa pascabencana gempa bumi angka kemiskinan  NTB akan naik menjadi 15,88 persen.

Namun  kemiskinan NTB bulan Maret 2019 turun 0,07 persen. Meskipun melambat, tetapi persentase angka kemiskinan turun dari 14,63 persen menjadi  14,56  persen pada Maret 2019.

Ardhi mengatakan, penurunan angka kemiskinan NTB tersebut didukung oleh penurunan jumlah kemiskinan pedesaan yang relatif signifikan yaitu dari 13,69 persen pada bulan September 2018  menjadi 13,45 persen  pada bulan Maret 2019. Hal tersebut mengimbangi peningkatan persentase jumlah penduduk miskin perkotaan dari 15,66 persen  pada bulan September 2018, kemudian naik menjadi 15,74 persen.

Ia menjelaskan, inflasi NTB turun per Maret 2019 sebesar 2,45 persen dibandingkan dengan tahun  sebelumnya  3,16 persen. Jika dilihat inflasi di Kota Mataram  per Maret 2019 sebesar 3,15 persen, ada kenaikan 0,21 persen  dari inflasi per Maret  tahun 2018 yang sebesar 2,94 persen.

‘’Adapun Kota Bima sebaliknya mengalami penurunan sebesar  0,48 persen. Inflasi Kota Bima per Maret 2019  menjadi  3,22 persen sedangkan pada bulan Maret 2018 inflasi pada angka 3,70 persen,’’ kata Ardhi, Selasa, 16 Juli 2019 siang.

Jika dilihat dari garis kemiskinan NTB mengalami kenaikan dari Rp 373,566 per kapita pada bulan  September 2018 menjadi Rp 384,880 per kapita pada bulan  Maret 2019.   Hal ini menunjukan, semakin besarnya pengeluaran masyarakat untuk mencukupi kebutuhan dasar setara 2100 kkal.

Baca juga:  Murah Hati, Saudari Purnama Hadi Dambakan Bisa Kuliah

Garis kemiskinan perkotaan per maret 2019 sejumlah Rp 396.696, meningkat dibandingkan dengan september 2018 sebesar Rp 384.479. Garis kemiskian pedesaan pada bulan Maret 2019 sebasar Rp 374.123 meningkat dari Rp 363.755 pada bulan september 2018.

Ardhi menambahkan, menurunnya jumlah  penduduk miskin di pedesaan menunjukan keberhasilan ikhtiar Pemerintah NTB dengan jargon melawan kemiskinan dari desa sejak 2017 dengan tujuh program prioritas tahun 2018 yang merupakan Sinergisitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta Pemerintah Desa juga NGO.

Program tujuh prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan di NTB tersebut antara lain Pengembangan BUMDes, Rumah Layak Huni, Pemenuhan  Air bersih, Kawasan Rumah Pangan lestari (KRPL),  Kelompok Usaha Bersama, Sanitas/Jamban  keluarga dan Bank Sampah.

Ke tujuh program kegiatan di atas, kata mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini  difokuskan lokasinya pada 100 desa miskin yang menjadi prioritas intervensi oleh Pemprov. Dan 400 desa lainnya yang menjadi prioritas penanganan pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintahan desa, sesuai surat keputusan Gubernur NTB.

Dengan adanya sinergisitas yang holistik  dan integratif pada kegiatan tematik  yang spasial berbasis desa menjadi inovasi Pemprov NTB. ‘’Sehingga meski bencana gempa melanda sebagaian kabupaten/kota di NTB,  Provinsi NTB sudah memiliki ketangguhan sosial sebagai modal sosial yang signifikan dalam penanganan saat  bencana  maupun pasca bencana,’’ ujarnya.

Selain itu, lanjut Ardhi, keberadaan NGO Internasional, NGO skala nasional maupun NGO lokal di NTB sangat signifikan membantu sinergisitas program-program kegiatan penanggulangan kemiskinan. Di sisi lain komoditi makanan mendominasi sampai 74,54 persen pembentuk garis kemiskinan.

Sedangkan komoditi non makanan seperti perumahan dan lainnya hanya 25,46 persen mempengaruhi garis  kemiskinan di Provinsi NTB.  Sehingga kendala rehab rekon pascabencana tidak menjadi faktor yang signifikan dalam garis kemiskinan.

Ke depan, katanya, perlu inovasi pelaksanaan dan penajaman khusus untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan terus konsisten. Serta fokus pada 13 program prioritas percepatan penanggulangan  kemiskinan pada 100 desa/kelurahan prioritas intervensi Pemerintah Provinsi NTB tahun 2019 sampai 2020. (nas)