Di NTB, Pengangguran Tersembunyi Capai 40,66 Persen di NTB

Ilustrasi tenaga kerja (Suara NTB/pexels)

Mataram (Suara NTB) – Kalangan DPRD NTB menyoroti tingginya angka pengangguran tersembunyi di NTB. Disebutkan, angka pengangguran tersembungi di daerah ini mencapai 40,66 persen atau 965.983 orang. Meskipun angka pengangguran pada Februari 2018,  menurun menjadi 3,38 persen.

Sorotan tingginya angka pengangguran tersembungi disampaikan Juru Bicara Komisi II DPRD NTB, H. Lalu Darma Setiawan, SH dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan Komisi-komisi DPRD NTB terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD NTB 2018.

Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, berdasarkan data jumlah angkatan kerja di NTB pada Februari 2018 sebanyak 2.459.021 orang. Penduduk bekerja di NTB pada Februari 2018 sebanyak 2.375.811 orang. Dengan  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2018 sebesar 3,38 persen. Ia mengatakan bahwa memang terjadi penurunan TPT dibanding tahun sebelumnya.

Namun, rendahnya TPT tidak cukup sebagai indikator yang komprehensif untuk mengukur jumlah masyarakat yang menganggur. ‘’Ada pengangguran tersembunyi atau setengah menganggur pada Februari 2018 terdapat 965.983 orang atau 40,66 persen, yaitu penduduk bekerja tidak penuh,’’ ungkap Darma Setiawan.

Ia menyebutkan, dari 965.983 orang yang menjadi pengangguran tersembunyi atau  penduduk bekerja tidak penuh yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Sebesar 16,49 persen setengah penganggur dan 24,17 persen pekerja paruh waktu.

Disebutkan, jumlah penduduk  yang bekerja 35 jam ke atas seminggu mencapai 1.477.052 orang atau 60,97 persen. Artinya, persentase penduduk yang bekerja tidak penuh waktu adalah 39,03 persen.

‘’Pemerintah belum berhasil secara optimal dalam mengelola sektor ketenagakerjaan. Sehingga penduduk bekerja penuh belum dapat ditingkatkan,’’ katanya.

Berdasarkan data BPS, pada Februari 2018, sebesar 71,51 persen penduduk bekerja pada kegiatan informal, dan persentase pekerja informal turun 2,64 poin  dibanding Februari 2017. Sektor-sektor yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja adalah Jasa Pendidikan (0,85 poin), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil (0,81 poin), dan Sektor Industri Pengolahan (0,64 poin).

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Disnakertrans NTB, Drs. H. Musta’in, SS, MM mengatakan Pemda terus mengupayakan perluasan lapangan kerja. Selain itu, memberikan pelatihan keterampilan dan permodalan kepada angkatan kerja paruh waktu tersebut.

Menurutnya, BLK yang ada di NTB perlu direvitalisasi. BLK dan LLK yang ada perlu dukungan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana termasuk jumlah angkatan kerja yang diberikan pelatihan keterampilan. Ia menyebut, dukungan anggaran memang masih minim untuk memberikan pelatihan kepada angkatan kerja yang ada.

Tahun ini, Musta’in menyebut anggaran untuk pemberian pelatihan di BLK milik provinsi yang berada di Dasan Cermen hanya Rp500 juta. ‘’Intinya daya tampung untuk tempat pelatihan masih sangat kurang. Kita minta ke depan, dukungan anggaran untuk BLK dan fasilitasnya. Perlu revitalisasi BLK. Tempat workshop kita di BLK  perlu diperbaharui. Itu kata kuncinya,’’ katanya.

Ia menambahkan, jumlah angkatan kerja di NTB jauh lebih banyak daripada lowongan kerja yang tersedia. Bahkan ada lowongan yang tersedia, tetapi angkatan kerja yang ada kurang kompeten. Untuk itu, perlu peningkatan keerampilan angkatan kerja. Dengan peningkatan keterampilan angkatan kerja, menurut Musta’in, di samping dapat mengisi lowongan yang tersedia. Angkatan kerja juga dapat menciptakan lapangan kerja. (nas)