Agustus, Seluruh Tender Proyek APBD NTB Ditargetkan Tuntas

Sadimin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sampai pertengahan Juni, baru 35 paket proyek APBD murni 2019 senilai Rp25,125 miliar yang dapat dieksekusi. Pasalnya, baru 35 paket proyek tersebut yang selesai tender lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB.

Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Bina APP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT mengatakan baru 35 paket tersebut yang bisa dieksekusi, karena sudah selesai lelang/tender. Sementara, seratusan paket proyek lainnya masih dalam proses tender.

‘’Yang sudah selesai lelang bisa dieksekusi. Yang masih dalam  proses banyak. Masih dalam proses,’’ kata Sadimin dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 20 Juni 2019 siang.

Data e-monev Pemprov NTB, total paket proyek yang ditender lewat ULP sebanyak 147 paket dengan pagu Rp335,861 miliar. Di mana, 54 paket dengan pagu Rp87,651 miliar atau 36,73 persen belum diajukan tender. Sebanyak 11 paket dengan pagu Rp13,061 miliar dalam tahap verifikasi dokumen, 47 paket dengan pagu Rp210,024 miliar sedang tender. Dan baru 35 paket dengan pagu Rp25,125 miliar selesai tender.

Baca juga:  Inspektorat Ingatkan Kontraktor Waduruka

Sebanyak 35 paket proyek yang sudah selesai tender tersebut tersebar di sejumlah OPD. Antara lain, Dinas Sosial 4 paket dengan pagu Rp2,188 miliar, Dinas PUPR 7 paket dengan pagu Rp1,940 miliar, Dinas Perdagangan 1 paket dengan pagu Rp615 juta, Dinas Pertanian dan Perkebunan 1 paket dengan pagu Rp1,960 miliar.

Kemudian Dinas ESDM 10 paket dengan pagu Rp5,265 miliar, Bappenda 2 paket dengan pagu Rp3,357 miliar, Bappeda 1 paket dengan pagu Rp691 juta, BKD 1 paket dengan pagu Rp2,7 miliar, RSUP NTB 1 paket dengan pagu Rp2,5 miliar, Dinas Perkim 1 paket dengan pagu Rp463 juta dan Dispora 4 paket dengan pagu Rp2,039 miliar.

Sadimin menjelaskan lambatnya proses tender, akibat aturan yang baru turun dari pusat. Ia menjelaskan hampir semua paket proyek sudah diajukan lelang ke ULP saat ini.

“Mudah-mudahan Agustus semua lelang selesai untuk APBD murni. Kalau murni, mudah-mudahan Agustus tuntas pelelangannya,” kata Sadimin.

Ia menyebut Peraturan Menteri (Permen) PUPR yang terbaru terbit akhir Maret lalu. Kemudian, Pemda menerimanya pada pertengahan April. Sehingga akhir April sampai Mei, baru bisa dilakukan lelang/tender. Menurutnya, lambatnya lelang bukan saja di NTB, tetapi juga daerah lainnya di Indonesia akibat adanya aturan baru tersebut.

Baca juga:  Tiga Proyek Strategis di NTB akan Dijamin BUMN

‘’Terus, sekarang sudah berproses. Kemudian ada perubahan aplikasi LPSE juga. Kalau dulu yang buat paket lelang Pokja, sekarang harus PPK. Jadi harus diajari semua. Tapi sekarang sudah bisa semua. Sudah mulai jalan pelelangan,’’ tandasnya.

Sementara itu untuk percepatan paket non lelang, Sadimin mengatakan pelaksanaannya tergantung OPD. Pelaksanaan paket non lelang disesuaikan dengan anggaran kas. Ia menjelaskan jika semua paket non lelang tidak mungkin dilaksanakan di awal tahun anggaran. Karena pelaksanaannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran kas. Anggaran kas sudah diatur sebesar 20 persen triwulan pertama, 30 persen triwulan II, 30 persen triwulan III dan 20 persen triwulan IV.

‘’Kalau dilaksanakan depan semua kan juga duitnya nggak ada. Karena kita nunggu transfer dari pusat sama pendapatan dari pajak. Jadi ndak bisa dilaksanakan awal semua,’’pungkasnya. (nas)