Baru Terealisasi 4,8 Persen di NTB, Realisasi DAK Fisik Tujuh Kabupaten/Kota Nol

Pagu DAK Fisik untuk Pemprov dan 10 Pemda Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2019. Sampai 31 Mei 2019, realisasi penyaluran DAK Fisik baru 4,8 persen seluruh NTB. (Suara NTB/kanwildjpbntb)

Mataram (Suara NTB) РKementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di wilayah NTB, sampai 31 Mei 2019 baru 4,8 persen. Dari pagu DAK Fisik untuk NTB sebesar  Rp2,56 triliun, baru terealisasi sebesar Rp123,01 miliar.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM, pekan kemarin di Mataram menyebutkan secara nasional terdapat 267 Pemda yang belum terdapat realisasi DAK Fisik tahun 2019. Termasuk di dalamnya tujuh Pemda kabupaten/kota yang ada di NTB.

Tujuh Pemda kabupaten/kota yang realisasi penyaluran DAK Fisik masih nol di NTB, yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, Sumbawa, Dompu, Sumbawa Barat dan Kota Bima. Sedangkan Pemprov NTB sudah terealisasi 6 SP2D DAK Fisik senilai Rp39,75 miliar atau 8,7 persen, Lombok Timur 12 SP2D senilai Rp55,57 miliar atau 18,89 persen, Lombok Utara 5 SP2D senilai Rp20,18 miliar atau 7,76 persen dan Kota Mataram 2 SP2D senilai Rp7,5 miliar atau 7,68 persen.

Baca juga:  Menunggak Kerugian Negara, Lima OPD Diadili TPTGR

Syarwan menjelaskan penyaluran DAK Fisik Tahap I untuk wilayah terdampak bencana, seluruh Pemda di Pulau Lombok, Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat paling lambat Agustus mendatang. Penyampaian dokumen persyaratan pencairan DAK Fisik paling lambat 22 Agustus.

Sedangkan untuk Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima, penyaluran DAK Fisik Tahap I paling lambat Juli mendatang. Pemda diberikan tenggat waktu paling lambat 22 Juli menyampaikan dokumen persyaratan pencairan DAK Fisik.

Total alokasi DAK Fisik untuk Pemprov dan 10 Pemda kabupaten/kota di NTB pada 2019 sebesar Rp2,56 triliun lebih. Dengan rincian, Pemprov NTB Rp457,02 miliar, Lombok Barat Rp321,35 miliar, Lombok Tengah Rp224,23 miliar, Lombok Timur Rp294,16 miliar.  Selanjutnya, Bima Rp225,94 miliar, Sumbawa Rp274,83 miliar, Dompu Rp194,82 miliar, Sumbawa Barat Rp143,57 miliar, Lombok Utara Rp260,19 miliar, Kota Mataram Rp97,65 miliar dan Kota Bima Rp71,51 miliar.

Penyaluran DAK Fisik tahap I dari Kemenkeu sebesar 25 persen, paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Agustus. Untuk tahap II sebesar 45 persen, paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober. Dan tahap III paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan untuk penyelesaian kegiatan.

Baca juga:  Anggaran OPD Kota Mataram Dipangkas

Persyaratan yang harus dipenuhi Pemda agar DAK Fisik tahap I dapat dicairkan dari Kemenkeu adalah Perda APBD tahun berjalan. Kemudian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik 2018 yang telah direview Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat. Selain itu,  harus ada rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian/lembaga terkait serta daftar kontrak kegiatan.

Sedangkan untuk pencairan DAK Fisik tahap II, Pemda harus menyampaikan laporan realisasi dana yang menunjukkan paling sedikit 75 persen dari dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dan capaian output kegiatan DAK Fisik Tahap I yang telah direview APIP. (nas)