Jalur Logistik Nasional, Jembatan Lombok – Sumbawa Lebih Prospek Dibandingkan Suramadu

Ilustrasi (Pembangunan Jembatan Lombok-Sumbawa) - (suarantb.com/pexels)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP mendorong rencana pembangunan jembatan penghubung Lombok – Sumbawa dapat terealisasi. Menurutnya, jembatan Lombok-Sumawa memiliki prospek yang lebih tinggi dibandingkan jembatan Surabaya – Madura (Suramadu) di Jawa Timur.

Pasalnya, keberadaan jembatan Lombok-Sumbawa berada di jalur logistik nasional Aceh – Nusa Tenggara Timur (NTT). ‘’Intinya, kalau itu bisa terealisasi maka bagus. Bisa meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas. Dan pastinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi,’’ jelas Ardhi dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur,  Selasa, 11 Juni 2019 siang.

Sesuai hasil pre-feasibility study (pre-FS), rencana pembangunan jembatan penghubung sepanjang 16 kilometer (Km) tersebut layak secara teknis. Ia berharap, rencana pembangunan jembatan tersebut juga layak secara ekonomi.

Menurutnya, realisasi pembangunan jembatan Lombok-Sumbawa akan ditentukan oleh benefit cost ratio. Yakni perhitungan biaya yang dikeluarkan investor untuk membangun dengan manfaat yang akan diperoleh.

Menurutnya, tidak masalah jika nanti jembatan Lombok-Sumbawa berbayar seperti melewati jalan tol. Karena Lombok-Sumbawa merupakan jalur logistik nasional, maka prospeknya lebih tinggi dibandingkan Jembatan Suramadu.

‘’Ini agak beda dengan Jembatan Suramadu. Kalau ini kan jalur nasional. Sehingga prospeknya sebenarnya lebih tinggi dibandingkan Suramadu,’’ kata mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini.

Cuma sekarang, kata Ardhi, kapan jembatan Lombok-Sumbawa dibangun dengan melihat aspek ekonominya. Menurutnya, harus dilihat juga lalu lintas harian rata-rata (LHR) dari Lombok ke Sumbawa.

‘’Kalau secara teknis masuk, saya pikir cukup strategis. Dengan adanya itu ketimpangan antar wilayah bisa diatasi dengan lancarnya tansportasi,’’ imbuhnya.

Selama ini, kata Ardhi arus ke luar masuk barang di Penyeberangan Kayangan-Poto Tano karena tak seimbangnya dermaga penyeberangan. Seharusnya di Pelabuhan Kayangan dan Poto Tano, jumlah dermaganya sama yakni tiga. Dua dermaga operasional dan satu sebagai cadangan ketika penyeberangan membeludak. ‘’Sekarang kan baru dua. Ketika satu terganggu, maka penyeberangan terhambat,’’ katanya.

Terkait dengan FS, Ardhi mengatakan pihaknya mendorong Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melakukannya. Sebagai inisiator, Pemprov kata Ardhi, berharap Pemda KSB melakukan studi kelayakan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan jembatan Lombok – Sumbawa tersebut.

‘’Saya pikir kalau pre-FS layak, silakan dilakukan FS terus. Biar mereka yang melakukan. Karena dia inisitornya, lanjut saja,’’ tandasnya.

Realisasi pembangunan jembatan Lombok-Sumbawa mendapatkan respons dari masyarakat di Pulau Sumbawa. Salah seorang PNS Pemprov NTB asal Bima, Safrudin mendorong Pemda dapat merealisasikannya.

Menurutnya, apabila jembatan Lombok-Sumbawa dapat terealisasi, maka arus barang dan jasa dari Pulau Lombok dan Sumbawa maupun sebaliknya akan semakin cepat. Selama ini, kata Safrudin, masyarakat dari Pulau Sumbawa mengeluhkan lamanya penyeberangan dari Kayangan ke Poto Tano yang mencapai 2 jam.

Meskipun masyarakat yang akan melewati jembatan Lombok-Sumbawa harus membayar, menurutnya tidak akan masalah. Pasalnya, biaya penyeberangan Kayangan-Poto Tano juga cukup mahal. Apalagi menggunakan kendaraan roda empat, biaya sekali menyeberang di atas Rp250 ribu.

Ia yakin apabila pembangunan jembatan ini terwujud, maka akan berdampak terhadap percepatan pembangunan ekonomi di Pulau Sumbawa. Di samping itu, sektor pariwisata Pulau Sumbawa juga diyakini akan semakin cepat berkembang seperti Pulau Lombok. Karena objek wisata di Pulau Sumbawa tidak kalah dengan Pulau Lombok. (nas)