Menteri PPN Puji RKPD NTB

Foto bersama Bupati/Walikota dengan Menteri PPN, Bambang Brodjonegoro, Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kepala Bappeda NTB, H. Ridwan Syah. Pemprov memberikan penghargaan kepada bupati/walikota yang memiliki perencanaan terbaik. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2019 untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020, Kamis, 4 April 2019 di Hotel Lombok Raya Kota Mataram. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengapresiasi RKPD NTB 2020 yang inline dengan perencanaan nasional.

Berdasarkan kondisi dan isu pembangunan di NTB, Bambang mengatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk 2020 diarahkan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPM melalui dukungan DAK Pendidikan dan Kesehatan.  Kemudian pengurangan kesenjangan antarwilayah dengan peningkatan konektivitas wilayah melalui dukungan DAK Fisik Jalan dan Transportasi Laut.

Peningkatan produksi pertanian melalui dukungan DAK Pertanian, peningkatan akses sanitasi melalui dukungan DAK Sanitasi, dan pengurangan tingkat pengangguran melalui dukungan DAK IKM dan Pasar.

Ia menyebut OPD NTB mengajukan 563 usulan.  Dengan 179 usulan di antaranya telah diverifikasi dan dibahas di Rakortekrenbang serta 9,5 persen di antaranya disetujui kementerian/lembaga.

Sementara OPD kabupaten/kota di NTB mengajukan 1.873 usulan, dengan 94 di antaranya telah diverifikasi dan dibahas di Rakortekrenbang, dan baru 1,1 persen di antaranya disetujui kementerian/lembaga.

Beberapa proyek usulan daerah yang telah disetujui adalah pembangunan dan pengelolaan TPA Regional, pengolahan dan pengelolaan pengolah limbah B3, pengembangan industri pangan lokal.  Kemudian  pengembangan desa mandiri pangan, revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi. Penyediaan pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan

Musrenbang tahun ini, tidak hanya melibatkan seluruh kepala OPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun juga melibatkan seluruh perangkat pemerintahan hingga di tingkat paling bawah,  yaitu kepala desa.

Pelibatan kepala desa tersebut dibutuhkan untuk mensinergikan dan memperkuat program yang bersentuhan langsung dengan pemerintah dan masyarakat desa. Sebab, saat ini terdapat sejumlah program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur yang melibatkan desa. Yaitu,  program pembangunan desa wisata, zero waste, penanganan kemiskinan dan revitalisasi posyandu. Sehingga, dana desa dapat dialokasikan pada program tersebut.

Baca juga:  OPD Penunggak Kerugian Keuangan Daerah Dapat Peringatan

Wakil Gubernur (Wagub) NTB,  Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah berharap Musrenbang ini menjadi forum untuk menyelaraskan program hingga ke tingkat desa. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan Visi NTB Gemilang dengan enam visi yang telah ditetapkan. Yaitu, NTB Tangguh dan Mantap, NTB Bersih dan  Melayani, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Asri dan Lestari, NTB Sejahtera dan Mandiri,  NTB Aman dan Berkah.

Orang nomor dua di NTB itu juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya untuk merealisasikan misi tersebut. Yaitu dengan melakukan mitigasi bencana. Mengingat NTB berada pada posisi ring of fire atau cincin api  yang rentan terhadap musibah gempa bumi.

Selain itu, revitalisasi posyandu, zero waste, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pemeliharaan lingkungan merupakan ikhtiar untuk mewujudkan misi-misi tersebut. Selain itu,  investasi di sektor riil, yang akan membuka lapangan pekerjaan merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat NTB yang sejahtera. Termasuk penguatan kewirausahaan dan peningkatan SDM masyarakat.

‘’Kita sedang berjuang bagaimana mewujudkan NTB bersih melalaui program zero waste. Bagaimana mengubah mindset masyarakat, bahwa sampah bukanlah masalah namun berkah,’’ kata Wagub saat membuka Musrenbang NTB 2019.

Wagub juga menjelaskan, pembangunan di Pulau Lombok akan menggunakan pendekatan Lombok Eco City Island dengan menggunakan anggaran dari pusat dan luar negeri. Sedangkan Pulau Sumbawa, menggunakan pendekatan Sumbawa Eco Zone dengan menggunakan anggaran daerah.

Baca juga:  APBD 2020 Ditetapkan, Banggar DPRD Sumbawa Beri Sejumlah Catatan

Kepala Bappenda NTB,  Ir.  Ridwansyah MTP menjelaskan, tema Musrenbang tahun 2019 ini adalah Pembangunan Manusia untuk NTB Tangguh, Mantap dan Lestari. Ridwan menjelaskan, setelah  enam bulan dilantik, Gubernur dan Wakil Gubernur telah menyusun RPJMD, yang disahkan pada 13 Maret 2019 lalu.

“Musrenbang ini menjadi sangat strategis untuk mencapai Visi Membangun NTB Gemilang,” katanya.

Musrenbang ini  merupakan forum di mana para pelaku pembangunan akan menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020. Untuk kegiatan itu, ia melaporkan sekitar 812 orang yang terlibat. Di antaranya para Walikota/Bupati se-NTB, Kepala OPD, kepala desa,  anggota organisasi kepemudaan dan organisasi perempuan.

‘’Tiga kata kunci, yaitu kita selarasakan, sinergikan dan kita wujudkan NTB Gemilang,’’ ungkapnya.

Pada kegiatan itu, juga diberikan penghargaan kepada tiga kabupaten dan satu kota yang memiliki perencanaan  terbaik bagi pembangunan daerah. Yaitu,  Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Daerah-daerah itu akan mewakili NTB pada ajang yang sama di Musrenbang Nasional mendatang.

Selain itu, Pemprov  NTB menandatangani kesepakatan bersama dengan bupati/walikota untuk menyelaraskan program pembangunan. Seperti mitigasi bencana, penanganan sampah melalui zero waste, revitalisasi posyandu, penanganan kemiskinan dan pembangunan desa wisata.

Selain Menteri BPN/Bappenas, hadir juga Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Ir. H. Muhammad Hudoori, M. Si, Sekjen Kementeria  ESDM, Dr. Ir. Ego Syahrial, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D,  Walikota Mataram,  Bupati KSB, Bupati Lombok Barat, Ketua TP PKK NTB, tokoh pemuda,  tokoh agama dan tokoh masyarakat. (nas/*)