Menteri PPN Minta NTB ‘’All Out’’ Kembangkan Pariwisata

Bambang Brodjonegoro (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pertumbuhan ekonomi NTB pada 2018, terkontraksi minus 4,56 persen. Apabila tanpa tambang, ekonomi  NTB tumbuh sebesar 3,08 persen. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro meminta NTB melakukan diversifikasi ekonomi. Salah satunya harus all out mengembangkan sektor pariwisata.

‘’Salah satu cara NTB melakukan diversifikasi ekonomi harus  lebih all  out mengembangkan pariwisata.  Karena arus utama ekonomi NTB adalah pariwisata untuk percepatan pembangunan,’’ kata Bambang saat pembukaan Musrenbang Tingkat Provinsi NTB di Mataram, Kamis, 4 April 2019 siang.

Bambang mengatakan, tantangan terbesar perekonomian NTB selama ini adalah ketergantungan yang cukup besar dari sektor pertambangan. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada komoditas pertambangan cukup rentan.

Sehingga NTB perlu fokus mengembangkan sektor pariwisata, hilirisasi produk unggulan daerah dan percepatan pembangunan smelter. Ia mengatakan pembangunan smelter di Sumbawa Barat harus disiapkan pengembangan kawasan industri turunannya.

Bambang melihat meskipun Lombok terkena bencana gempa akhir Juli – Agustus 2018 lalu, namun wisatawan mancanegara khususnya dari Australia tetap berkunjung ke Lombok. Ia menyebut ada loyalisme wisatawan di NTB. Sehingga untuk membangkitkan ekonomi NTB, langkah awal yang perlu dilakukan Pemda adalah pengembangan sektor pariwisata. Baru setelah itu mengembangkan industri olahan.

‘’NTB bisa melakukan diversifikasi ekonomi.  Daripada menggantungkan lebih besar kepada tambang,  lebih baik pariwisata,’’ tandasnya.

Bambang menambahkan, NTB harus terus mendorong proses rehabilitasi pascagempa. ‘’Rehabilitasi, rekonstruksi, membangun rumah-rumah yang  rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan harus diprioritaskan,’’ katanya.

Proses rehabilitasi tersebut sudah pasti mempengaruh pertumbuhan ekonomi NTB secara keseluruhan. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami penurunan bahkan terkontraksi minus 4,56 persen di 2018.

Apabila tanpa tambang, PDRB NTB tumbuh sebesar 3,08 persen. Perlambatan ekonomi non tambang disebabkan bencana alam yang menimpa NTB di triwulan III 2018. Sementara tambang dan penggalian mengalami penurunan di 2015-2018.

Nilai ekspor NTB juga mengalami fluktuasi di 2012-2018, dengan komoditas utama bijih tembaga. Sebagai penyumbang perekonomian terbesar NTB, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Baca juga:  Pertanian dan Pariwisata, Tumpuan Ekonomi NTB

Begitu pula sektor perdagangan besar dan eceran meningkat dalam empat tahun terakhir. ‘’Meskipun, pertumbuhan PDRB ketiga sektor menurun di 2018,” jelasnya.

Menurut Bambang, permasalahan NTB adalah pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cukup rendah di bawah nasional, meskipun terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kabupaten Sumbawa Barat berkontribusi paling tinggi terhadap PDRB NTB dengan sumbangan 18,61 persen. Berbanding terbalik dengan Kota Bima yang berkontribusi 2,95 persen terhadap PDRB provinsi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi juga berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat 23,48 persen, disusul Kota Mataram 5,67 persen.

Tingkat kemiskinan NTB masih berada  di atas rata-rata nasional dan cenderung menurun di 2014-2018. Per September 2018, jumlah penduduk miskin NTB sebanyak 735,6 ribu atau 14,63 persen, turun dari September 2017 atau 15,05 persen. Tingkat kemiskinan sebagian besar kabupaten/kota berada di atas rata-rata nasional, kecuali Kota Bima dan Kota Mataram.

IPM NTB per periode 2014-2017 relatif lebih rendah dibandingkan nasional, tetapi terus mengalami peningkatan dalam periode yang sama. Pertumbuhan IPM berada di atas nasional dan mengalami peningkatan di tahun terakhir. Kota Mataram menduduki IPM tertinggi, disusul Kota Bima, sedangkan IPM terendah adalah Kabupaten Lombok Utara.

Tingkat pengangguran NTB berada di bawah nasional, namun sedikit meningkat di tahun terakhir. Secara spasial, seluruh kabupaten/kota di NTB sudah berada di bawah angka rata-rata nasional dengan tingkat pengangguran terendah di Kabupaten Bima, sedangkan tertinggi di Kota Mataram dan disusul Kabupaten Sumbawa Barat.

Sebaliknya, rasio gini berada di bawah angka rasio gini nasional dan mengalami penurunan pada tahun terakhir. Namun, per periode 2015 hingga 2018, rasio gini NTB meningkat sebesar 0,391 pada 2018. Berdasarkan PDRB per kapita, masih terdapat kesenjangan wilayah yang cukup jauh antara Kabupaten Sumbawa Barat dengan kabupaten/kota lainnya.

Baca juga:  Pertanian dan Pariwisata, Tumpuan Ekonomi NTB

‘’Untuk mencapai target nasional, NTB harus memiliki pertumbuhan ekonomi minimal 1,55 persen, tingkat kemiskinan maksimal 13,52 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) maksimal 3,49, dan IPM sebesar 68,87,’’ kata Bambang.

Untuk itu, kebijakan pembangunan NTB di 2020 perlu diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik dan bendungan. Kemudian meningkatkan investasi dengan NTB yang ramah investasi, meningkatkan produksi dan nilai tambah ekonomi pada sektor pertanian dan pariwisata.

Selain itu  mendorong sinergi program kemiskinan antar pemerintah pusat dan provinsi/kabupaten melawan kemiskinan dari desa. Dan mengakomodasi program yang berhubungan dengan komponen IPM, terutama kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan kondisi dan isu pembangunan di NTB, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk 2020 diarahkan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPM melalui dukungan DAK Pendidikan dan Kesehatan.  Kemudian pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan peningkatan konektivitas wilayah melalui dukungan DAK Fisik Jalan dan Transportasi Laut.

Peningkatan produksi pertanian melalui dukungan DAK Pertanian, Peningkatan akses sanitasi melalui dukungan DAK Sanitasi, dan Pengurangan tingkat pengangguran melalui dukungan DAK IKM dan Pasar.

Ia menyebut OPD NTB mengajukan 563 usulan.  Dengan 179 usulan di antaranya telah diverifikasi dan dibahas di Rakortekrenbang, serta 9,5 persen di antaranya disetujui kementerian/lembaga.

Sementara OPD kabupaten/kota di NTB mengajukan 1.873 usulan, dengan 94 di antaranya telah diverifikasi dan dibahas di Rakortekrenbang, dan baru 1,1 persen di antaranya disetujui kementerian/lembaga.

Beberapa proyek usulan daerah yang telah disetujui adalah pembangunan dan pengelolaan TPA Regional, pengolahan dan pengelolaan pengolah limbah B3, pengembangan industri pangan lokal.  Kemudian  pengembangan desa mandiri pangan, revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi, penyediaan pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi, dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan. (nas)