Budidaya Mutiara Direkayasa jadi Tiga Kluster

budidaya mutiara yang dilakukan dengan pengembangan per kluster. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB melakulan rekayasa pola budidaya mutiara dengan pengembangan per kluster. Pola ini telah mulai dilakukan di beberapa kawasan budidaya. Di Pulau Sumbawa tersebar di Medang, Kaung, Bungin serta di Pulau Lombok hanya di  Sekotong Lombok Barat.

Tiga kluster tersebut seperti dijelaskan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M. Si., adalah breading/pembibitan mutiara yang dilakukan dinas melalui balai pembenihannya di Sekotong. Breading ini juga, tambahnya, dapat dilakukan oleh investor.

‘’Pemerintah  turut memperkuat budidaya mutiara dari sisi  hilir. Mengingat kegiatan breading tak sembarang dapat dilakukan. Selain dibutuhkan modal besar, juga tenaga ahli dan teknologi yang memadai. Pemerintah ikut memperkuat hilir  karena ini sulit. Membutuhkan sarana prasarana. Kemudian keahlian dan modal,” jelasnya, Senin, 1 April 2019.

Baca juga:  Ekspor Tuna NTB Meningkat Tajam

Sementara kluster kedua, tambahnya, adalah kelompok masyarakat pembudidaya yang melakukan pembesaran. Di mana, sepat mutiara yang telah dikembangkan di kluster I, selanjutnya dibesarkan hingga menjadi sepat-sepat berukuran 7 cm sampai 10 cm.

Dalam proses ini, perawatan dilakukan terus menerus.  Pada waktu- waktu tertentu, kolektor mutiara akan diangkat ke permukaan untuk dibersihkan.  Untuk mendapatkan sepat breading, bagi masyarakat pembudidaya yang telah berkembang akan dikomersilkan.

Baca juga:  Ekspor Tuna NTB Meningkat Tajam

Sementara kelompok masyarakat yang baru memanfaatkan kawasan perairan sekitarnya untuk budidaya mutiara, pemerintah memberikannya cuma-cuma. “Nanti setelah sudah berkembang, ya beli,” jelas kepala dinas.

Nantinya, pada kluster ke III, setelah sepat-sepat mutiaranya sampai berukuran 7-10 cm di kelompok-kelompok masyarakat pembudidaya, barulah dijual kepada perusahaan-perusahaan pembudidaya untuk dikembangkan sebagai sepat-sepat penghasil mutiara. Dengan pola berantai ini, pemerintah ingin mempercepat proses pengembangan budidaya mutiara.

Dengan rekayasa kluster ini, menurut L. Hamdi, akan lebih banyak masyarakat yang terlibat. Terutama di kluster II yang murni melibatkan masyarakat pembudidaya. Dengan demikian, masyarakat  akan mendapatkan lapangan pekerjaan dengan sendirinya. (bul)