Pengusaha Diberikan Penundaan Pembayaran Pajak

Petugas keamanan hotel di Cakranegara mengarahkan kendaraan yang keluar menuju parkiran. Pemkot Mataram memberikan penundaan pembayaran pajak bagi pengusaha hotel. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (BKD) memberikan keringanan penundaan pembayaran pajak bagi pengusaha. Pengusaha perlu melaporkan penghasilan mereka kurun waktu beberapa bulan. Pemecatan karyawan secara sepihak perlu diantisipasi.

Kepala BKD, Drs. H. M. Syakirin Hukmi menjelaskan, dari hasil pertemuan dengan pengusaha yang difasilitasi oleh pimpinan DPRD Kota Mataram, menginginkan adanya pemotongan pajak. Pemerintah tidak bisa memberikan pemotongan, melainkan memberikan keringan untuk menunda pembayaran.

Secara aturan pengurangan pajak tidak ada. Karena, pajak dibayarkan ke pemerintah hasil dari selt assesment yang dipungut dari masyarakat. “Dalam undang – undang maupun peraturan daerah kita memang mengatur soal penundaan pembayaran,” kata Syakirin ditemui, Jumat, 29 Maret 2019.

Baca juga:  Berkenalan dengan GM Baru, Aruna Senggigi Maksimalkan Pelayanan pada Konsumen

Prosedur penundaan pajak diminta oleh pengusaha harus terlebih dahulu melaporkan pendapatan mereka. Baru kemudian mengajukan surat ke pemerintah untuk penundaan pembayaran pajak. Dari permintaan penundaan itu, pengusaha juga dikenakan sanksi denda dua persen terhadap penundan pembayaran.

“Jadi tidak serta merta ditunda. Jadi harus mengajukan penundaan dengan kondisi – kondisi saat ini. Baru kepala daerah menilai,” tandasnya.

Ketua Asosiasi Hotel Mataram Ernanda D. Agung mengapresiasi sikap Pemkot Mataram, sebab hal itu dinilainya sebagai bentuk kepedulian terhadap investasi. Tetapi, pengusaha hotel tidak hanya menginginkan adanya penundaan tapi harus ada diskon atau pengurangan pajak.

Baca juga:  Grand Launching Marc Hotel Gili Trawangan & The Sasak Bistro & Bar

Menurut dia, pemerintah juga harus memahami force majeur. Dan, ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan pengusaha. “Kita tidak mengharapkan adanya force majeur. Kita minta ada kebijakan luar biasa dari pemerintah,” kata dia.

Ernanda tidak mempersoalkan sistem pengajuan keringan dengan melaporkan pendapatan diperoleh hotel. Dia yakin anggotanya terbuka melaporkan kondisi sebenarnya. Pemerintah juga perlu memikirkan dampak terhadap penekanan pembayaran pajak. AHM tidak menginginkan adanya pemberhentian karyawan secara massal karena pengusaha tidak bisa menanggung biaya operasional yang cukup besar. “Kita tidak menginginkan adanya PHK,” tandasnya. (cem)