Pentingnya Kolaborasi Data Kemiskinan

Diskusi Terbatas Harian Suara NTB "Potret Kemiskinan Pascabencana Gempa di NTB"

Mataram (Suara NTB) – Wakil Bupati KSB, Fud Syarifuddin mengutarakan, para kepala daerah kabupaten/kota di NTB pada dasarnya memiliki komiten yang kuat untuk menurunkan kemiskinan di wilayah masingmasing. Berbagai program dan kebijakan telah ditelurkan. Namun hasilnya belum maksimal.

Penurunan kemiskinan masih jauh dari target meski upaya yang dilakukan dirasa sudah sangat maksimal. Sebagian besar daerah dalam merumuskan program dan kebijakan penurunkan kemiskinan, mengacu pada indikator pembentuk kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Akan tetapi, indikator-indikator kemiskinan yang dirumuskan BPS serasa makin dikejar makin jauh.

‘’Kalau saya lihat angkanya BPS ini, sepertinya KSB ini bukan menjadi bagian dari NTB. Karena aneh, kita ini angka kemiskinan 2018 lumayan signifikan turun, hampir dua persen, tetapi garis kemiskinannya naik, ini aneh padahal IPM kita tinggi,’’ katanya.

Garis kemiskinan KSB ditetapkan dengan pendapatan Rp459 ribu, dan menjadi yang tertinggi di NTB. Bahkan, melampui daerah lainnya yang berkisar di angka Rp300 ribuan. Sehingga orang yang tidak miskin dari daerah lain ketika berada di KSB mereka akan langsung menjadi miskin, demikian pula sebaliknya.

‘’Kayaknya BPS ini mau menakutkan orang agar tidak tinggal di KSB. Kalau orang bawa uang Rp400 ribu ke KSB, miskin dia. Kalau ke Dompu dia jadi kaya. Nah ini kemudian yang menjadi pertanyaan kita. Apa sebenarnya persoalan yang sedang kami hadapi, padahal kami intervensinya kuat,’’ ungkapnya.

Disebutkan, salah satu bentuk intervensi yang dilakukan Pemerintah KSB dalam menghilangkan indikator pembentuk kemiskinan BPS yakni memberikan bantuan tunai kepada orang miskin dan penyandang disabilitas, serta memberikannya tabungan. Namun hal itu dirasakan tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap penurunan kemiskinan di KSB.

‘’Kita ada deklarasi siapa yang bilang dirinya miskin kita kasi uang. Jadi ndak ada yang tidak punya duit di KSB itu. Kemudian kalau salah satu indikatornya tabungan, maka di KSB semua orang miskin punya tabungan. Kita intervensi biar tidak miskin, tapi masih saja miskin, jadi ndak tahu lagi cara kita,” jelasnya.

Pada kesempatan itu pula, Wabup KSB menagih peran dari pemerintah provinsi untuk ikut mengintervensi program penurunan kemiskinan di daerah kabupaten/kota. Sebab angka kemiskinan provinsi merupakan akumulasi dari angka kemiskinan yang ada di kabupaten/kota. ‘’Selama tiap tahun kita tandatangan MoU dengan provinsi, tapi follow up-nya nol. Makanya ayolah kita bareng-bareng supaya intervensi provinsi ini mengalir ke KSB, karena kami juga bagian dari NTB,’’ tegasnya.

Senada dengan Wabup KSB, Wabup Kabupaten Loteng, Fathul Bahri juga mengkritisi data kemiskinan yang dikeluarkan BPS. Pasalnya, indikator pembentuk kemiskinan yang digunakan dalam Sensus pada bulan Maret dengan September berbeda. Hal ini kemudian membuat pemerintah daerah menjadi kesulitan untuk melakukan intervensi kemiskinan sesuai dengan indikator pembentuk kemiskinan yang dikeluarkan BPS.

‘’Untuk Susenas bulan Maret ini kita bikin gerakan minum susu se-NTB dan makan telur, maka ‘’potong telinga’’ kalau ndak naik penurunan kemiskinan kita,” katanya.

Fathul Bahri kemudian memaparkan data hasil kinerja Pemkab Loteng dalam melakukan penurunan angka kemiskinan. Disebutkannya pada tahun 2016, posisi kemiskinan di Loteng mencapai 15,80 persen, kemudian 2017, menurun menjadi 15,31 persen, tahun 2018 kembali lagi turun menjadi 13,87 persen. ‘’Jadi kami menurunkan kemiskian rata-rata penurunanya sekitar 1,44 persen 2018. Nah 2019 kita tunggu Sensus bulan maret,’’ jelasnya.

Dalam menurunkan kemiskinan, Pemkab Loteng telah membuat data terpadu sendiri, yang dihimpun dari berbagai instansi. Data terpadu itulah yang kemudian menjadi basis data untuk melakukan intervensi program. Berbeda dari sebelumnya yang menggunakan data sebelumnya banyak program pengentasan kemiskinan yang kemudian tidak tepat sasaran.

‘’Sekarang kami pakai data TNP2K, yang kami kolaborasikan dengan data Dinas Sosial, kemudian rumah sakit, lalu kemudian tenaga kerja, kami olah itu di tim penanggulangan kemiskinan daerah. Lalu itulah jadi data terpadu yang kami plenokan tingkat desa,’’ jelasnya.

Ditegaskan Fathul, bahwa seiring dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Loteng pun makin memberikan porsi yang besar untuk program pengentasan kemiskinan. Ia membandingkan APBD Loteng pada lima tahun yang lalu hanya Rp 30 miliar, sehinga tidak banyak yang bisa dilakukan dalam penuruna kemiskinan. Namun saat ini PAD-nya meningkat menjadi Rp 200 miliar.

‘’Sehingga kami bisa buat program yang menukik langsung, ditahun 2019 ini kita anggarkan Rp90 miliar untuk pengentasan kemiskinan,’’ pungkasnya.

Sinkronisasi Perencanaan

Sementara itu, dari pemerintah Kabupaten Bima, yang diwakili Kepala Bapeda, H. Muzakir memaparkan strategi penangulangan kemiskinan pasca bencana, yakni dengan melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan yaitu rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Saat ini, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bima sebesar 14,84 persen ,sekitar 71 ribu orang dari jumlah penduduk 483 ribu.

‘’Strategi teknis penanggulangan kemiskinan kami lakukan pertama dengan menyesuaikan RPJMD dan RTRW dengan provinsi, salah satunya adalah mitigasi bencana. Kemudian koordinasi dengan wilayah seperti banjir di Kota Bima sebenarnya sumbangan dari kabupaten Bima. Nah peran provinsi untuk memfasilitasi ini, supaya RPJMD Kabupaten Bima dan kita ini sama, agar hal ini bisa disikapi secara serius,’’ paparnya.

Disebutkan untuk Kabupaten Bima, oleh pemerintah pusat ditargetkan agar lahan penanaman jagung sebanyak 67 ribu hektar, atau sekitar tiga kali lipat dari lahan sawah yang ada di Bima. Karena luasnya kebutuhan lahan penanaman jagung tersebut, hal itu kemudian menjadi persoalan, karena hutan menjadi sasaran pembukaan lahan.

Hal tersebut kemudian menimbulkan bencana. ‘’Di sinilah peran RTRW dan RPJM sebagai payung kita melakukan penindakan atas pembalakan hutan. Sementara masalah kehutanan yang menjadi tangung jawab provinsi. Kerusakan hutan yang kemudian membawa banjir menyebabkan kerusakan infrasruktur milik provinsi, yang disebabkan oleh kebijakan pusat. Kan daerah dirugikan,’’ pungkasnya.

Verifikasi di Tingkat Desa

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Dompu, akan turun kembali memverifikasi warga prasejahtera (miskin) di tingkat desa. Tujuannya, memvalidasi data agar program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran. Wakil Bupati Dompu, Arifudin menjelaskan,Kabupaten Dompu dengan jumlah penduduk sekitar 135 ribu jiwa, dikenal sebagai daerah penghasil jagung. Meskipun secara keseluruhan program andalannya ialah Pijar (Sapi, Jagung dan Rumput Laut).

Program jagung dinilai meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Dompu dikenal luas oleh daerah lain di seluruh Indonesia. Keberhasilan program tersebut dibuktikan dari tingkat pembelanjaan masyarakat nomor dua setelah Kota Mataram. ‘’Setelah Pijar sangat membantu. Terutama Dompu sebelum program jagung merupakan daerah tertinggal,” papar Wabup.

Terkait permasalahan kemiskinan kata Wabup, kasusnya hampir sama dengan kabupaten/kota lainnya di NTB. Temuan di lapangan, penerima bantuan terkadang ganda. Persoalan demikian, harus segera diselesaikan. Awal Maret ini, pihaknya akan turun ke desa-desa memverifikasi kembali data penduduk miskin. Tim terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dibantu perangkat desa dan kecamatan, mengecek langsung warga yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan.

‘’Saya sering mengecek data. Saya temukan rumah bedek, lantai beralas tanah dan atap alang alang tidak dapat bantuan. Ini menjadi kendala. Insya Allah, awal Maret kita tetapkan langsung di desa siapa-siapa saja masyarakat miskin,” tandasnya. Persepsi berkembang di masyarakat kata Wabup, penerima bantuan hanya itu-itu saja, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Padahal, untuk keluar dari garis kemiskinan harus tetap mendapatkan bantuan.

Hal seperti ini harus sering disosialisasikan ke masyarakat. Ia menambahkan, di satu sisi, maraknya kasus illegal logging sangat mengkhawatirkan. Pemerintah Provinsi NTB, diharapkan lebih efektif turun ke lapangan. Jangan sampai, program Pijar digaungkan pemerintah justru kebablasan. Masyarakat membalak hutan, sehingga merugikan orang lain. Aktivitas pembalakan liar mulai dirasakan oleh masyarakat.

Mata air mulai berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika ini dibiarkan, tidak menutup kemungkinan dua atau tiga tahun ke depan angka kemiskinan di Dompu meningkat. “Kita minta peran aktif provinsi membantu mengawasi. Kewenangan kami di daerah sudah tidak ada lagi untuk mengawasi hutan,”demikian kata dia.

Hindari Kerancuan

Kota Bima termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di NTB, sebesar 8,79 persen. Meskipun sebelumnya,dilanda musibah banjir bandang. Agar tidak terjadi kerancuan data. Perlu entri data kembali penduduk miskin. Asisten I Setda Kota Bima, M. Farid menyebutkan, data dikeluarkan oleh BPS terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Bima, lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di NTB. Yakni, berada pada posisi 8,79 persen pada bulan Maret 2018. Padahal, daerahnya pernah mengalami bencana setelah diterjang banjir bandang.

Di tahun 2016, penduduk miskin berjumlah 9,51 persen. Dikatakan, data digunakan OPD seperti Dinas Sosial dan OPD teknis lainnya, sifatnya berdiri sendiri. Dan, ini menjadi persoalan. Pihaknya sempat tersentak melihat warga menerima bantuan saat pencanangan KUBe. Warga yang menerima ternyata memiliki perhiasan emas dan rata-rata menggunakan sepeda motor. Tentu ini menjadi pertanyaan. Mana sebenarnya penduduk miskin itu?

Ia tak memungkiri, penduduk miskin masih ada di setiap daerah. Permasalahannya, ada pada pendataan penduduk benar-benar miskin. Pascagempa bumi, pihaknya membangun rumah tidak layak huni sebanyak 4000 unit. Dengan dana rehab-rekon senilai Rp69 miliar. Jika program berjalan dipastikan tidak ada masyarakat miskin.

Namun demikian, masyarakat enggan mau keluar dari kategori miskin, karena mengharapkan bantuan pemerintah. Oleh sebab itu, teknisnya adalah kembali melakukan entri data dengan melibatkan sejumlah elemen. ‘’Kita libatkan RT dan RW malah yang didata keluarga mereka semua,” tandasnya.

Sejumlah program yang dikucurkan oleh pemerintah baik itu, program Kotaku, perbaikan rumah kumuh dan lain sebagainya, dapat menurunkan angka kemiskinan. Catatannya adalah, perlu validasi data melalui entri data kembali.

Sulit Entaskan Kerak Kemiskinan

Kepala Badan Perencanaan dan Pembanguanan (Bappeda) Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin mengakui, penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram, akan lebih sulit dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di NTB. Data dirilis BPS  terhadap penduduk miskin 9,86 persen merupakan kerak yang sulit diatasi.

‘’Sisa 9,86 persen ini adalah keraknya saja. Jadi sulit untuk mengurangi. Seperti orangtua yang tidak produktif lagi,” katanya. Ia menjelaskan, warga miskin di Kota Mataram, berbeda dengan kabupaten/kota di NTB. Penyumbang kemiskinan adalah sektor pertanian. Sementara, Kota Mataram pendapatan dari sektor pertanian hanya 2,7 persen. Paling banyak mengandalkan sektor jasa dan perdagangan.

Amir menegaskan tidak bisa menutup mata terhadap hasil survei oleh BPS. Oleh karena itu, Pemkot Mataram mengintervensi melalui program dengan mengucurkan anggaran di tahun 2017 sekitar Rp176 miliar. Upaya lain dengan menekan laju inflasi. Di tahun 2018 lalu, inflasi di Kota Mataram dari Januari hingga Desember 3,15 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2017 lalu, 3,59 persen. Selain itu, pengentasan rumah kumuh di 25 kelurahan. Dan, program – program lainnya. “Pemkot Mataram tetap berikhtiar menurunkan angka kemiskinan meskipun agak berat,’’ pungkasnya. (tim)