Fasilitas Relaksasi Kurang Peminat

Achris Sarwani dan Farid Faletehan (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Farid Faletehan mengungkapkan dampak gempa beruntun yang melanda NTB, Agustus – September 2018 tidak berpengaruh signifikan terhadap lembaga keuangan di daerah ini. Data OJK, sepanjang tahun lalu, total angka kredit yang disalurkan perbankan dan non perbankan di NTB mencapai Rp40 triliun. Hasil pendataan yang dilakukan dari seluruh lembaga keuangan di NTB, kredit yang terdampak gempa sekitar Rp2,2 triliun.

Dari sisi persentase, kata Farid, berada di bawah 10 persen atau sekitar 5 – 6 persen. Untuk nasabah yang terdampak gempa, OJK mengeluarkan kebijakan program relaksasi. Yakni kredit bisa diperlakukan lancar atau bisa dijadwal ulang. Namun, tidak semua nasabah menggunakan fasilitas keringanan yang diberikan OJK.

Hanya 6.800 nasabah dengan nilai kredit sekitar Rp1,2 triliun yang mengajukan relaksasi. Itu pun, kata Farid, angkanya sekitar 3 persen dari total kredit yang ada di NTB. Total kredit di NTB untuk bank sekitar Rp40 triliun termasuk BPR dan Bank Syariah. Kemudian perusahaan pembiayaan sekitar Rp3,1 triliun. Ternyata, kata Farid, perusahaan pembiayaan atau leasing itu lebih besar menyalurkan kredit daripada BPR.

Total kredit yang disalurkan BPR seluruh NTB sekitar Rp1,5 triliun. Sementara perusahaan pembiayaan Rp3,1 triliun. ‘’Dari angka-angka itu sebenarnya menunjukkan bahwa NTB itu masih sangat optimis. Kami sudah tanya ke beberapa bank besar, kayak BCA, Mandiri dan seterusnya, efek gempa tak begitu terasa. Cuma, suasana secara psikologis pascagempa itu yang menjadikan susah tumbuh,” bebernya.

Farid mengatakan, dampak gempa dari aspek keuangan tidak terlalu signifikan. Pertumbuhan aset maupun kredit lembaga keuangan sampai Desember 2018 tumbuh semua dibandingkan 2017. Memang, katanya, di bulan Agustus-September ada sedikit penurunan. Tapi setelah akhir tahun ternyata mengalami pertumbuhan.

Farid menyebut dana pihak ketiga (DPK) pada lembaga keuangan di NTB meningkat sekitar 14,5 persen. Begitu juga kredit tumbuh sebesar 7,78 persen serta asset bank tumbuh 7 persen. Kemudian, jika dilihat dari non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah di NTB jauh lebih bagus dibandingkan secara nasional. Secara nasional, kredit bermasalah sebesar 2,6 persen. Sedangkan di NTB, angka kredit macet hanya sebesar 1,63 persen.

Baca juga:  Butuh Sinkronisasi Program dan Sosialisasi Berbasis Komunitas

‘’Dana masyarakat yang dihimpun perbankan di NTB sebesar Rp30 triliun. Tapi dana masuk yang ada di NTB itu Rp40 triliun. Itu menunjukkan bahwa NTB itu masih potensial, masih bagus,’’ sebutnya. Farid mengatakan, NTB termasuk daerah yang literasi keuangannya sangat rendah. Berdasarkan hasil survei, apabila literasi keuangan rendah maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga rendah.

Di Asia Tenggara, kata Farid, literasi keuangan di Indonesia juga masih rendah, berada di bawah Malaysia, Singapura dan Thailand. Dalam penanggulangan kemiskinan, kata Farid pihaknya terus mendorong dan melakukan sosialisasi. Berbicara pengembangan UMKM jangan selalu orientasinya modal. Persoalan modal

bukan hal yang utama, tetapi kemauan masyarakat itu sendiri. Ada sejumlah lembaga keuangan yang dapat membantu masyarakat memberikan akses permodalan, dalam upaya membantu pengentasan kemiskinan.

 Di NTB katanya, banyak sekali rentenir yang sudah masuk ke semua sisi. Sekarang ada lembaga keuangan Permodalan Nasional Madani (PNM) yang memberikan kredit Rp2-7 juta untuk usaha berjualan di pasar. Sebelum menerima bantuan permodalan, calon nasabah diberikan pelatihan. Di NTB sudah ada 100 ribu nasabah. PNM sudah menjalin kerjasama dengan Pemkab Lombok Tengah. Di Lombok Tengah, jumlah nasabahnya mencapai 43 ribu orang.

Masyarakat Harus Produktif

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, Achris Sarwani mengatakan pihaknya melakukan kajian terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan. Ia menyebut ada lima faktor yang memengaruhi kemiskian. Yakni, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, populasi atau kenaikan jumlah penduduk dan inflasi.

Dijelaskan, kemiskinan akan turun apabila ada pertumbuhan ekonomi, pendidikan mengalami peningkatan, kesehatan meningkat, populasi penduduk dan inflasi terkendali. Achris mengatakan semakin tinggi inflasi, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan. Hasil kajian yang dilakukan BI, pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen bisa menurunkan kemiskinan sekitar 0,2 persen.

Baca juga:  Wujudkan Zero Waste; Siapkan Fasilitas Pendukung hingga Belajar ke Swedia

Yang pertama kali diukur untuk melihat kemiskinan adalah jumlah pendapatan. “Itu ada kaitannya dengan salah satu yang membuat kemiskinan turun adalah pendapatan yang naik melalui masyarakat yang bekerja,” terangnya. Sehingga menciptakan lapangan kerja merupakan salah satu cara mengurangi kemiskinan.

Apabila ingin menurunkan kemiskinan, maka masyarakat harus bisa dibuat bekerja produktif. Kaitan dengan inflasi, kata Achris, pihaknya bersama Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sangat konsen menjaga melakukan pengendalian inflasi. Pasalnya, jika inflasi tinggi maka akan menambah angka kemiskinan. ‘’76 persen pendapatan masyarakat miskin untuk makanan. Kalau itu naik sedikit saja maka langsung tambah besar duitnya keluar untuk beli makanan. Jadi itu yang perlu kita jaga. Kenapa kita perlu jaga inflasi? Supaya tidak nambah penduduk miskin,” jelasnya.

 Achris mengatakan, kantong-kantong kemiskinan seperti Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat perlu mendapatkan prioritas dalam bentuk intervensi program penanggulangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan agar benar-benar tepat sasaran. Sehingga angka kemiskinan dapat ditekan. ‘’Berapa angka sebenarnya, RT/RW yang kenal. Itu lebih penting. Karena akan masuk program agar tidak salah sasaran,” katanya.

Program-program yang diberikan harus produktif. Karena itu akan meningkatkan produktivitas daerah. Hal tersebut akan berimplikasi terhadap pendapatan. Jika pendapatan masyarakat naik maka otomatis akan membuat daya belinya tinggi. Namun, inflasi harus tetap rendah. Ada lima besar komoditas yang menjadi penyebab inflasi di NTB. Beberapa diantaranya adalag telur dan daging ayam yang masih didatangkan dari luar daerah. Komoditas lainnya yang menyebabkan inflasi di NTB adalah beras, bawang merah dan cabai. Namun untuk komoditas ini masih dapat diproduksi di dalam daerah. (tim)