Okupansi di Bawah 10 Persen, Pengusaha Hotel ’’Gigit Jari’’

Ketua PHRI NTB, Gusti Lanang Patra (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Plt. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi NTB, Gusti Lanang Patra menggambarkan keadaan saat ini seperti musibah yang bertubi-tubi.  “Ibaratnya sudah ketiban tangga, sudah gempa, lagi masalah tiket pesawat,” katanya. Akibatnya, okupansi atau tingkat keterisian hotel sangat rendah, bahkan di bawah 10 persen.

Pengusaha perhotelan belum bisa ke luar dari cobaan ini. Karena persoalannya beruntun. Khususnya bagi daerah yang terkena bencana gempa seperti di NTB. Selain dampak gempa, harga tiket pesawat yang mahal ditambah awal tahun sedang bulan-bulan sepi kata Lanang Patra Rabu, 20 Februari 2019 kemarin.

Tahun ini juga sedang berlangung kontestasi politik. Kegiatan pertemuan di hotel berkurang. Padahal, pada kegiatan yang sama sebelum-sebelumnya tidak seperti yang terjadi saat ini. “Mungkin karena anggaran yang kurang,” katanya. Okupansi di bawah 10 persen di awal tahun bukan angka biasa. Tidak sampai separah ini. Bisa dicek langsung melalui  bandara. Lalu lalang orang akan sangat terlihat. Keadaannya sangat berbeda tahun ini.

Tahun-tahun sebelumnya, angka okupansi paling buruk 30 sampai 40  persen. Tak sampai di bawah angka ini. Tidak adakah strategi lain? Menurutnya banyak yang dilakukan. Misalnya, PHRI menyuarakannya pada Rapat Kerja nasional (Rakernas) di Jakarta dengan meminta kepada presiden untuk menurunkan harga avtur. Direspon langsung oleh maskapai pelat merah, Garuda Indonesia menurunkan harga tiket hingga 20 persen. Tinggal maskapai-maskapai lain harusnya melakukan hal yang sama kata Lanang Patra.

Kelesuan okupansi hotel ini memang terjadi di seluruh Indonesia. Karena itu, sementara ini khusus di internalnya PHRI, dilakukan efisiensi. Ada yang mempekerjakan separuh tenaga kerjanya. Meskipun tak sampai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dari sisi lain, terjadi pembengkakan biaya. UMP (Upah Minimum Provinsi) mengalami kenaikan. Tahun 2019 menjadi sebesar Rp2.012.610 atau naik 10,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikannya sebesar Rp187.610 dari UMP tahun sebelumnya Rp1.825.000. Ini juga turut memberatkan pengusaha perhotelan. “Cost operasional kita naik sekitar 20 persen. Efisiensi akhirnya kami lakukan di internal supaya kita tetap survive. Karena mereka ndak gaji saja, kita kasi makan, biaya-biaya pegawai banyak komponennya. Itu yang diefisiensi,” demikian Lanang Patra.

Saat ini sedang berlangsung rangkaian event budaya “bau nyale” yang dilaksanakan setiap tahun di Lombok. Nyatanya, event yang dipusatkan di Pantai Kuta, Lombok Tengah ini tak cukup kuat mendongkrak okupansi hotel seperti tahun-tahun sebelumnya. Lagi-lagi, kata Lanang Patra karena mahalnya harga tiket pesawat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018. Jumlah hotel berbintang di Kabupaten Lombok Barat 26 dan 117 non bintang (melati), Kabupaten Lombok Tengah 12 berbintang dan 148 melati, Kabupaten Lombok Timur 1 berbintang dan 84 melati, Kabupaten Lombok Utara 13 hotel bintang dan 559 melati, Kota Mataram 28 hotel bintang dan 109 melati.

Sementara Kabupaten Sumbawa 1 berbintang dan 39 melati.  Kabupaten Dompu 23 hotel melati, Kabupaten Bima 7 hotel melati, Kabupaten Sumbawa Barat 2 hotel bintang dan 25 melati. Dan Kota Bima 17 hotel melati. Total di NTB sebanyak 83 hotel berbintang dan 1.128 hotel melati. (bul)