Pencairan Rp2,2 Triliun Dana Bencana Ditargetkan Tuntas Bulan Ini

Kepala Dinas Perkim NTB, IGB. Sugihartha (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT mengatakan Pemerintah Pusat akan segera menggelontorkan sisa dana bencana untuk pembangunan hunian tetap (huntap) sebesar Rp2,2 triliun pada akhir Februari ini. Kebutuhan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi 216 ribu unit rumah yang rusak akibat gempa di NTB sebesar Rp5,7 triliun.

Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  sudah menggelontorkan Rp3,5 triliun.

“Kita sudah sama-sama ketahui, uang yang telah digelontorkan ke masyarakat Rp3,5 triliun dari kebutuhan Rp5,7 triliun. Tentunya masyarakat harus bersabar, sudah 72 persen anggaran itu sudah digelontorkan ke masyarakat,” kata Sugihartha dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 7 Februari 2019.

Baca juga:  Aplikator Kabur Bawa Uang Pembangunan Rumah Korban Gempa

Ia mengatakan, sisa dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa akan segera ditransfer ke daerah. ‘’Mudahan selesai akhir bulan Februari ini. Semua sudah diajukan. Tapi turunnya dari pemerintah pusat ini kan tak serta merta secara totallitas,’’ katanya.

Untuk itu, masyarakat korban gempa yang belum mendapatkan dana bantuan perbaikan rumah diminta untuk bersabar. Sesuai rencana, sisa dana bencana sebesar Rp2,2 triliun akan ditransfer akhir Februari ini.

Total rumah yang rusak akibat gempa beruntun beberapa waktu lalu sebanyak 216.519 unit. Dengan rincian rusak berat 75.138 unit, rusak sedang 33.075 unit dan rusak ringan 108.306 unit.

Baca juga:  TNI dan BPBD Pidanakan Aplikator Bermasalah

Adanya masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bantuan, Sugihartha mengatakan jika melihat data yang ada memang masih dilakukan validasi ulang. Data yang ada sebelumnya akan dilakukan validasi ulang.

Pasalnya ditemukan ada rumah yang rusak ringan tetapi dicatat rusak berat, begitu juga sebaliknya.  Atau ada satu KK yang ternyata mendapatkan lebih dari satu bantuan.

‘’Semua itu, yang terjadi koreksi akan dilakukan validasi final. Untuk masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, belum terdata dalam SK bupati/walikota. Maka bisa saja dilaporkan ke masing-masing BPBD kabupaten/kota setempat,’’ katanya. (nas)