Disayangkan, Rp900 Miliar Dana APBN Tak Mampu Dibelanjakan

Suntono dan Syarwan (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB menyayangkan hampir Rp900 miliar dana APBN 2018 tak mampu dibelanjakan oleh satuan kerja (satker) di NTB. Hingga 31 Desember 2018, serapan dana APBN di NTB hanya mampu tercapai 93,4 persen.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM., menyebutkan secara nasional realisasi APBN sebesar 99,2 persen. Sementara di NTB, realisasi dana APBN hanya tercapai 93,4 persen. “Kita sayangkan, hampir Rp900 miliar tidak terserap. Artinya ada beberapa program mungkin yang kurang optimal,” kata Syarwan dikonfirmasi usai tasyakuran Kanwil DJPB NTB, Selasa, 29 Januari 2019 siang.

Syarwan merincikan dana APBN untuk NTB pada 2018 dengan pagu Rp11,6 triliun lebih. Terdiri dari belanja pegawai Rp2,9 triliun, belanja barang Rp3,8 triliun, belanja modal Rp1,9 triliun, belanja bantuan sosial Rp18 miliar, DAK Fisik Rp1,9 triliun dan dana desa Rp980,8  miliar.

Sampai 31 Desember 2018, realisasi belanja pegawai Rp2,7 triliun lebih atau 95 persen, belanja barang Rp3,4 triliun atau 89,8 persen, belanja modal Rp1,8 triliun atau 92,08 persen, belanja bantuan sosial Rp17,9 miliar atau 99,04 persen, DAK Fisik Rp1,85 triliun atau 96,06 persen dan dana desa Rp980,4 miliar atau 99,96 persen.

Baca juga:  Musrenbangnas 2019 : Transformasi Digital, Program Prioritas Tahun 2020 Usulan Diskominfotik NTB

Syarwan mengatakan tak terserapnya anggaran ratusan miliar tersebut tak dipungkiri masih banyak program atau kegiatan yang dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran. Untuk itu, ia meminta seluruh satker, setelah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) agar melihat kembali. Jika ada perubahan segera dilakukan revisi dan satker membuat  rencana kegiatan dalam satu tahun.

“Supaya kami juga bisa merencanakan kasnya. Supaya dalam menyediakan kas bisa efisien. Jangan ada idle cash (dana menganggur). Kesempatan investasi hilang, idle cash tinggi,” ucapnya.

Ia juga meminta satker mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam eksekusi anggaran sejak awal. Jika berkaitan dengan juklak dan juknis di kementerian/lembaga, maka akan dikomunikasikan ke pusat.

Untuk mencegah banyaknya anggaran yang tak terserap, Syarwan mengatakan pihaknya akan rutin mengirim realisasi anggaran seluruh satker yang ada di NTB ke gubernur. Karena sangat disayangkan apabila banyak anggaran yang tak mampu dibelanjakan padahal anggarannya sudah ada.”Setiap bulan akan kami share ke pak Gubernur. Karena sayang dana sebesar itu tak dipakai,” katanya.

Kepala BPKAD NTB, Drs. H. Supran, MM mengatakan salah satu persoalan yang menghambat realisasi anggaran seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), akibat regulasi berupa juklak dan juknis yang sering berubah-ubah. Untuk itu, pihaknya  berharap agar semua regulasi, persyaratan yang dipenuhi untuk penyaluran DAK sedini mungkin dikoordinasikan secara  internal dengan Kanwil DJPB. “Tapi kalau tidak kita lakukan, kesiapan dana yang sudah muncul di dalam Perda APBD kabupaten/kota dan provinsi akan terhambat dalam hal realisasinya,” katanya.

Baca juga:  Kemenkeu Catat Penyerapan Anggaran 21 Satker di NTB Masih Nol

Supran mengatakan hampir setiap tahun terjadi perubahan regulasi dari pusat. Terutama yang berkaitan dengan persyaratan dicairkannya DAK.

Sebelumnya, Kepala BPS NTB, Suntono, SE, M. Si mengatakan belanja pemerintah berkontribusi sekitar 21 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pertumbuhan ekonomi NTB. Artinya, seperempat PDRB NTB digerakkan oleh belanja pemerintah.

“Kalau belanja pemerintah terganggu, pasti dampaknya kemana-mana termasuk ke aktivitas ekonomi. Apalagi hampir Rp900 miliar tak sempat dieksekusi. Padahal tinggal telan, ibarat makan,” katanya.

Suntono mengatakan efektivitas penggunaan anggaran dampaknya sangat luas. Perkembangan harga-harga kebutuhan pokok yang terpotret dari tingkat inflasi. Sampai aktivitas ekonomi masyarakat NTB.

Jika belanja pemerintah dieksekusi sejak dari awal tahun anggaran maka akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika pendapatan meningkat maka konsumsi juga akan meningkat.  “Maka kemiskinan akan tereduksi. Asal tepat penggunaan. Sehingga  Pemda harus mengawal realisasi anggaran, belanja pemerintah,” sarannya. (nas)