Gapeksindo Desak Penerbitan Pergub

Ketua Gapeksindo Provinsi NTB, H. Bambang Muntoyo (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Provinsi NTB juga mendesak kepala daerah menerbitkan Pergub untuk perlindungan kepada kontraktor-kontraktor lokal. Jika tak diproteksi, dikhawatirkan berdampak pada semakin banyaknya masyarakat konstruksi gulung tikar.

Sebelumnya, desakan datang dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) yang mengharapkan Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah menerbitkan Pergub perlindungan kontraktor lokal agar tak menjadi penonton dalam pembangunan di daerahnya.

Ketua Gapeksindo Provinsi NTB, Ir. H. Bambang Muntoyo mengemukakan banyaknya perusahaan lokal, terutama kontraktor-kontraktor kecil yang mati suri. Demikian juga golongan menengah, dikhawatirkan akan mengalami nasib yang sama.

‘’Kalau yang golongan besar saya rasa di sini sudah siap dan kuat,’’ katanya kepada Suara NTB.

Ia menyambut baik pertimbangan Gubernur NTB yang mewacanakan untuk mengkaji penerbitan Pergub bila memungkinkan. Guna memproteksi kontraktor-kontraktor lokal dari ketidakberdayaannya bersaing.

Baca juga:  Gedung DPRD Kota Mataram Butuh Tangga Darurat

 

Muntoyo menggambarkan, berdasarkan nilai proyek yang dikerjakan. Kualifikasi kontraktor kecil adalah perusahaan yang menangani proyek senilai Rp0 – Rp10 miliar. Untuk kualifikasi menengah menangani proyek fisik senilai Rp10 miliar – Rp100 miliar. Sementara kualifikasi besar, adalah perusahaan-perusahaan yang menangani proyek dengan nilai Rp100 miliar ke atas sampai tak terbatas.

Menurutnya, yang paling dikhawatirkan adalah perusahaan-perusahaan golongan kecil yang akan masuk ke NTB. karena itulah, seharusnya gubernur kemudian mengeluarkan Pergub khusus golongan kecil.  Perusahaan luar diharapkan dapat diminalisir kesempatannya untuk mengikuti  tender  di wilayah NTB. tetapi bukan dalam konteks tidak memberikan sama sekali kesempatan kepada kontraktor luar.

Baca juga:  Gubernur Instruksikan Percepatan Tender Proyek 2019

‘’Entah bagaimana isi Pergubnya, yang penting perusahaan lokal yang diutamakan untuk mendapatkan proyek di daerahnya sendiri,’’ harapnya.

Apakah persoalan kalah saing bertumpu pada regulasi daerah? Menurut H. Muntoyo, kebijakan adalah salah satunya. Selain persoalan minimnya permodalan. Meskipun pada dasarnya, SDM rata-rata siap melaksanakan proyek milik pemerintah, maupun swasta. Hanya saja, keberpihakan kepada perusahaan lokal ini harus diperkuat agar mereka tak menjadi penonton.

‘’Tahun kemarin saja golongan kecil nilai proyek Rp1,2 miliar, perusahaan luar yang dimenangkan. Saya tidak tahu kenapa Pokja bisa begini. Padahal teknologi pekerjaannya bukan teknologi tinggi,’’ katanya. (bul)