Pembubaran DMB, Pemegang Saham akan Gelar RUPSLB Ulang

Asisten II Setda NTB, H. Chairul Mahsul (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemegang saham PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ulang terkait dengan pembubaran perusahaan daerah tersebut. RUPSLB ulang akan dilakukan setelah adanya persetujuan pembubaran PT. DMB dari DPRD.

‘’Terkait pembubaran PT DMB, gubernur mengikuti prosedur yg ditentukan dalam Perda yaitu meminta persetujuan Dewan sebelum melakukan RUPSLB ulang,’’ kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Cahirul Mahsul, SH, MM, Senin, 10 Desember 2018.

Berdasarkan Perda, kata Chairul, RUPSLB ulang akan dilakukan setelah pembubaran PT. DMB mendapatkan persetujuan DPRD. Sebelumnyan kalangan DPRD NTB mengatakan tidak mau terburu-buru memberikan keputusan atas usulan Gubernur NTB terkait persetujuan pembubaran PT. DMB.

DPRD akan melakukan kajian terlebih dahulu sebagai dasar untuk memberikan persetujuannya. Menanggapi hal ini, Chairul mengatakan kehati-hatian tersebut menjadi hal yang semestinya dipertimbangkan dan dilakukan oleh Dewan bersama para pemegang saham PT DMB yakni Pemprov, Pemkab Sumbawa  dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Mantan Inspektur Inspektorat NTB ini mengatakan, Dewan dipersilakan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak  yang dianggap perlu. ‘’Pemprov dan para pemegang saham lainnya menghormati proses-proses  yang sedang berlangsung di Dewan,’’ katanya.

Diberitakan Suara NTB sebelumnya, DPRD NTB tidak mau terburu-buru memberikan keputusan atas usulan Gubernur NTB terkait persetujuan pembubaran PT DMB. DPRD akan melakukan kajian terlebih dahulu sebagai dasar untuk memberikan persetujuannya.

Hal tersebut berdasarkan hasil rapat unsur Pimpinan DPRD NTB,  bersama Pimpinan Fraksi dan dari pihak eksekutif, terkait pembahasan persetujuan pembubaran PT DMB, Senin, 3 Desember 2018 lalu di ruang Rapat kerja DPRD NTB. Rapat tersebut juga mengahdirkan ahli hukum dari Universitas Mataram, dan juga dari pihak Kejaksaan Tinggi NTB.

Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri mengatakan sikap kehati-hatian dari DPRD NTB tersebut untuk mengindari munculnya persolan hukum di kemudian hari. Menyadari bahwa PT. DMB dalam pengawasan KPK, maka DPRD NTB tidak mau menambahkan daftar masalah baru, apalagi yang bisa berpotensi menyeret-nyeret nama DPRD. Sehingga DPRD lebih memilih hati-hati dalam memberikan persetujuannya.

Karena itulah, DPRD NTB kemudian meminta pendapat hukum dari ahli hukum secara tertulis. Kemudian juga pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi NTB untuk memberikan pandangan hukum secara tertulis juga kepada DPRD. Untuk kemudian menjadi dasar bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan apakah akan memberikan persetujuan atau tidak.

Persetujuan dari DPRD tersebut merupakan ketentuan dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2010 tentang PT DMB. Sehingga pihak notaris sekalipun yang telah ditunjuk oleh eksekutif menjadi kuasa untuk mengusulkan pembubaran PT DMB ke Menteri Hukum dan HAM, tidak berani tanpa ada persetujuan dari DPRD. (nas)