Pemprov Fokus Tangani 100 Desa Termiskin di NTB

Wakil Gubernur NTB, Hj. Rohmi Djalilah saat meluncurkan aplikasi berbasis android yang berisi data-data penduduk miskin di NTB mulai dari tingkat dusun sampai kabupaten/kota. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Dalam rancangan RPJMD 2018-2023, Pemprov NTB menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar satu persen setahun. Artinya, dalam lima tahun ke depan angka kemiskinan di NTB diharapkan bisa turun lima persen.

Sehingga pada 2023, angka kemiskinan NTB berada di bawah satu digit atau 9,75 persen. Untuk itu, mulai 2019, Pemprov dan Pemda kabupaten akan fokus menangani 100 desa termiskin di NTB. Dengan sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemda kabupaten, target tersebut optimis dapat dicapai.

Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwansyah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan, Pemprov dan Pemda kabupaten/kota sudah memiliki Basis Data Terpadu (BDT) masyarakat miskin dan hampir miskin yang jumlahnya hampir separo masyarakat NTB.

‘’Dari data itu, kita petakan apa yang dibutuhkan masyarakat. Karena uang kita sedikit, tak bisa menangani semuanya. Oleh karenanya, TKPKD provinsi membuat pemetaan 100 desa paling miskin di NTB ini. Di 100 desa inilah yang kita keroyok bersama-sama,’’ kata Ridwan dikonfirmasi disela-sela rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Mataram, Kamis, 29 November 2018.

Ia mengatakan, ada beberapa program penanggulangan kemiskinan yang hampir semua dilaksanakan di desa dan kabupaten membutuhkannya. Seperti pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, penyediaan air bersih, jamban keluarga, menguatkan BUMDes, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Bank Sampah.

Baca juga:  Harus Ada Cara Luar Biasa Percepat Penurunan Angka Kemiskinan

Ia menyebut, semua program ini pada tahun sebelumnya  berdampak sangat positif dalam penurunan angka kemiskinan. Sehingga angka penurunan kemiskinan di NTB rata-rata satu persen setahun.

‘’Kita memiliki optimisme, kita on the raight track, memastikan di RPJMD lima tahun kemiskinan tetap prioritas. Menyiapkan anggarannya, mensinergikan antar OPD,’’ katanya.

Misalnya, pembangunan rumah layak huni. Kemampuan provinsi hanya 2.500 unit setahun. Dengan adanya sinergi program, diharapkan Pemda kabupaten mengeluarkan regulasi yang meminta pemerintah desa mengalokasikan dana desa untuk perbaikan 20 unit rumah tidak layak huni tiap desa.

Kemudian Pemda kabupaten/kota juga mengalokasikan anggaran dalam APBD. Begitu juga pemerintah pusat dan lembaga lainnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dengan pola seperti ini, maka sekitar 50 ribu unit rumah tidak layak huni dapat tertangani dalam setahun.

Ridwan menambahkan, meskipun angka kemiskinan NTB saat ini sebesar 14,75 persen. Namun itu merupakan angka  bulan Maret, sebelum bencana gempa bumi mengguncang NTB. Menurut Bappenas, angka kemiskinan akan naik menjadi 15,88 persen.

Atau masyarakat miskin akan  bertambah 1,2 persen atau hampir 100 ribu orang. Bertambahnya masyarakat miskin ini karena mereka  tak punya rumah, tak bisa melaksanakan usaha baik kelompok maupun individu.

Baca juga:  NTB Terus Perkuat Program Penanggulangan Kemiskinan

‘’Ini jadi tantangan bagi kita. Bagaimana rehab rekon ini, bagaimana melakukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. UKM harus kembali hidup. Selain membangkitkan sektor pariwisata,” katanya.

Pascabencana gempa, kata Ridwan, kekuatan harus dilipatgandakan. Jika sebelumnya kekuatannya 10, maka setelah bencana kekuatannya harus 20 kali. Ia optimis dengan sinergitas yang semakin baik dengan kabupaten/kota, target akan tercapai.

‘’Kita masih optimis menurunkan kemiskinan sampai satu digit atau 9,75 persen. Lima tahun itu lima persen. Berarti satu tahun, satu persen. Ini dirancangan RPJMD, masih dibahas bersama DPRD. Saya kira ini realisitis. Karena kita bisa mencapai di atas satu persen per tahun sebelumnya,’’ terangnya.

Pada 2019, Pemprov merancang  13 program pengentasan kemiskinan. 13 program penanggulangan kemiskinan ini selanjutnya akan dilakukan juga pemda kabupaten/kota.

Untuk memastikan Pemda kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk 13 program tersebut, dilakukan MoU antara Wakil Gubernur NTB dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota se – NTB.

‘’Nanti APBD kabupaten/kota dievaluasi di provinsi. Kalau sudah disepakti demikain, sekian desa, rumah tangga yang dientaskan. Makanya kita sepakati 13 program itu,’’ pungkasnya. (nas)