Diminta Tunda Jual Bawang Merah, Petani Menolak

Para petani di Kecamatan Wera tengah memanen di tengah harga bawang merah yang belum stabil. (Suara NTB/uki)

Mataram (Suara NTB) – Petani di NTB diminta menunda menjual bawang merah ketika produksi melimpah seperti saat ini. Petani dianjurkan menyimpan hasil produksinya lewat sistem resi gudang (SRG).

Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si mengatakan, ketika produksi melimpah pasti harga akan turun. Begitu juga sebaliknya, jika produksi sedikit maka harga pasti akan naik.

‘’Kemarin itu (harga anjlok)  karena memang bulan panen raya. Kalau panen pasti harganya murah. Cuma sekarang, proses tunda jual. Itu yang kita minta ,’’ kata Selly dikonfirmasi di Mataram,  Jumat, 19 Oktober 2018 siang.

Dikatakan, Kementerian Perdagangan telah membangun dua SRG di Sumbawa. Namun dari dua SRG tersebut baru satu yang sudah difungsikan. SRG yang di Sumbawa sudah dihubungkan dengan perbankan, yakni BRI dan dikelola oleh koperasi.

‘’SRG itu fungsinya untuk tunda jual. Kalau panen pasti harganya akan murah. Nah mereka akan bawa ke SRG, dibayar BRI 70 persen dari jumlah semuanya. Dananya diberikan cash,’’ kata Selly.

Menurutnya dengan sistem ini, apalagi sudah ada perbankan, maka dapat mengantisipasi petani terjerat ijon atau bank subuh.  Sisanya sebesar 30 persen dapat dijual ke koperasi ketika harga tinggi.

‘’Bunganya untuk menyimpan ini  hanya 3 persen setahun di bawah KUR (Kredit Usaha Rakyat).  Itu akan menguntungkan petani,’’ ujarnya.

Untuk itu, mantan Penjabat Walikota Mataram ini mengatakan pihaknya akan mengusulkan dalam APBD 2019 untuk pembangunan SRG lagi di Pulau Sumbawa. Pasalnya, lahan untuk lokasi pembangunan sudah ada milik Pemkab Sumbawa.

‘’Itu sudah disetujui. Supaya panen 2019 tak ada masalah dengan bawang merah,’’ katanya.

Selly menyebutkan, SRG sudah ada di Bima, Dompu, Sumbawa dan Lombok Timur. Untuk SRG yang ada di Lombok Timur, ia akan berkomunikasi dengan bupati setempat. SRG tersebut bukan hanya dapat digunakan untuk menyimpan bawang tetapi juga cabai. Apalagi Lombok Timur merupakan daerah penghasil cabai.

Mengenai industrialisasi produk-produk pertanian, Selly mengatakan pihaknya sudah mengundang Kemendag, Kadin, Asosiasi Pengusaha Ekspor. Diharapkan Kadin dengan jaringan pengusaha atau investor yang ada dapat membangun industri olahan di NTB.

‘’Kita punya produksi jagung melimpah. Daripada dikirim keluar, ekspornya tak memiliki nilai tambah. Lebih bagus itu dikelola di dalam daerah. Jadi tepung jagung, gula jagung, pakan ternak.  Kita tak bicara produksi lagi. Sekarang kita harus lepas landas,’’ tandasnya.

Petani Menolak

Sementara itu, sejumlah petani bawang merah di wilayah Kabupaten Bima mengaku keberatan adanya permintaan untuk menunda jual hasil produksi bawang merah yang hingga saat ini ditampung dalam gudang karena harganya masih anjlok.

Keberatan itu disampaikan petani bawang merah asal Kecamatan Lambu, Aburijal kepada Suara NTB, Jumat, 19 Oktober 2018. Menurutnya, permintaan penundaan tersebut membuktikan Pemerintah tidak peduli keluhan petani.

Karena menurutnya jika bawang merah terus disimpan atau ditampung terlalu lama justru akan merugikan para petani. Sebab bawang merah mudah rusak dan tidak bisa disimpan dalam waktu lama.  ‘’Dua bulan ke atas saja disimpan bawang merah akan rusak dan membusuk,’’ katanya.

Seharusnya, pemerintah  tidak meminta menunda menjual, karena akan menambah beban para petani yang sedang memikirkan harga bawang merah yang turun. Apalagi permintaan tidak ada jaminan apabila bawang merah rusak dan tidak layak lagi dijual.

‘’Apakah permintaan penundaan ini ada jaminan ? Kalau bawang kami rusak dan hancur apakah pemerintah mau bertanggungjawab,’’ Aburizal balik bertanya.

Ia menegaskan, kalaupun saat ini ada yang berminat untuk membeli bawang merah dengan harga yang wajar. Ia mengaku lebih memilih untuk menjualnya dan tidak akan menyimpannya. ‘’Kenapa kami menampung karena harganya masih anjlok dan tidak wajar. Tapi kalaupun ada jaminan tidak masalah,’’ katanya.

Hal yang sama juga diutarakan petani bawang merah di Kecamatan Wera, Faris. Ia mempertanyakan alasan penundaan tersebut apalagi di tengah suasana batin para petani yang khawatir anjloknya harga bawang merah.

‘’Pemerintah harusnya memikirkan bagaimana cara menstabilkan harga bawang merah. Bukan malah meminta kita untuk menunda menjual bawang merah,” katanya.

Ia mengaku tidak ada alasan bagi petani untuk menunda menjual bawangnya karena dari hasil penjualan tersebut mereka bisa membayar utang, menafkahi keluarga serta mencukupi kebutuhan lainnya.

‘’Kalau tidak dijual apakah pemerintah mau membayar utang-utang kami di bank. Apakah ada jaminan atas kondisi yang kami hadapi saat ini,’’ katanya. (nas/uki)